BI Harus Perbaiki Struktur dan Keterbukaan Keuangan - Mayoritas Bank Lokal Dikuasai Asing

NERACA

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Bank Indonesia (BI) harus memperbaiki struktur kepemilikan perbankan dan keterbukaan di sektor keuangan, untuk meminimalisir peluang krisis akibat perbankan.

"Bank Indonesia harus memperbaiki struktur kepemilikan perbankan dan keterbukaan sektor keuangan pada dewasa ini. Karena banyak bank asing yang masuk ke Indonesia, begitu keadaan dalam negeri bahaya mereka keluar dari Indonesia, dan berpotensi menyebabkan krisis," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (8/11).

Dia juga mengatakan, saat ini Indonesia termasuk negara yang paling terbuka di bidang keuangan. Akibatnya banyak bank asing masuk ke dalam negeri. "Jadi kita bersaing dengan bank asing. Maksudnya memang baik, agar perbankan lokal efisien, tetapi menjadi tergerus peran perbankan kita, dan perbankan asing itu cenderung mencari laba saja di sini, lalu membawa keuntungan keluar," paparnya.

Kalla mengimbau agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan "blanket guarantee" tanpa dasar hukum, sebagai upaya menjamin seluruh simpanan masyarakat di bank. Sebab hal itu berpotensi menimbulkan "moral hazard" bagi pelaku perbankan.

Saat krisis 2008, lanjut dia, pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan "blanket guarantee" tanpa dasar hukum perundang-undangan, untuk menjamin seluruh simpanan masyarakat di bank. Namun Jusuf Kalla yang saat itu menjabat Wakil Presiden, menolak upaya tersebut.

"Waktu itu saya menolak siapa pun yang akan melakukan “blanket guarantee”, termasuk Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bank Indonesia, karena 60% perbankan di Indonesia itu bank asing. Masa perilaku salah seperti dilakukan Citibank, Standard Chartered dan lain-lain itu mau kita jamin," ujar Kalla, menegaskan.

Oleh karena itu, dia mengatakan perlunya pengaturan kepemilikan asing khususnya dalam perbankan dan sektor keuangan oleh Bank Indonesia.

Tahan krisis

Di tempat terpisah, mantan Gubernur BI Arifin M Siregar, menilai struktur perbankan Indonesia terbilang kuat menghadapi krisis tersebut bila dibandingkan ketahanan perbankan pada 1997-1998 silam. Meskipun dirinya memprediksi bahwa dampak krisis dunia akan cukup keras terasa bagi Indonesia pada tahun depan.

Bahkan, lanjut Arifin, menghadapi krisis global ditahun depan akan lebih kuat dibandingkan dengan perkiraan banyak kalangan yang akan mengalami perlambatan. “Saya kira (perbankan Indonesia) sudah lebih siap menghadapi krisis. Banyak yang mengatakan sektor keuangan akan paling cepat terkena, dan Bank akan terkena. Tapi, saya melihatnya struktur perbankan kita sekarang jauh lebih siap”, jelasnya.

Dia menerangkan, kuatnya struktur perbankan Indonesia menghadapi krisis terlihat dari semakin membaiknya indikator pertumbuhan perbankan, yakni seperti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposite ratio/LDR), ekuitas, dana pihak ketiga (DPK), serta laba.

“Dari tahun ke tahun semakin membaik. LDR juga berkembang pesat, dan yang lainnya juga berkembang. Dulu itu LDR diatas 100% karena digunakan oleh pemilik saham. Kalau sekarang intermediasinya sudah mulai jalan”, tuturnya.

Dia mengungkapkan, saat krisis 1997-1998 lalu, perbankan memang rapuh karena ada kepentingan pemilik bank secara personal untuk membiayai proyeknya. Namun, setalah ada perubahan signifikan, Bank sekarang sudah berorientasi kepada masyarakat.

“Dulu itu dana masyarakat yang dihimpun oleh bank digunakan untuk membangun proyek pemilik bank. Itu yang membuat bank rapuh. Kalau sekarang kan sudah ada banyak regulasi. Jadi, bank sekarang sudah jauh lebih kuat dan siap menghadapi krisis di tahun depan,” ungkapnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…