2025, Anggaran Negara Terkuras Rp175 T - Ledakan Pensiunan PNS

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Eko Prasojo mengatakan, 2025 merupakan puncak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjalani pensiun yang akan menguras anggaran negara sebesar Rp 175 triliun.

Sebagai catatan, saat ini setiap tahunnya rata-rata pengeluaran negara untuk pegawai pensiun adalah sebesar Rp67 triliun.

Dana pensiun ini dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah melalui iuran bulanan PNS. Menurut Eko, iuran pensiun PNS sebesar 1,98% dari gaji pokok. "Angka ini sangat kecil dan pemerintah sedang mengumpulkan masukan untuk skema pensiun baru," ujarnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Poin tentang skema pengelolaan pensiun di pemerintahan akan masuk dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, Eko mengaku, pihaknya belum menemukan formulanya dan masih meminta masukan dari berbagai pihak. Saat ini DPR dan pemerintah masih membahas batasan usia pensiun. Dalam draft RUU ASN tercatat batas maksimal usia pensiun adalah 58 tahun. Namun, pemerintah berpendapat batas usia maksimal pensiun adalah 56 tahun. Pemerintah ingin batasan lebih rendah supaya terjadi regenerasi di setiap lembaga pemerintahan.

Dia menjelaskan, apabila tidak diantisipasi sejak sekarang dan tidak dipikirkan solusi pembayaran uang pensiun ini, hal itu akan mempngaruhi fiskal negara yang bisa menyebabkan kebangkrutan. "Kas negara akan tersedot banyak hanya untuk bayar uang pensiun. Belum lagi membayar gaji pegawai. Alhasil belanja pegawai memakan porsi APBN paling banyak," ujarnya.

Pengelolaan pensiun perlu diperbaiki karena jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar pegawai dan pensiunan terus meningkat. Peningkatan pembayaran uang pensiun yang setara dengan kenaikan gaji PNS memang dikhawatirkan akan semakin menjadi beban fiskal.

Perbaiki Pengelolaan

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, pengelolaan pensiun perlu diperbaiki karena jumlah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar pegawai dan pensiunan terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan semakin menjadi beban pemerintah. “Saat ini kan kenaikan gaji pensiun sejalan dengan kenaikan gaji pegawai. Itu mengakibatkan pembayaran yang besar,” katanya.

Menurut Agus, nantinya akan dilihat apakah sistemnya masih tepat dengan keadaan saat ini. Jika memang tidak tepat, pemerintah akan melihat sistem mana yang tepat untuk digunakan. “Apakah menggunakandefine benefit, atau bisakah jika menjadidefine contribution, bagaimana perhitungan perwaliannya, bagaimana pengaturan jumlah pegawai yang bisa berhak mendapatkan pensiun, itu akan kita lihat nanti,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

Komoditas - Sawit Berkelanjutan Ditekankan di Forum Negara Penghasil CPO

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia, termasuk Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menghadiri Pertemuan Ke-7 Tingkat Menteri Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa…

Realisasi Anggaran Kemenperin 2018 Capai 92,28%

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengoptimalkan alokasi anggaran bagi organisasinya dalam rangka mendorong pengembangan industri nasional. Kemenperin merealisasikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

SKK Migas Inginkan Penyebaran Informasi Kontribusi Hulu Migas Di Daerah

NERACA Balikpapan - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama…

Sky Energy Luncurkan Produk Teringan di Dunia - Pembangkit Tenaga Surya

      NERACA   Jakarta - Kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pada 2019, kebutuhan listrik dunia…