UI: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Kurang Efektif

NERACA

Jakarta – Universitas Indonesia menilai, meski selalu ada peningkatan pada alokasi anggaran pada APBN yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, namun itu tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Misalnya saja, pada 2010 kenaikan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan naik sebesar Rp 1,3 triliun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini hanya berefek pengurangan kemiskinan sebesar 0,8%. Ke mana larinya pembengkakan anggaran tersebut?” kata Ketua BEM PE FEUI Mohammad Emil Oktopriandana di Jakarta, Jumat (9/11), saat puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM PE FEUI) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa hal direkomendasikan oleh BEM PE FEUI berdasarkan hasil kajian dengan para pakar dan dosen. Salah satunya adalah meningkatkan dana untuk program pengentasan kemiskinan yang teruji efektivitasnya dengan relokasi anggaran subsidi energi yang pada APBN 2013 sebesar Rp 316,1 triliun.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Kemiskinan Budi Santoso menjawab bahwa kebijakan semacam itu bukan hanya dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga DPR. “Sampaikan juga ke dewan,” kata dia.

Tentang naiknya anggaran tanpa dibarengi penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan, menurut Budi, itu karena ada program yang sifatnya fisik. “Misalnya pembangunan rumah. Jadinya kan lama, tidak bisa terlihat efeknya di tahun itu. Setelah rumah selesai dibangun, baru terasa. Anggaran uang sewa rumah jadi bisa untuk konsumsi.”

BEM PE FEUI juga menganalisis bahwa kawasan Indonesia Timur adalah kawasan yang mempunyai tingkat kemiskinan paling parah dengan Papua, Papua Barat, dan Maluku yang masing-masing memiliki persentase penduduk miskin sebesar 31,98%, 31,92%, dan 23% berdasarkan Susenas 2011.

Ketiga provinsi tersebut menempati urutan teratas dalam prosentase tingkat kemiskinan sementara tingkat kemiskinan Indonesia secara keseluruhan di periode yang sama sebesar 12,49%.

“Meski persentasenya besar, tapi jumlahnya kecil,” jelas Budi.

Papua, Papua Barat, dan Maluku masing-masing memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 944.800 jiwa, 249.800 jiwa, dan 360.300 jiwa. Jumlah dari ketiganya hanyalah 5% dari total penduduk miskin Indonesia sebesar 30.018.900 jiwa.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah juga mempunyai program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). “Itu untuk membantu Indonesia Timur,” kata dia. (iqbal)

Alokasi Anggaran Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

Tahun

Total Anggaran (triliun rupiah)

Penduduk Miskin di Indonesia (jiwa)

2001

25,00

42.032.574

2002

21,50

42.101.714

2003

24,50

40.871.469

2004

23,40

39.821.651

2005

28,00

38.715.824

2006

46,60

43.690.581

2007

53,10

38.959.204

2008

60,60

36.576.910

2009

80,10

34.118.553

2010

81,40

32.314.784

2011

93,80

30.701.625

2012

99,20

28.594.175

Sumber: BPS, diolah oleh BEM PE FEUI

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel: Peran UMKM Strategis Mengurangi Kemiskinan

Gubernur Sumsel: Peran UMKM Strategis Mengurangi Kemiskinan NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, peran usaha mikro…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Kurang Pendampingan, UMKM Indonesia yang Go Digital Masih Minim

NERACAJakarta  –  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digadang-gadang menjadi tonggak ekonomi Indonesia. Hanya saja, di tengah perkembangan era digitalisasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…