PNS Potong Gaji 2% untuk BPJS

NERACA

Jakarta – Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dipotong 2% untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian dikatakan Menkes Nafsiah Mboi akhir pekan lalu.

“Nanti yang bekerja akan ikut membayar. Misalnya saya PNS, bayar 2%, pemerintah bayar 3% nya. TNI atau Polri sama (2%). Yang 2% ini sudah ada dalam undang-undang,” jelas Nafsiah.

Sementara bagi fakir miskin dan tidak mampu, kata dia, biayanya akan dibayar semua oleh pemerintah. Hal itu dikatakan Nafsiah usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Jumat lalu (9/11) bersma dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menko Kesra Agung Laksono.

Persentase itu merupakan perkembangan dari rapat koordinasi tersebut, yaitu sudah adanya perhitungan-perhitungan yang lebih teknis berdasarkan pengalaman dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), PT Askes, PT Jamsostek, dan sebagainya.

Agung mengatakan bahwa BPJS itu bisa meng-cover semua masyarakat. “Jangan sampai ada yang tertinggal. Orang yang akan kita cover sekitar 240 juta orang. Hanya saja, pada tahap awal, diperkirakan baru 94 juta orang yang akan menerima bantuan,” kata Agung.

Dalam rakor tersebut dibahas juga tentang kesiapan, anggaran, dan peraturan pelaksanaannya. “Kami sudah membahas 5 RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), yaitu 5 PP dan 1 Peraturan Presiden,” kata Muhaimin.

Nafsiah menambahkan, RPP PBI (Penerima Bantuan Iuran)-nya sudah siap sementara RPP kesehatan masih harus diharmonisasi.

Namun BPJS belum tuntas betul karena detail anggaran belum dibahas. “Kami belum bisa menjelaskan karena masih proses pembahasan. Tapi kami kejar dalam waktu dekat,” kata Agung.

Pemerintah masih membahas berapa jumlah iuran premi bagi penerima bantuan iuran. Agung mengatakan, besarnya premi bagi penerima bantuan adalah sebesar Rp 22.000 per bulan per orang. Tetapi ini baru usulan yang belum ketok palu.

Dia juga menjelaskan, anggaran BPJS nanti akan digunakan untuk penyiapan infrastruktur dan tempat tidur, petugas kesehatan, dokter spesialis, bidan, dan lain sebagainya.

Waktu pelaksanaan BPJS yang tadinya direncanakan pada 1 Januari 2015, kemudian diubah.

BERITA TERKAIT

Pemda Kalsel Tertarik Untuk Obligasi Daerah

NERACA Banjarmasin -Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Rudy Resnawan menyatakan tertarik dengan potensi pengembangan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk…

Usaha Kecil - Petani Garam Rakyat Fokus Intensifikasi untuk Dorong Produksi

NERACA Jakarta – Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) akan fokus melakukan upaya intensifikasi untuk mendorong produksi garam rakyat yang…

BPR Diminta Konsolidasi Untuk Perkuat Modal

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…