Tak Taat Aturan, Bapepam-LK “Hukum” Lima Multifinance

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengatakan sudah memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada lima perusahaan pembiayaan (multifinance) yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/2012 tentang minimal uang muka pembiayaan kendaraan bermotor, yang mana minimal 25% untuk kendaraan roda empat dan 20% untuk kendaraan roda dua.

“Kelima perusahaan pembiayaan itu mengenakan DP di bawah 20% (untuk kendaraan roda dua). Mereka telah kami berikan SP 1,” kata Mulabasa Hutabarat, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK, di Jakarta, Kamis (8/11).

Dia juga mengatakan, pemberian surat peringatan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan pemeriksa dari regulator. Dari sana memang terbukti bahwa lima perusahaan pembiayaan itu masih meberima uang muka di bawah 20% untuk pembelian kendaraan roda dua.

“Aturannya dalam PMK itu kan untuk kendaraan bermotor itu DP-nya (minimal) 20%. Nah, kalau mereka berikan, misalnya, hanya 10% atau 15%, itu melanggar. Kan sebelumnya itu belum diatur peraturan lain. Itu yang kita periksa apakah mereka melakukan pelanggaran terhadap PMK itu atau tidak,” jelasnya.

Namun sayang, Mulabasa enggan membuka jati diri lima perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa kelima perusahaan tersebut berasal dari Jakarta dan kebanyakan memberikan pembiayaan sepeda motor.

Prosedur pemeriksaan

Kemudian, untuk prosedur pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan, Mulabasa menjelaskan kalau pemeriksa dari Bapepam-LK sendiri yang langsung terjun ke lapangan atau mengaudit di dalam perusahaan tersebut.

“Setelah sekitar dua minggu di lapangan, biasanya mereka harus menulis laporan hasil pemeriksaan sementara. Itu dikirim ke perusahaan pembiayaan, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Itu sudah sesuai dengan prosedur audit,” ulas Mulabasa.

Setelah ada tanggapan dari perusahaan pembiayaan terhadap laporan hasil pemeriksaan sementara tersebut, maka baru dibuatkan laporan hasil pemeriksaan final. Hasil inilah yang dijadikan Bapepam-LK sebagai dasar untuk mengenakan sanksi mulai SP1 dan kelanjutannya.

“SP1 itu terhadap pelanggaran yang mereka lakukan misalnya ke pasal sekian dalam PMK yang dilanggar. Setelah dapat itu tapi mereka tidak mengoreksi pelanggaran tersebut dalam waktu sebulan, itu akan keluar SP2. Kalau itu juga tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebulan, maka dia akan dapat lagi SP3,” tegas dia.

Apabila SP3 juga tidak digubris oleh pihak perusahaan pembiayaan, maka Bapepam-LK akan melakukan pembekuan kegiatan usaha (PKU), bahkan mencabut izin usahanya sebagai perusahaan pembiayaan. “Tapi kalau izin sebagai Perseroan Terbatas (PT) itu kan (izinnya) ada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” imbuhnya.

Terkait aturan Fidusia, Mulabasa menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan tersebut masih baru dijalankan. Karena aturan itu juga baru efektif pada 7 Oktober 2012 lalu.

“PMK ini sebenarnya juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen selain kepada perusahaan pembiayaan. Jadi kita harapkan hilanglah eksekusi penarikan kendaraan dengan cara yang memaksa, dengan kekerasan, dan sebagainya,” tuturnya.

Mulabasa menjelaskan, aturan fidusia itu bisa diartikan bahwa dengan si konsumen mengangsur kredit pembelian sepeda motornya lewat perusahan pembiayaan, maka dengan aturan itu perusahaan berhak memegang BPKB motor tersebut sampai kendaraan tersebut lunas. Sehingga kepemilikannya beralih ke perusahaan pembiayaan berdasarkan perjanjian fidusia antara si konsumen dan perusahaan pembiayaan dihadapan notaris. [ria]

BERITA TERKAIT

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit

Pakar: Harus Ada Politik Hukum Yang Lebih Menggigit NERACA Purwokerto - Dalam penanganan kasus korupsi ke depan harus ada politik…

Mutasi Langgar Hukum, Bupati Alor Dilapor ke Bawaslu RI dan KASN

Mutasi Langgar Hukum, Bupati Alor Dilapor ke Bawaslu RI dan KASN NERACA Jakarta - Bupati Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara…

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkatkan Keuangan Inklusif, Hari Indonesia Menabung akan Ditetapkan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan Hari Indonesia…

Nelayan Diminta Manfaatkan Bank Mikro Nelayan

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan mengingatkan mereka serta para pengusaha…

UMKM Diminta Manfaatkan UU Penjaminan

  NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah…