NERACA

Jakarta – Permintaan Presiden Toyota Motor Corporation (TMC) Akio Toyoda kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar memperbaiki infrastruktur di Indonesia dengan kompensasi penambahan investasi sebesar Rp 13 triliun dalam lima tahun mendatang, diduga kuat sebagai bagian dari upaya pengusaha Jepang melanggengkan bisnisnya di negeri ini.

Bahkan, lebih detil lagi, Anggota Komisi VI DPR Chandra Tirta Wijaya menduga, permintaan Akio Toyoda ini dilakukan hanya untuk menjaga kepentingan bisnisnya, salah satunya mengamankan market atau pasar otomotif di Indonesia. Alasannya, industri otomotif Jepang mulai tersaingi oleh industri otomotif Korea, bahkan di wilayah Eropa, otomotif Jepang kalah atas otomotif Korea.

“Otomotif Jepang sudah menguasai pasar otomotif di Indonesia, maka dalam segi bisnis sangatlah wajar apabila industri otomotif Jepang memberikan investasi di Indonesia. Bahkan untuk 3 sampai 5 tahun yang akan datang, industri otomotif Korea bisa menguasai pasar otomotif Indonesia sehingga akan menjadi kewaspadaan bagi industri otomotif Jepang ,” kata Chandra kepada Neraca, Minggu (11/11).

Chandra juga menjelaskan, industri otomotif Jepang tidak perlu meminta perbaikan infrastruktur di Indonesia karena hal itu memang sudah jadi kewajiban pemerintah. “Perbaikan infrastruktur tidak perlu diminta oleh industri otomotif Jepang karena perbaikan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah Indonesia dan tanpa diminta oleh pihak lain,” jelasnya.

Senada dengan pendapat Chandra, pengamat otomotif Johnny Pramono menilai permintaan Toyota tersebut merupakan salah satu stategi industri asal Jepang untuk melanggengkan bisnisnya di Indonesia. Pasalnya Indonesia merupakan pasar yang sangat bagus untuk mereka, sehingga mereka akan berupaya dengan segala cara demi kelancaran bisnis mereka di Indonesia.

Lebih jauh lagi dia memaparkan bisnis Jepang di Indonesia sangat banyak, mulai dari otomotif sampai penyedap rasa bumbu masak. Kendati pembangunan infrastruktur memang sangat baik, namun Jhonny mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati agar Indonesia jangan terus dijadikan pasar oleh pihak Jepang dan di saat yang sama sumber daya alam (SDA) Indonesia terus dieksploitasi oleh pengusaha dari Negeri Samurai.

Bantahan Gaikindo

Di pihak lain, Ketua III Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johny Darmawan menyangkal bahwa permintaan Presiden Toyota itu untuk melanggengkan bisnis perusahaan asal Jepang tersebut di Indonesia. “Infrastruktur itu tidak hanya Toyota saja yang butuh, tetapi semua perusahaan baik itu asing ataupun lokal sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai sehingga distribusi bisa lebih lancar,” ujarnya.

Johny berpendapat, peningkatan investasi yang dilakukan Toyota semata dimaksudkan untuk memajukan industri manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan yaitu masalah infrastruktur. Johny menambahkan, pembenahan infrastruktur itu sangat penting untuk menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Infrastruktur itu tidak hanya jalan saja, tetapi masalah energi yang tersedia dan pelabuhan. Di China saja, mereka membangun infrastruktur terlebih dahulu maka jangan heran jika banyak investor yang berebut masuk ke China,” tuturnya.

Sementara di tempat terpisah, Deputi Infrastruktur dan Pengembang Wilayah Kemenko Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan, Pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan dan langkah penting guna memperbaiki infrastruktur perhubungan di Indonesia. Sejauh ini, tingginya biaya logistik di Indonesia disebabkan oleh infrastruktur perhubungan yang tidak baik.

Disamping itu, kata dia, kebijakan ini diambil guna mempersiapkan menghadapi liberalisasi ASEAN.  "Mereka (investor) minta supaya aturan (public private partnership/PPP) lebih jelas lagi. Jadi memang harus ada dukungan dari pemerintah. Kita sudah siapkan kebijakan dan langkah penting yang akan diambil oleh Pemerintah,” katanya. mohar/iwan/novi/bari/munib