Oleh: Prof. Firmanzah PhD

Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KTT ASEAN ke-12 di Filipina menyepakati untuk mengakselerasi implementasi ASEAN Community yang sebelumnya berlaku pada 2020 dipercepat pada 2015. Salah satu pilar dalam kawasan regional itu adalah ASEAN Economic Community (AEC) yang efektif diberlakukan pada 2015. Mobilitas barang, jasa, tenaga kerja terampil, modal dan investasi akan tinggi diantara negara-negara ASEAN. Kesiapan masing-masing negara ASEAN menjelang 2015 menjadi fokus tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga negara lain di kawasan tersebut.

Kegiatan dan daya saing ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan kualitas infrastruktur baik yang bersifat soft (regulasi) ataupun hard (fisik). Penataan regulasi terus dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan regulasi yang pro- investasi dan dunia usaha. Hal ini dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) baik di saat start-up dan doing-business di Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri telah mengevaluasi lebih dari 13.500 peraturan daerah (Perda) dan tidak sedikit akhirnya dibatalkan. Khusus untuk perda pajak retribusi juga sangat diatur dan tidak boleh di atas ambang batas yang telah ditetapkan UU. Diharapkan dengan semakin berkurangnya hambatan regulasi akan semakin mendorong investasi, industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam hal infrastruktur fisik, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui MP3EI. Program ini juga diperkuat dengan terbitnya UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penerbitan Perpres No. 71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Diharapkan dengan adanya kedua aturan ini akan semakin meningkatkan kualitas implementasi dalam MP3EI. Dalam dokumen MP3EI 2011-2025 terdapat lebih dari 1.264 proyek tersebar di sektor riil, infrastruktur, SDM dan Iptek dengan total investasi tidak kurang dari Rp. 4.000 triliun.

Salah satu filosofi dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjelang AEC 2015 adalah konektivitas dan keterhubungan. Dalam hal ini, infrastruktur dirancang dan dibangun untuk menghubungkan antar wilayah di Indonesia sekaligus juga menghubungkan dengan kwasan di ASEAN. Namun tentunya prioritas yang dilakukan pertama kali adalah pembangunan infrastruktur antar-wilayah di Indonesia. Biaya logistik dan transportasi antarsentra produksi dan konsumsi di Indonesia perlu dikurangi. Dan hal ini tentunya membutuhkan lebih banyak lagi pembangunan dan perluasan Bandar udara, pelabuhan laut, kapal feri, kawasan industri, jalan tol, jalur kereta api dan armada angkutan yang perlu dibangun.

Tentunya tanggung jawab untuk penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya ditangan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya juga perlu mengambil peran lebih aktif lagi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Beberapa daerah yang relatif berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur baik darat, laut dan udara sangat ditentukan oleh langkah dan kebijakan proaktif dari kepala daerahnya. Kalau percepatan pembangunan infrastruktur menjadi gerakan nasional, bersama dengan BUMN, maka kita akan jauh lebih optimis menyongsong diberlakukannya AEC 2015.