BI: Agar Bobot Risiko Rendah, Debitur Korporat Harus Berperingkat

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai bahwa mayoritas kredit perbankan, atau sebesar 96,6%, merupakan kredit tanpa peringkat. Dari angka tersebut termasuk diantaranya kredit perbankan yang diberikan kepada korporasi tak berperingkat.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya E SIregar, kelompok kantor cabang bank asing (KCBA) dan bank campuran merupakan kelompok bank dengan penyaluran kredit tanpa peringkat terendah dibandingkan kelompok 14 bank besar dan kelompok bank lainnya.

“Tingkat penyaluran kredit tanpa peringkat KCBA dan bank campuran mencapai 88,5%. Sedangkan 14 bank besar mencapai 97% dan bank lainnya mencapai 98,7%,” jelas Mulya di Jakarta, Senin (12/11). Lebih lanjut Mulya menuturkan, satu penyebab rendahnya jumlah kredit berperingkat yang disalurkan bank, yaitu karena rendahnya penyaluran kredit berperingkat kepada korporasi.

Hal ini lantaran 51,4% kredit perbankan didominasi kredit kepada korporasi. Oleh karena itu, bank sentral menghimbau kepada para debitur korporasi harus mau diberi rating atau diperingkat supaya risiko terhadap aset dapat diberi bobot lebih rendah dari 100%.

Pasalnya selama ini korporasi yang tidak berperingkat mendapatkan bobot risiko terhadap aset hanya 100%. “Memang ketika dia belum di-rating maka dia bobotnya hanya 100%. Dan itu yang jadi masalah. Kalau begitu, kata perusahaan, kita tidak usah di-rating saja karena bobotnya 100%. Seandainya dia di-rating, bobotnya bisa lebih rendah atau malah tinggi,” ungkap Mulia.

Akan tetapi, kata Mulya, perbankan juga sudah mengantisipasi pengeluaran kredit terhadap korporasi yang tidak berperingkat itu dengan mengharuskan memberikan agunan atau jaminan sebelum mereka mendapatkan kredit. Namun dirinya mengakui, banyak korporasi di negara ini yang tidak mau diperingkat karena masalah budaya, di mana mereka belum terbiasa untuk meminta perusahaannya diperingkat oleh pihak yang berwenang memberikan peringkat.

“Kalau di luar (negeri), mereka (perusahaan) yang merasa bagus malah minta di-rating. Itu karena risikonya kecil dan bisa memitigasi,” papar dia. Sehingga, Jadi, kata Mulya, untuk mendorong lebih banyak lagi korporasi supaya mau diperingkat, maka 10 sampai 25 perusahaan yang merupakan debitur terbesar dari setiap bank bisa diperingkat lebih dahulu.

Basel II

Dia juga mengatakan, pemeringkatan itu berdasarkan standar internasional yaitu Basel II, makanya Indonesia harus punya kriteria standar baku yang pasti dulu untuk menentukan peringkat tersebut.

“Kita terima masukan (soal peringkat) itu dari industri, dan nanti kita terima mana (saran) yang terbaik. Kemudian kita lihat juga best practices di luar negeri ada tidak. Jangan kita bikin atau ubah sendiri, jadi nanti aneh,” ulas dia.

Pemeringkatan untuk debitur korporat, tutur Mulya, sudah ada dalam aturan BI, sedangkan untuk peringkat UMKM masih dalam proses. Ia juga bilang bahwa dalam memeringkat satu korporasi harus mengutamakan obyektivitas dan profesionalisme.

“Yang terjadi di luar negeri itu (kasus Lehman Brothers) karena rating-nya ngawur. Maka hal tersebut harus dilakukan secara obyektif dan profesional, supaya tidak terjadi seperti Lehman Brothers itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam membuat aturan permodalan, BI mengacu pada Basel II yang antara lain mengatur soal aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Untuk itu, BI sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13/6/DPNP untuk mengatur teknis penerapannya.

Yakni, bobot risiko kredit ditetapkan berdasarkan peringkat debitor atau berdasarkan persentase tertentu. Besaran ATMR akan digunakan dalam penghitungan modal minimum yang harus disediakan bank.

Lalu, mengacu pada SE yang sama, bobot risiko untuk korporasi berperingkat AAA dan AA adalah 20%, A sebesar 50%, BBB – dan BB sebesar 100%, B ke bawah 150% dan tidak berperingkat 100%. Peringkat yang dipergunakan BI, tentu yang diakui BI, yaitu peringkat domestik untuk tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional untuk tagihan dalam valas. [dias/ria]

BERITA TERKAIT

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

Pengamat: Keppres Soal Remisi Harus Direvisi

Pengamat: Keppres Soal Remisi Harus Direvisi NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember,…

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif

Pemilihan Dirut BJB: Harus Bebas Dari Praktik Manipulatif  NERACA Jakarta - Dua bulan menjelang RUPS tahunan Bank BJB, akan diputuskan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

  NERACA Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat peran ekonomi pondok pesantren untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…