Jakarta, 12/11 (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan pihaknya menerima sejumlah masukan dari beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian bahwa sejumlah proyek diusulkan menggunakan pendanaan pinjaman luar negeri meski sebetulnya bisa bersumber dari dalam negeri.

Dalam keterangan pers di Gedung Sektetaris Kabinet (Seskab) di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Senin (12/11), Dipo Alam mengatakan, berdasarkan masukan itu, pihaknya memberi masukan pada Bappenas untuk memperhatikan hal itu.

"Setkab menerima masukan berupa laporan dari PNS kementerian yang menengarai kemungkinan adanya ajuan pinjaman luar negeri (PLN) ke blue book Bappenas (list daftar proyek resmi dari pemerintah yang diajukan kepada pihak peminjam di luar negeri yang berminat meminjamkan melalui lembaga bilateral dan/atau multilateral) yang berpotensi adanya kongkalikong antara oknum rekanan yang menginisiasi proyek dengan oknum pejabat di kementerian, yang kelak karena berupa utang yang akan dibayar melalui APBN dipastikan meminta persetujuan DPR," katanya.

Ia mengatakan hal tersebut perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

"Atas laporan tersebut, Seskab meminta Bappenas dengan seksama menilai kembali ajuan proyek yang akan dibiayai melalui PLN melalui penerbitan blue book, sesuai dengan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, agar PLN dibatasi dan dihindari karena kemampuan anggaran kita, dan perkembangan ekonomi yang baik di dalam negeri, sehingga proyek-proyek tersebut diminati oleh BUMN, swasta dalam dan luar negeri, dan menjadi tidak perlu dibiayai oleh APBN, tetapi melalui investasi public-private- investment, atau investasi murni swasta," paparnya seperti dikutip Antara.

Selain menerima laporan mengenai hal tersebut, beberapa laporan yang masuk juga terkait dengan tindakan sejumlah oknum staf ahli menteri yang bertindak melebihi kewenangannya di beberapa kementerian.

"Salah satu contoh kasus yang dilaporkan adalah terkait upaya untuk menggelembungkan usulan anggaran melalui kongkalikong antara staf khusus menteri dengan calon rekanan pelaksana proyek.

Dalam beberapa kasus, para staf khusus tersebut memanfaatkan 'kedekatannya' dengan menteri, sehingga mendapat kekuasaan khusus untuk menekan para pejabat eselon I, II, dan III agar menyiapkan/mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang digelembungkan untuk membiayai program/kegiatan diciptakan oleh para staf khusus menteri," katanya.

Ia mengatakan, bahkan terlaporkan terdapat sejumlah pejabat eselon I yang tidak bersedia mengikuti/memenuhi permintaan staf khusus menteri. Akhirnya, dia menjadi korban mendapat sanksi dimutasikan/disingkirkan dan bahkan ada pejabat eselon I yang sengaja dibuat tidak nyaman sehingga pejabat tersebut mengundurkan diri. Langkah dan tindakan menteri tersebut telah menimbulkan keresahan bagi para staf dibawahnya. Namun dalam keterangan pers yang berlangsung sekitar 45 menit itu, Seskab tidak menyebutkan PNS dari kementerian mana saja yang menyampaikan laporan tersebut.

Ia mengatakan berdasarkan laporan yang masuk maka kesadaran PNS untuk adanya kementerian atau lembaga non kementerian yang bersih semakin baik. (doko)