NERACA

Jakarta - Badan Standarisasi Nasional (BSN) menggandeng sejumlah pihak untuk masifikasi jaminan pada produk/jasa yang akan dikonsumsi masyarakat. Capain yang kiranya dapat diapresiasi, yakni  Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) telah diterbitkan oleh BSN sebanyak 7.261 buah hingga April 2012. Sementara perkembangan lembaga pemberi sertifikasi produk  atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang semakin bertambah, yakni sebanyak 33 LSPro yang telah peroleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Sertifikasi produk bertanda SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang diakreditasi KAN sebanyak 33 LSPro. Dan LSPro tersebut telah memberikan sertifikat sebanyak 6.453 sertifikat kepada 1.564 perusahaan,” papar  Kepala BSN Bambang Prasetya saat pembukaan acara puncak Bulan Mutu Nasional dan Seminar Standarisasi Nasional di Balai Kartini, Jakarta, Senin (12/11).

Dia juga mengatakan bahwa jenis produk yang telah disertifikasi meliputi sekitar 200 SNI. Guna meningkatkan masifikasi SNI, BSN juga menggandeng sejumlah laborarorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi mutu, lingkungan, personel, pangan organik, ekolabel, legalitas kayu dan hutan lestari yang telah disertifikasi KAN.

Dalam peringatan Bulan Mutu ini, sejumlah kegiatan dilakukan BSN. Harapannya dapat mendorong dan merangsang industri untuk memberikan jaminan kepada konsumen, melalui terteranya SNI dalam setiap produknya. BSN menargertkan produksi SNI dapat meningkat 3 kali lipat pada tahun depan.

Efisiensi Produksi

Dalam kesempatan yang sama Bambang menuturkan penerapan SNI dinilai memungkinkan terjadinya efisiensi kegiatan produksi industri nasional dan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Peran SNI, kata Bambang, sangat penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penerapannya pada sektor industri masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, efisiensi tersebut merujuk pada kemampuan industri dalam mencapai tujuan organisasi melalui proses produksi yang optimal, seperti mereduksi limbah atau menghemat biaya, sehingga dapat dihasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Berdaya saing tidak hanya mampu menembus pasar ekspor, tetapi pasar di dalam negeri akan menjadi penyaring atas produk-produk impor yang harganya rendah,” ujarnya di Jakarta.

Berdasarkan data BSN dan Badan Pusat Statistik (BPS), industri dalam negeri yang telah menerapkan standar dalam kegiatan produksinya mencapai sekitar 13%, termasuk di antaranya industri yang menggunakan SNI sebesar 9,8% dengan rincian industri skala besar 4,6% dan industri skala sedang 5,2%.

Sertifikasi SNI produk masih didominasi oleh SNI yang diberlakukan wajib. Hal ini menunjukkan penerapan SNI pada industri masih cenderung didorong oleh pemberlakuan regulasi teknis SNI wajib itu, bukan karena kesadaran agar memperoleh manfaat dari penerapan standar atau efisiensi produksi.

Selain itu, sejumlah laboratorium, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem mutu, lingkungan, personil, pangan organik, ekolabel, legalitas kayu, dan hutan lestari, sudah diakreditasi KAN. BSN akan bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk mendukung di Indonesia. “Ini tentunya sangat membantu peningkatan penerapan SNI,” katanya.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, dalam acara yang sama, juga mengajak kepada semua pihak untuk mendorong sertifikasi produk. Tidak hanya pada pelaku usaha, tapi juga kepada konsumen untuk mengonsumsi barangyang bernilai tambah.