Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional - Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Jakarta - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi hal penting untuk diapresiasi dan dilindungi karena akan memperkaya inovasi yang ada lebih lanjut akan mendukung persaingan dan meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian dibutuhkan penyadaran HKI untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Diantaranya yang penting adalah rencana Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) untuk menyusun kurikulum pendidikan tentang intelellectual property, yang nantinya akan didukung oleh Direktorat Jenderal HKI Kemkumham, MIAP juga berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggunakan ini kurikulum tersebut sebagai dasar bagi mata pelajaran Intellectual property didalam kurikulum pendidikan nasional. MIAP berencana akan meluncurkan kurikulum tersebut pada Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 mei 2013 nanti,” kata Ketua Umum MIAP, Widyaretna Buenastuti dalam Roundtable Discussion Hak Kekayaan Intelektual Untuk Indonesia Yang Lebih Baik di Hotel Grand Hyatt, Rabu (07/11).

Widyaretna mengatakan, gagasan ini muncul mengingat maraknya pembelian dan peredaran produk palsu di Indonesia. Penelitian MIAP pada tahun 2010, barang palsu yang diminati adalah barang kulit sebesar 35,7%. “Kemudian software sebesar 34,1%, pakaian sebesar 30,2%, kosmetika sebesar 6,4%, dan farmasi sebesar 3,5%,” tambahnya.

Lebih lanjut lagi, Widyaretna menjelaskan bahwa parahnya lagi, konsumen yang mengetahui barang yang beredar palsu tetap membeli barang tersebut dengan berbagai Alasan yang digunakan konsumen, yaitu harga yang murah, pendapatan yang belum cukup untuk membeli barang asli, kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk asli, dan produsen asli telah memperoleh keuntungan besar.

”MIAP memiliki serangkaian rencana untuk menyusun kurikulum pendidikan tentang hak cipta. MIAP juga berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan kurikulum itu sebagai dasar bagi mata pelajaran hak cipta,” jelasnya.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam apresiasi terhadap intelellectual property. MIAP juga bekerjasama dengan industri-industri terkait meningkatkan apresiasi terhadap intelellectual property.

”Dalam HKI yang terpenting adalah pendidikan, bukan hanya kesadaran tetapi mengubah pola pikir masyarakat karena inovasi adalah masa depan bangsa. Pengubahan pola pikir tidak hanya melalui diskusi dan wacana, untuk itu sejak usia dini perlu ditanamkan apresiasi terhadap intelellectual property, salah satunya melalui kurikulum pendidikan tentang intelellectual property yang sedang disiapkan oleh MIAP,” papar Widyaretna.

Sementara itu, Direktur Kerjasama dan Promosi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Timbul Sinaga mengatakan, penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (Haki) merupakan sebuah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap individu.

Namun. Pada kenyataannya, penghargaan masyarakat Indonesia terhadap Intellectual Property masih sangat minim. Salah satu penyebab minimnya penghargaan terhadap Haki adalah Intelelectual Property culture yang terbentuk pada masyarakat Indonesia.

“Intelelectual Property culture kita belum menghargai kreativitas orang lain, terutama di bidang hak cipta. Contoh di bidang musik. Ada musisi menciptakan lagu baru dan satu minggu kemudian sudah dipakai oleh orang lain. Serta si pengguna malah merasa bangga," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Jack Ma Kembali Ke Dunia Pendidikan

  Usai Daniel Zhang diumumkan sebagai pimpinan Alibaba yang akan mulai bertugas pada 2019 nanti, Jack Ma mengungkap bahwa dirinya…

Saham ABBA Masuk Dalam Pengawasan BEI

Lantaran terjadi peningkatan harga saham di luar kewajaran, perdagangan saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) masuk dalam pengawasan PT Bursa…

BPJS Ketenagakerjaan Banten Target Masuk Tiga Besar Nasional

BPJS Ketenagakerjaan Banten Target Masuk Tiga Besar Nasional NERACA Tangerang - BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten menargetkan masuk dalam tiga besar…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji

Kejagung Kaji Unsur Korupsi ASN Koruptor Terima Gaji NERACA Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji adanya unsur korupsi terkait…