BUMN Perlu Buat Pedoman Pengelolaan Utang

NERACA

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu membuat pedoman pengelolaan piutang atau kredit bermasalah yang efektif pascaputusan Mahkamah Konstitusi, demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Piutang Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Andi Pardede di Yogyakarta, Kamis (8/11).

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 bahwa piutang bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan piutang negara, seharusnya membuat BUMN semakin yakin dalam melaksanakan pengelolaan piutang dengan memperhatikan manajemen risiko," katanya.

Dalam diskusi 'Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK', kata dia, BUMN perlu melakukan mitigasi risiko baik yang dapat dikontrol oleh internal maupun yang dipengaruhi faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan piutang atau kredit bermasalah.

"Dalam hal ini BUMN perlu melakukan rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," katanya.

Hakim Konstitusi M Akil Mochtar mengatakan, meskipun memperoleh keleluasaan dalam mengelola piutang atau kredit bermasalah, bank-bank BUMN diharapkan tetap menjaga integritasnya sehingga tidak menimbulkan "moral hazard".

Oleh karena itu, menurut dia, ketentuan yang memperbolehkan "haircut" atau pemotongan pokok dari kredit tersebut harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik.

Ia mengatakan pemerintah juga harus segera mempertimbangkan perlu tidaknya dan bagaimana proses pengawasan penyelesaian piutang tersebut.

"Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya 'moral hazard', pengawasan bisa jadi juga untuk mencegah kemungkinan korupsi atas keuangan negara," katanya.

Diskusi Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK diselenggarakan Kementerian BUMN dalam rangkaian Rapat Umum Anggota I Forum Hukum BUMN. (doko)

(doko)

BERITA TERKAIT

Kemajuan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Era Kini

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa Fikom di PTN Jakarta   Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan merupakan hal vital bagi…

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

Travel Haji dan Umrah Nakal Perlu Disanksi Tegas

      NERACA   Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan UmrahRepublik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…