“Plesiran” Komisi II DPR Habiskan Rp453 juta
Jakarta—Setelah kepergian rombongan pimpinan DPR ke Irak menghabiskan dana sekitar Rp618 juta, kini menyusul lagi Komisi II DPR pergi ke India dengan menghabiskan pajak rakyat sebesar Rp.453 juta. “Komisi II ini melakukan plesiran ke India secara diam-diam tanpa memberitahukan public dan cenderung tidak punya tanggungjawab baik program maupun keuangan kepada public,” kata Koordinasi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya kepada Neraca,3/5.
Menurut Uchok, Perilaku diam-diam ini menjadikan anggota Komisi II DPR kurang terpuji dimata public. Padahal seharusnya anggota Komisi II DPR tersebut bisa menjelaskan lebih dulu perjalanan mereka ke India. “Bayangkan, selama 5 hari saja menghabiskan uang ratusan juta rupiah,” tambahnya.
Yang mengejutkan Fitra, lanjut Uchok, Fitra mendapat laporan ada politisi yang sudah dicekal KPK mau nekad ke India. Namun berhasil digagalkan Imigrasi Bandara. “ Kalau tidak dicegah pihak imigrasi, anggota DPR dari komisi Partai demokrat, yang bernama Amrun Daulay sudah berangkat ke India,” jelasnya.
Berdasarkan informasi, kata Uchok, pencegahan yang dilakukan pihak imigrasi atas nama Amrun Daulay, karena permintaan KPK dengan surat No.Kep-148/01/III/2011 tertanggal 31 Maret 2011. “Dan surat siar dari imigrasi dengan no. IMI.5.GR.02.06-3.20279, yang berlaku selama satu tahun,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Uchok, dengan pencegahaan pihak imigrasi terhadap anggota DPR Fraksi Partai demokrat ini, berarti telah menyelamat anggaran negara yang diperuntukan hanya untuk plesiran ke luar negeri sebesar Rp. 38 juta. “Alokasi anggaran untuk plesiran ke india, yang pada mulanya sebesar Rp.491 juta menjadi berkurang sebesar Rp. 453 juta karena ketidak ikutan anggota DPR dari partai democrat,” pungkasnya. **cahyo
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…
NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…
NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…
NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…