Kemenperin Usul Upah Buruh Minimal Rp. 2 Juta

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat merekomendasikan kenaikan upah minimal Rp2 juta pada 2013 untuk menyelesaikan konflik antara pengusaha dan buruh.

“Kami mengusulkan minimal gaji Rp2 juta pada buruh atau berada pada kisaran setara PNS,” kata Hidayat sebelum acara rapat koordinasi tentang perburuhan di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin (12/11).

Dia menambahkan, Kemenperin juga meminta kepada buruh untuk melakukan kesepakatan setelah terjadi perundingan.

Dalam pembicaraan dengan tim ekonomi, kata Hidayat, pengusaha dan pemerintah diminta memastikan kenaikan upah minimum secara rata-rata. Dia menyatakan konflik antara pengusaha dan buruh ini akan diselesaikan dengan baik. Pemerintah, melalui koordinasi sejumlah kementerian akan mengupayakan penyelesaian masalah.

Aturan Segera Keluar

Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menggodok peraturan perundang-undangan baru mengenai alih daya (outsourcing) yang mengatur penyempurnaan pelaksanaan praktik kerja tersebut yang terjadi selama ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan, bahwa pemerintah saat ini tengah memasuki tahap finalisasi terhadap peraturan tentang sistem alih daya .

"Saya minta para buruh bersabar menunggu selesainya penyusunan peraturan tentang sistem outsourcing. Sudah finalisasi akhir, keluar 1-2 hari ini," ujarnya.

Muhaimin menjelaskan, terdapat 5 jenis pekerjaan yang boleh dilakukan secara alih daya. Kelima jenis pekerjaan sesuai dengan undang-undang 13 tahun 2012 yaitu cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan jasa pendukung migas pertambangan.

“Itu juga merupakan hasil dialog dan kesepakatan dengan serikat pekerja dan segera ditetapkan” kata dia.

Jika masih ada perusahaan yang menerapkan sistem tersebut, setelah tenggat waktu enam bulan masa transisi, menurut Muhaimin, pihaknya tak segan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Muhaimin mengatakan, pihaknya masih menggodok peraturan yang lebih jelas mengenai pelarangan alih daya yang tidak sesuai undang-undang serta penerapan sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan mengenai kebijakan pengupahan, Muhaimin mengatakan, pemerintah menyadari upah murah bukan menjadi standar daya tarik investasi, karena upah murah yang tidak menyejahterakan pekerja akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Muhaimin Iskandar meminta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar segera melaksanakan survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah masing masing untuk menetapkan besaran upah minimum 2013.

"Pembahasan penetapan UM 2013 tersebut harus dilakukan secara matang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga nantinya tidak menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya," tegasnya. Sedangkan mengenai iuran jaminan kesehatan, kata Muhaimin, pihaknya akan menuntaskan dengan Kementerian Kesehatan bersama dewan tripartit, Kemenakertrans, pengusaha dan buruh.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri mengatakan bahwa jika menyangkut perusahaan multinasional, mereka sudah memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, kata dia, perusahaan-perusahaan itu tidak keberatan menerapkan upah diatas upah minimum dan siap berdialog membahas masalah itu.

Chatib mengatakan, permasalahan terjadi pada perusahaan kecil dan menengah yang tidak bisa memberikan upah sesuai peraturan. Hal itu menurut dia yang menimbulkan masalah buruh yang menuntut haknya hingga berakhir ricuh dan menimbulkan aksi anarkis.

"Tapi masalah upah itu kan bisa dinegosiasi. Artinya, perusahaan besar sudah memenuhi, yang perusahaan bawah bisa minta ke Kemenakertrans karena ada ukurannya," ujarnya.

Menurut dia, permintaan buruh untuk menuntut haknya merupakan hal yang wajar. Namun menurut Chatib, kondisi yang memprihatinkan terjadi adalah tindakan kriminal dalam menyampaikan aspirasinya tersebut dalam bentuk sweeping, kekerasan dan penyandraan buruh.

"Tapi yang mengkhawatirkan adalah tindakan kriminal, kekerasan, dan penyanderaan. Hal tersebut akan pemerintah selesaikan," kata Chatib.

DPR: Hentikan Pengiriman TKI ke Malaysia Secara Permanen

BERITA TERKAIT

Rambah Bisnis Air Bersih - RAJA Siapkan Dana Akuisisi US$ 1,6 Juta

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis di tahun depan, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) menambah lini bisnis baru di sektor…

Kemenperin Gandeng IMIP Gelar Diklat 3 in 1 Industri Logam

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sepakat menjalin kerja sama dalam upaya mencetak tenaga…

Pelita Samudera Siapkan Capex US$ 40 Juta

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) mengalokasikan anggaran belanja modal (capital expenditure/capax) sebesar US$ 40…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…