BUMN Perlu Buat Pedoman Pengelolan Utang

NERACA

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu membuat pedoman pengelolaan piutang atau kredit bermasalah yang efektif pascaputusan Mahkamah Konstitusi, demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Piutang Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Andi Pardede di Yogyakarta, Kamis (8/11).

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 bahwa piutang bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan piutang negara, seharusnya membuat BUMN semakin yakin dalam melaksanakan pengelolaan piutang dengan memperhatikan manajemen risiko," katanya.

Dalam diskusi 'Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK', kata dia, BUMN perlu melakukan mitigasi risiko baik yang dapat dikontrol oleh internal maupun yang dipengaruhi faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan piutang atau kredit bermasalah.

"Dalam hal ini BUMN perlu melakukan rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," katanya.

Hakim Konstitusi M Akil Mochtar mengatakan, meskipun memperoleh keleluasaan dalam mengelola piutang atau kredit bermasalah, bank-bank BUMN diharapkan tetap menjaga integritasnya sehingga tidak menimbulkan "moral hazard".

Oleh karena itu, menurut dia, ketentuan yang memperbolehkan "haircut" atau pemotongan pokok dari kredit tersebut harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik.

Ia mengatakan pemerintah juga harus segera mempertimbangkan perlu tidaknya dan bagaimana proses pengawasan penyelesaian piutang tersebut.

"Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya 'moral hazard', pengawasan bisa jadi juga untuk mencegah kemungkinan korupsi atas keuangan negara," katanya.

Diskusi Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK diselenggarakan Kementerian BUMN dalam rangkaian Rapat Umum Anggota I Forum Hukum BUMN. (doko)

BERITA TERKAIT

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Lunasi Utang US$ 200 Juta - XL Axiata Rencanakan Refinancing di 2019

NERACA Jakarta – Mengurangi porsi beban utang, PT XL Axiata Tbk (EXCL) bakal bayar utang senilai US$ 200 juta hingga…

Utang Negara Masih Aman

Menyimak ancaman krisis global belakangan ini, ada baiknya kita melihat kondisi sejumlah negara lain yang kondisinya tidak lebih baik dari…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

PERESMIAN JALAN TOL ACEH

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono (kiri), Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (kedua kanan), Bupati Aceh Besar Mawardi…

BNI SYARIAH DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH ACEH

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo (kiri) saat penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan Pondok Pesantren Dayah Mini kerjasama BNI…

PEMAHAMAN TENTANG UANG ASLI

Seorang mahasiswa mengamati uang rupiah tahun emisi 2016 pada pemberian materi Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) di Kantor Perwakilan Bank…