BUMN Perlu Buat Pedoman Pengelolan Utang

NERACA

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu membuat pedoman pengelolaan piutang atau kredit bermasalah yang efektif pascaputusan Mahkamah Konstitusi, demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Piutang Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Andi Pardede di Yogyakarta, Kamis (8/11).

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 bahwa piutang bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan piutang negara, seharusnya membuat BUMN semakin yakin dalam melaksanakan pengelolaan piutang dengan memperhatikan manajemen risiko," katanya.

Dalam diskusi 'Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK', kata dia, BUMN perlu melakukan mitigasi risiko baik yang dapat dikontrol oleh internal maupun yang dipengaruhi faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan piutang atau kredit bermasalah.

"Dalam hal ini BUMN perlu melakukan rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," katanya.

Hakim Konstitusi M Akil Mochtar mengatakan, meskipun memperoleh keleluasaan dalam mengelola piutang atau kredit bermasalah, bank-bank BUMN diharapkan tetap menjaga integritasnya sehingga tidak menimbulkan "moral hazard".

Oleh karena itu, menurut dia, ketentuan yang memperbolehkan "haircut" atau pemotongan pokok dari kredit tersebut harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik.

Ia mengatakan pemerintah juga harus segera mempertimbangkan perlu tidaknya dan bagaimana proses pengawasan penyelesaian piutang tersebut.

"Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya 'moral hazard', pengawasan bisa jadi juga untuk mencegah kemungkinan korupsi atas keuangan negara," katanya.

Diskusi Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK diselenggarakan Kementerian BUMN dalam rangkaian Rapat Umum Anggota I Forum Hukum BUMN. (doko)

BERITA TERKAIT

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi)

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi) NERACA Jakarta - Calon Presiden nomor urut 01…

Perlu Kajian Matang - HOME Batalkan Divestasi Aset Anak Usaha

NERACA Jakarta – Emiten properti dan juga perhotelan, PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) mengurungkan rencana untuk melakukan divestasi atas…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

PELEPASAN EKSPOR PRODUK MAYORA KE 250 RIBU

kiri ke kanan. Andre Atmaja selaku Presiden Direktur Mayora Group memberi penjelasan seputar produk Mayora kepada Presiden Republik Indonesia Joko…

HARGA BAWANG MERAH ANJLOK

Buruh tani memanen bawang merah di Desa Tondowulan, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Senin (18/2/2019). Harga bawang merah di tingkat…

AIA CIMB XTRA XPO

Chief Of Strategic Partnerships AIA Dini Maulidiningsih (kiri) dan Head of Retail Product CIMB Niaga Budiman Tanjung saat hadir pada…