NERACA

Jakarta – Universitas Indonesia menilai, meski selalu ada peningkatan pada alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, namun itu tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Misalnya saja, pada 2010 kenaikan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan naik sebesar Rp 1,3 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini hanya berefek pengurangan kemiskinan sebesar 0,8%. Ke mana larinya pembengkakan anggaran tersebut?” kata Ketua BEM PE FEUI Mohammad Emil Oktopriandana di Jakarta, Jumat (9/11), saat puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM PE FEUI) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa hal direkomendasikan oleh BEM PE FEUI berdasarkan hasil kajian dengan para pakar dan dosen. Salah satunya adalah meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektivitasnya dengan relokasi anggaran subsidi energi yang pada APBN 2013 sebesar Rp 316,1 triliun.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kemiskinan Budi Santoso menjawab bahwa kebijakan semacam itu bukan hanya dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga DPR. “Sampaikan juga ke dewan,” kata dia.

Tentang naiknya anggaran tanpa dibarengi penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, menurut Budi, itu karena ada program yang sifatnya fisik. “Misalnya pembangunan rumah. Jadinya kan lama, tidak bisa terlihat efeknya di tahun itu. Setelah rumah selesai dibangun, baru terasa. Anggaran uang sewa rumah jadi bisa untuk konsumsi.”

BEM PE FEUI juga menganalisis bahwa kawasan Indonesia Timur adalah kawasan yang mempunyai tingkat kemiskinan paling parah dengan Papua, Papua Barat, dan Maluku yang masing-masing memiliki persentase penduduk miskin sebesar 31,98%, 31,92%, dan 23% berdasarkan Susenas 2011.

Ketiga provinsi tersebut menempati urutan teratas dalam prosentase tingkat kemiskinan sementara tingkat kemiskinan Indonesia secara keseluruhan di periode yang sama sebesar 12,49%.

“Meski persentasenya besar, tapi jumlahnya kecil,” jelas Budi.

Papua, Papua Barat, dan Maluku masing-masing memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 944.800 jiwa, 249.800 jiwa, dan 360.300 jiwa. Jumlah dari ketiganya hanyalah 5% dari total penduduk miskin Indonesia sebesar 30.018.900 jiwa.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah juga mempunyai program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). “Itu untuk membantu Indonesia Timur,” kata dia. (iqbal)

Alokasi Anggaran Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: BPS, diolah oleh BEM PE FEUI