Pengusaha Sawit Minta Pemerintah Turunkan Bea Keluar - Saingi CPO Malaysia

NERACA

Jakarta - Merasa iri dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia yang menurunkan bea keluar Crude Palm Oil (CPO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah untuk meniru apa yang dilakukan Malaysia yang menurunkan bea keluar CPO. Pasalnya penurunan bea keluar ini diperlukan karena kondisi kelapa sawit sedang terpuruk.

"Kalau meniru yang baik kan tidak masalah terlebih karena kondisi industri kelapa sawit perlu ditolong," ungkap Sekretaris Jenderal GAPKI, Joko Supriyono di Jakarta, Jumat (9/11).

Menurut Joko, jika pemerintah Indonesia menganggap industri kelapa sawit adalah industri yang strategis, maka seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang serupa dengan pemerintah Malaysia. Pasalnya jika tidak dilakukan, kata dia, maka akan berdampak pada daya industri kelapa sawit Indonesia sehingga nantinya kepala sawit Indonesia akan kalah dengan kelapa sawit negeri jiran tersebut. "Dengan bea keluar yang sekarang, pastinya CPO Indonesia akan kalah bersaing," tuturnya.

Dia juga mengatakan kalau hal ini terus berlanjut maka ke depannya industri kelapa sawit Indonesia akan kehilangan pasar karena didominasi kelapa sawit Malaysia. "Kalau kondisi seperti ini dibiarkan oleh pemerintah Indonesia maka kita akan kehilangan pasar. Sama seperti kasusnya Pakistan yang kehilangan pasar," tegasnya.

Dikatakan Joko, Bea Keluar untuk produk CPO Indonesia pernah mencapai angka tertinggi di titik 22,5%, sedangkan Malaysia hanya 8%. "GAPKI sih akan mengusulkan kepada pemerintah, artinya saatnya pemerintah harus mereview BK tadi. Jangan sampe tergerus oleh CPO Malaysia (Pasarnya)," cetus Joko.

Tak hanya mendesak pemerintah untuk menurunkan bea keluar, tapi Joko juga menilai pengembangan industri kelapa sawit Indonesia terganjal oleh masalah lahan. Pembukaan lahan baru saat ini jauh lebih lambat dari roadmap yang dicanangkan pemerintah. Joka mengatakan permasalahan ekspansi lahan semakin memberatkan setelah sebelumnya industri sawit harus menghadapi persoalan ketidakjelasan harga.

Tahun lalu ekspansi lahan sawit baru dari pihak swasta hanya sebesar 285.000 hektar. Padahal, pada 2005, pengusaha pernah mencatat rekor pembukaan lahan baru hingga 600.000 hektar dalam setahun. "Jadi bisa dibilang ekspansi lahan cukup melambat tahun ini karena gairah industri sedang menurun," ujarnya.

Akar Permasalahan

Jika merujuk roadmap pengembangan industri sawit nasional yang dicanangkan pemerintah, diharapkan pada 2025, produksi CPO bisa mencapai 40 juta ton setahun. Lambannya pembukaan lahan baru ini diperkirakan mengancam target tersebut. Bagi pengusaha, akar permasalahan justru datang dari pemerintah sendiri yang memoratorium pembukaan lahan sawit baru selama dua tahun terakhir. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011, pemerintah menunda pemberian izin pembukaan lahan jika industri sawit menggunakan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Setidaknya sekitar 64,2 juta hektare lahan yang terkena aturan itu. "Ekspansi lahan menurun disebabkan isu moratorium. Kita tidak bisa terus mengandalkan peningkatan produktivitas lahan. Kalau ekspansinya terhambat, ya bagaimana industri (sawit) bisa tumbuh," kritik Joko.

Meski ekspansi dari pihak swasta cukup terhambat, dari pantauan GAPKI kelompok yang sangat bergairah membuka lahan baru malah petani swadaya sawit yang tersebar di banyak wilayah Indonesia. Tahun lalu, jumlah ekspansi perkebunan rakyat mencapai 232.000 hektar.

Sebelumnya, Malaysia telah mengeluarkan kebijakan menurunkan Bea Keluar dan mulai berlaku 1 Januari 2013. Bea Keluar CPO Malaysia sebesar 4,5-8,5% dari sebelumnya 23%. Kebijakan ini sebagai respon atas menurunnya harga CPO dunia. Pemerintah sempat kecewa lantaran sebelumnya, utusan Kementerian Pertanian telah bertemu pihak Malaysia untuk membatasi kuota ekspor. Jika Indonesia ikut menurunkan bea keluar, dipastikan harga CPO bakal semakin anjlok.

Sementara Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya memangkas tarif Bea keluar (BK) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk November 2012. BK CPO November ditetapkan turun dari 9% menjadi 13,5% setelah bertahan dua bulan. Ketentuan ini belum ada revisi karena masih menggunakan regulasi yang lama.

"Harga referensi CPO (US$/MT) bulan November 2012 adalah US$ 847, BK untuk bulan November 2012 adalah 9% sedangkan untuk bulan Oktober 2012 BK 13.5% atau turun 4.5%," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…