Tak Taat Aturan, Bapepam-LK “Hukum” Lima Multifinance

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengatakan sudah memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada lima perusahaan pembiayaan (multifinance) yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/2012 tentang minimal uang muka pembiayaan kendaraan bermotor, yang mana minimal 25% untuk kendaraan roda empat dan 20% untuk kendaraan roda dua.

“Kelima perusahaan pembiayaan itu mengenakan DP di bawah 20% (untuk kendaraan roda dua). Mereka telah kami berikan SP 1,” kata Mulabasa Hutabarat, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK, di Jakarta, Kamis (8/11).

Dia juga mengatakan, pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan pemeriksa dari regulator. Dari sana memang terbukti bahwa lima perusahaan pembiayaan itu masih meberima uang muka di bawah 20% untuk pembelian kendaraan roda dua.

“Aturannya dalam PMK itu kan untuk kendaraan bermotor itu DP-nya (minimal) 20%. Nah, kalau mereka berikan, misalnya, hanya 10% atau 15%, itu melanggar. Kan sebelumnya itu belum diatur peraturan lain. Itu yang kita periksa apakah mereka melakukan pelanggaran terhadap PMK itu atau tidak,” jelasnya.

Namun sayang, Mulabasa enggan membuka jati diri lima perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa kelima perusahaan tersebut berasal dari Jakarta dan kebanyakan memberikan pembiayaan sepeda motor.

Prosedur pemeriksaan

Kemudian, untuk prosedur pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan, Mulabasa menjelaskan kalau pemeriksa dari Bapepam-LK sendiri yang langsung terjun ke lapangan atau mengaudit di dalam perusahaan tersebut.

“Setelah sekitar dua minggu di lapangan, biasanya mereka harus menulis laporan hasil pemeriksaan sementara. Itu dikirim ke perusahaan pembiayaan, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Itu sudah sesuai dengan prosedur audit,” ulas Mulabasa.

Setelah ada tanggapan dari perusahaan pembiayaan terhadap laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut, maka baru dibuatkan laporan hasil pemeriksaan final. Hasil inilah yang dijadikan Bapepam-LK sebagai dasar untuk mengenakan sanksi mulai SP1 dan kelanjutannya.

“SP1 itu terhadap pelanggaran yang mereka lakukan misalnya ke pasal sekian dalam PMK yang dilanggar. Setelah dapat itu tapi mereka tidak mengoreksi pelanggaran tersebut dalam waktu sebulan, itu akan keluar SP2. Kalau itu juga tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebulan, maka dia akan dapat lagi SP3,” tegas dia.

Apabila SP3 juga tidak digubris oleh pihak perusahaan pembiayaan, maka Bapepam-LK akan melakukan pembekuan kegiatan usaha (PKU), bahkan mencabut izin usahanya sebagai perusahaan pembiayaan. “Tapi kalau izin sebagai Perseroan Terbatas (PT) itu kan (izinnya) ada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” imbuhnya.

Terkait aturan Fidusia, Mulabasa menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan tersebut masih baru dijalankan. Karena aturan itu juga baru efektif pada 7 Oktober 2012 lalu.

“PMK ini sebenarnya juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen selain kepada perusahaan pembiayaan. Jadi kita harapkan hilanglah eksekusi penarikan kendaraan dengan cara yang memaksa, dengan kekerasan, dan sebagainya,” tuturnya.

Mulabasa menjelaskan, aturan fidusia itu bisa diartikan bahwa dengan si konsumen mengangsur kredit pembelian sepeda motornya lewat perusahan pembiayaan, maka dengan aturan itu perusahaan berhak memegang BPKB motor tersebut sampai kendaraan tersebut lunas. Sehingga kepemilikannya beralih ke perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian fidusia antara si konsumen dan perusahaan pembiayaan dihadapan notaris. [ria]

BERITA TERKAIT

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Luncurkan Program Wargi Hukum - Masyarakat Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Luncurkan Program Wargi Hukum Masyarakat Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis NERACA Sukabumi - Pemerintah…

Penyaluran KUR di NTT Tak Capai Target

  NERACA   Kupang - Kepala Sub Pengawasan Bank, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur…

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik

Menkumham : "Sommlat" Perkuat Kerja Sama Masalah Hukum Timbal Balik NERACA Yogyakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan

    NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar pada 24-25 April 2019 memutuskan…

Kuartal I, Pertumbuhan Kredit Capai 11,55%

    NERACA   Jakarta - Pertumbuhan kredit bank di kuartal I 2019 sebesar 11,55 persen secara tahunan (year on…

Bank NTB Syariah Targetkan KPR Rp148 Miliar di Pameran Properti

    NERACA   Mataram - PT Bank NTB Syariah (Persero) mentargetkan nilai transaksi sebesar Rp148 miliar dalam pameran Gelegar…