BUMN Perlu Buat Pedoman Pengelolan Utang

NERACA

Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu membuat pedoman pengelolaan piutang atau kredit bermasalah yang efektif pascaputusan Mahkamah Konstitusi, demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Piutang Negara I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Andi Pardede di Yogyakarta, Kamis (8/11).

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 bahwa piutang bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan piutang negara, seharusnya membuat BUMN semakin yakin dalam melaksanakan pengelolaan piutang dengan memperhatikan manajemen risiko," katanya.

Dalam diskusi 'Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK', kata dia, BUMN perlu melakukan mitigasi risiko baik yang dapat dikontrol oleh internal maupun yang dipengaruhi faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan piutang atau kredit bermasalah.

"Dalam hal ini BUMN perlu melakukan rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," katanya.

Hakim Konstitusi M Akil Mochtar mengatakan, meskipun memperoleh keleluasaan dalam mengelola piutang atau kredit bermasalah, bank-bank BUMN diharapkan tetap menjaga integritasnya sehingga tidak menimbulkan "moral hazard".

Oleh karena itu, menurut dia, ketentuan yang memperbolehkan "haircut" atau pemotongan pokok dari kredit tersebut harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik.

Ia mengatakan pemerintah juga harus segera mempertimbangkan perlu tidaknya dan bagaimana proses pengawasan penyelesaian piutang tersebut.

"Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya 'moral hazard', pengawasan bisa jadi juga untuk mencegah kemungkinan korupsi atas keuangan negara," katanya.

Diskusi Penyelesaian Piutang BUMN Pascaputusan MK diselenggarakan Kementerian BUMN dalam rangkaian Rapat Umum Anggota I Forum Hukum BUMN. (doko)

BERITA TERKAIT

Perlu Fasilitasi Investor Stabilkan Harga Garam

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu untuk memfasilitasi lebih banyak investor ke bidang produksi garam dalam rangka menstabilkan harga garam…

Rating Utang Naik Diiringi Kenaikan Utang

    NERACA   Jakarta – Belum lama ini, lembaga rating utang berbasis di Amerika Serikat Standard & Poor's (S&P)…

Efektivitas Utang Negara

Meski banyak pihak merisaukan masalah utang negara, Menkeu Sri Mulyani Indrawati di setiap kesempatan mengklaim bahwa pengelolaan utang Indonesia saat…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

RATAS PERSIAPAN KTT ASEAN DAN KTT G20

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Presiden…

PERTUMBUHAN PENDAPATAN

kiri ke kanan. Direktur PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Kiki Yanto Gunawan, Presiden Direktur Haliman Kustedjo, Direktur Yunal Wijaya, Direktur…

PESANAN KAIN BATIK SEKOLAH MENINGKAT

Perajin menjemur kain batik di industri batik rumahan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2019). Menurut salah seorang perajin, permintaan…