NERACA

Jakarta – Kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup tinggi ditengah krisis global yang melanda banyak negara-negara di dunia, namun Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengakui masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah infrastruktur dan buruh.

Menurut Menperin, kedua faktor tersebut bisa menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia.  “Ketika pemerintah berkunjung ke Inggris, kami memberitahukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6%. Banyak pelaku usaha di dunia berminat untuk berinvestasi,” kata Hidayat di Jakarta, Senin (12/11).

Sejumlah masalah yang menghambat investasi, menurut Hidayat, harus segera diselesaikan. “Pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menyelesaikan masalah buruh melalui kompromi antara bipartit (pengusaha dan pekerja) maupun tripartit (pengusaha, pekerja dan pemerintah),” paparnya.

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri, mengatakan demonstrasi buruh di dalam negeri telah mengancam iklim investasi di Indonesia. “Demonstrasi buruh yang anarkis perlu disikapi secara serius karena dapat mengganggu iklim investasi yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Chatib menekankan setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapatnya melalui demonstrasi. Namun di sisi lain aksi tersebut harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merusak fasilitas umum sehingga menurunkan kepercayaan investor akan keamanan di Indonesia. “Tentu semua pihak berharap adanya perbaikan nasib dan peningkatan standar hidup buruh, namun investasi juga penting karena berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru,” tandasnya.

Hambatan Investasi

Senada dengan Hidayat, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto juga turut mengeluhkan masalah infrastruktur dan birokrasi yang bisa menghambat kelancaran investasi di Indonesia. Sehingga, akan merugikan perekonomian dalam negeri. 

“Sekarang ini, justru perhatian dunia ke Indonesia luar biasa,banyak yang memuji keberhasilan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi kalau kita jaga dan perbaiki saya rasa kita yang rugi sndiri,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan dia, pemerintah harus memacu pembangunan infrastruktur. Sehingga, investor asing ada keinginan untuk menanamkan modal di Indonesia. "Mudah-mudahan kalau kita bisa pacu pembangunan infrastruktur akan bisa dikoreksi penurunan," jelasnya. Menurutnya, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Langkah itu untuk menyeimbangkan. "Penting kita syukuri saat ini Indonesia benar-benar menikmati perhatian dunia dan minat dari dunia bgitu besar untuk investasi," ucapnya.

Rentan Gangguan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Perhubungan Peter F Gontha menyatakan, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain, antara lain sumber daya alam, jumlah penduduk, dan stabilitas politik yang stabil. Namun, di sisi lain, rentan akan gangguan. 

Peter menjelaskan efisiensi akan menjadi dasar keberhasilan perekonomian Indonesia. "Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara industri kalau konsumsi baja besi masih 5 kilogram per kapita? Untuk menjadi negara industri diperlukan konsumsi baja besi minimal 500 Kg per kapita," ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menyelesaikan masalah yang menghambat investasi di sektor industri seperti buruh, infrastruktur dan logistik nasional. “Keunggulan Indonesia hanya sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Untuk masalah buruh, infrastruktur serta logistik masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain,” kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Sukur Nababan.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurut Sukur, pemerintah harus mengatasi masalah yang terjadi di sektor industri. “Jika kendala-kendala tersebut tidak diselesaikan, target pertumbuhan ekonomi diyakini tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan akibat didemo pekerja atau buruh outsourcing, proses produksi menjadi terganggu dan sebuah perusahaan sepatu terkenal di Indonesia bahkan berniat hengkang akhir tahun ini. “Perusahaan sepatu ternama yang mempekerjakan 2.000 buruh tersebut tidak bisa berproduksi akibat demo buruh. Berminggu-minggu mobil perusahaan dan pegawai tidak bisa masuk perusahaan karena pedemo membuat tenda di kawasan industri dan pegawai ada yang disandera,” paparnya.

Sofjan menyebutkan ada 10 perusahaan yang ingin hengkang dari Indonesia akibat masalah demo buruh. “Salah satu perusahaan sepatu terkenal yang pabriknya berlokasi di Purwakarta ingin merelokasi pabriknya ke Bangladesh karena tidak tahan dengan kondisi di Indonesia akibat demo buruh dan tidak bisa berproduksi secara optimal,” tandasnya.