Perlu Keberpihakan Proteksi UMKM

Membanjirnya produk China juga sudah mulai membuat negara sedang berkembang mulai “gerah”. Dalam pertemuan BRIC plus Afrika Selatan baru-baru ini, Presiden Brasil Dilma Rousseff bahkan menyinggung masalah tersebut. Di Indonesia pada hari-hari sebelum kedatangan Perdana Menteri China minggu lalu, sejumlah pihak mengajukan banyak tuntutan renegosiasi perjanjian perdagangan bebas CAFTA.

Bahkan Menko Perekonomian sebelumnya akan menyuarakan perlunya renegosiasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan China. Namun kenyataannya, tidak pernah ada renegosiasi. Dan sebagai gantinya, China berjanji akan menanamkan investasi US$10 miliar ke negeri ini.

Kita memperkirakan, China tidak akan mau renegosiasi perjanjian dagang itu dengan negara mana pun. Karena jika merenegosiasi dengan satu negara, maka negara lainnya akan meminta perlakuan yang sama. Padahal seperti kita ketahui bahwa bangkitnya ekonomi China karena surplus perdagangannya yang besar selama ini, meski membanjirnya produk China itu sudah menjadi masalah di hampir semua negara di dunia.

Hasil pemantauan dari Kementrian Perindustrian terhadap lima sektor industri yang paling terkena dampak masuknya produk China pada akhir 2010 untuk produk elektronik, furnitur, tekstil dan produk tekstil, logam dan produk logam, serta permesinan, semuanya menunjukkan ada penurunan produksi, penjualan, keuntungan,dan tenaga kerja. Untuk produksi bahkan bisa berkurang hingga 50%.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian ISEI (2010) dan Pusat Studi Asia Pasifik UGM (2007), bahwa pengusaha Indonesia, terutama skala UMKM, adalah yang mengalami pukulan paling telak oleh membanjirnya produk China belakangan ini.

Selain banjirnya produk China, juga ada masalah yang dihadapi masih sangat banyak. Sebagai contoh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa dampak liberalisasi perdagangan, terutama dengan China,telah memaksa beberapa industri mengurangi jumlah tenaga kerjanya karena turunnya produksi.

Industri alas kaki misalnya, yang jumlah produksinya turun 20%, telah berdampak pada pengurangan tenaga kerja sebanyak 20%, diantaranya 300.000 orang dari 1,5 juta pekerja alas kaki di industri rumah tangga terpaksa diberhentikan gara-gara CAFTA. Padahal rata-rata penjualan industri alas kaki mencapai Rp27 triliun per tahun untuk pasar dalam negeri.

Sementara itu, masalah yang dihadapi dunia usaha Indonesia adalah masih banyak di antaranya tarif dasar listrik (TDL) yang dianggap mahal dan kualitasnya buruk, masalah ketenagakerjaan, suku bunga yang tinggi, banyaknya pungutan, pajak, dan retribusi daerah yang besar, infrastruktur yang buruk. Belum lagi penyelundupan barang yang marak di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Padahal China yang sangat terkenal dengan dukungan ataupun fasilitasnya pada dunia usaha juga semakin agresif. Negara itu telah membeli 670 dokumen standar nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produknya. Dapat kita lihat betapa pemerintahnya berusaha keras untuk melindungi pasarnya di luar negeri,padahal surplus perdagangannya dengan Indonesia cukup besar, dan barang hasil manufakturnya sudah membanjiri pasar Indonesia.

Namun, yang sangat penting bagi Indonesia adalah membawa bukti bahwa membanjirnya produk China yang telah melumpuhkan UMKM, sehingga paling tidak pemerintah harus mampu mempertahankan pasar domestik. Terlepas dari itu, pekerjaan rumah utama kita sekarang adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menyadari bahwa ini masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif.

BERITA TERKAIT

Urgensi Penurunan Harga Gas Industri

  Oleh: Samsul Hilal, Alumnus Pascasarjana FEB-UI Kemarahan Jokowi (06/01/2020) karena harga gas industri yang tinggi ditindaklanjuti dengan langkah yang…

Omnibus Law Ciptaker Meminimalisasi Dampak Ekonomi Covid-19

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi Covid-19 diyakini akan memukul  perekonomian Indonesia. Sejumlah pihak pun mendesak DPR…

Mewaspadai Politisasi Wabah Corona

  Oleh : Angga Gumilar, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman nyata yang terus terjadi.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Transfer ke Daerah dan Dana Antisipasi Covid-19

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Melihat fakta begitu cepatnya dampak penyebaran virus…

Mendukung Kebijakan PSBB Atasi Covid-19

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Pembatasan sosial berskala besar atau yang populer dengan PSBB ini memang…

UMKM, Pandemi, dan Krisis Ekonomi

  Oleh: Arif Budi Rahman, Pemerhati Kebijakan Publik Harus diakui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis…