Jakarta masih berkumis: berantakan, kumuh dan miskin. Itulah tema sentral yang diangkat  kandidat gubernur Hendarji Supandji. Saat berkampanye dulu, Gubernur Jokowi menawarkan konsep kampung susun bagi penduduk di kawasan kumuh di Jakarta.

Kampung susun model yang ditawarkan Gubernur berstatus strata title untuk bangunan bertingkat. Dengan model susun, tentu akan terdapat bidang-bidang kosong yang bisa digunakan sebagai lahan hijau dan ruang publik. Gubernur berjanji, kampung susun akan dibangun dan diberikan kepada warga secara gratis, karena anggarannya diambilkan dari APBD DKI dan di-support  oleh Kememterian Perumahan Rakyat. Kampung lima lantai itu bisa dibangun selama dua tahun.

"Dengan model kampung susun, warga tidak harus dipindahkan ke tempat lain yang jauh. Sebab, jika dipindahkan ke tempat lain, dikhawatirkan, mereka akan terkendala ekonomi biaya tinggi, karena harus mengeluarkan ongkos transportasi yang lebih banyak untuk menjangkau tempat mereka bekerja.

Selain Jokowi, konsep kampung susun juga diusulkan oleh Yayasan Ciliwung yang dipimpin Sandyawan Sumardi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut sudah mengajukan blue print kampung susun khusus untuk kawasan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Yayasan menamakan proyek itu Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.  

Sandyawan menjelaskan, sebagai pilot project, konsep akan dicobakan di tiga Rukun Tetangga (RT) binaan mereka lebih dulu, yaitu RT 06, 07, dan 08. Di sana terdapat 281 kepala keluarga. Menurut Sandyawan, seluruh warga di ketiga RT itu sudah setuju dengan model kampung susun versi Yayasan Ciliwung.

Kampung itu akan dibangun itu berada di kawasan bantaran Kali Ciliwung. Rumah baru itu akan dibangun sungai. Namun, antara sungai dan kampong dibatasi oleh jalan inspeksi, Dengan adanya jalan itu, warga ‘dipaksa’ unuk menjaga kebersihan dan keasrian sungai. Lebar jalan sekitar 4 meter. Bantaranya dibuat selebar 17,5 meter. Bangunan kampung susun yang paralel dengan sungai lebarnya 11,5 meter dengan halaman selebar 2 meter.

Jika direstui, kampung susun itu bertingkat lima. Khusus lantai dasar diperuntukkan sebagai areal bisnis. Sedang empat lantai di atasnya untuk hunian. Agar masing-masing blok itu menyatu, bangunan disusun secara zig-zag. Sandyawan sependapat dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna, tiap blok sebaiknya merupakan warga satu RT. Zig-zag, kata Sandyawan, sang tokoh LSM itu,   untuk mempertahankan suasana kampung yang bernuansa kekeluargaan dan agar udara lebih terbuka.

Setelah dibangun dan dihuni, nantinya setiap kampong akan dipimpin pengurus RT dan RW. Selain itu, diadakanlah Dewan Perwakilan Kampung (DPK).