Stabilitas BUMN Telematika Tengah Diganggu - Proyek MPLIK Telkom Digoyang

NERACA

Jakarta – Tudingan penyimpangan Proyek Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Telkom diduga sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor telekomunikasi itu.

Menurut Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 1 DPR, beberapa waktu lalu, pihak Telkom telah memberikan klarifikasi bahwa masalah tender karena adanya keterlambatan. Itu telah diselesaikan secara internal bersama dengan Balai penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Menkominfo.

“Saya kira masalah MPLIK sudah clear karena itu hanya masalah keterlambatan tender saja. Diduga kuat ada kepentingan kelompok maupun golongan yang ingin mengganggu stabilitas BUMN di bidang telematika. Ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada pemerasaan disini,” kata Jusuf Rizal di Jakarta, kemarin.

Dia menyebut, Proyek MPLIK yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mulai memperlihatkan hasil di sejumlah daerah. Yaitu di kecamatan Balombong, Makassar menunjukkan bahwa layanan berjalan baik.

Walaupun layanan berjalan baik, namun Jusuf Rizal memandang bahwa software MPLIK Telkom perlu diubah agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Selain itu, perlu lebih disempurnakan dalam pengelolaannya agar masyarakat lebih banyak lagi menikmati kehadiran M-PLIK di setiap kecamatan.

Jusuf Rizal menegaskan, bahwa mitra penyedia layanan MPLIK di daerah memang sudah cukup profesional. Kalau ternyata mereka bekerja tidak bagus, misalnya pekerjaannya terlambat, mereka akan dikenakan denda atas setiap keterlambatan. Telkom tidak mengalami kerugian, karena investasi untuk proyek ini disiapkan menggunakan dana Menkominfo dari sumbangan penyedia jasa telekomunikasi.

Dia mengklaim, telah melakukan investigasi di 6 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya LIRA berkunjung ke 6 (enam) provinsi lagi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.

“Kunjungan ini untuk mengecek sejauhmana MPLIK ini beroperasi di masyarakat. Telkom diharapkan bisa lebih mengoptimalkan layanan tersebut guna membantu masyarakat di daerah,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Garap Proyek LRT - ADHI Terima Pembayaran III Rp 1,2 Triliun

NERACA Jakarta –Perusahaan kontruksi plat merah, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menerima realisasi pembayaran tahap III pengerjaan proyek Light Rail…

BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar

BPK Temukan Kerugian Negara Proyek Pembangunan di Garut Rp1,8 Miliar NERACA  Garut - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan hasil pemeriksaan…

Beban Bank BUMN?

Meski sejumlah bank besar swasta termasuk BUMN meraih laba usaha yang meningkat pada 2018, Bank Dunia menilai perbankan nasional belum…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…