“UMR Jangan di Bawah Gaji PNS” - MS Hidayat, Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan upah minimum regional untuk buruh tidak boleh di bawah gaji terendah pegawai negeri sipil. "Gaji PNS saja minimum Rp2 juta per bulan," kata Hidayat ketika ditanya tentang kebijakan upah dan keberatan pengusaha terhadap kenaikan UMR usai menghadiri dialog bisnis Indonesia - Uni Eropa (UE) di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Ia menegaskan gaji minimum sektor swasta tidak boleh lebih rendah dari PNS. "Itu kebijakan dasarnya," kata Hidayat.

Ia mengimbau para pengusaha di Indonesia memiliki keinginan baik untuk menaikkan upah minimum buruh. Menurut dia, jangan sampai gaji minumum PNS lebih tinggi dari gaji minimum pekerja di sektor swasta.

Hidayat juga menegaskan bahwa kenaikan UMR menjadi sekitar Rp2 juta/bulan tidak akan mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi, khususnya di sektor padat karya. "Saya mengerti cara menghitungnya dan saya tentu menghitung UMR dengan mempertimbangkan daya saing tidak sampai jatuh," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mengeluarkan pernyataan tentang penghentian produksi sejumlah perusahaan karena berdampak negatif bagi industri dan iklim investasi di dalam negeri. "Saya akan membuat kekhawatiran Apindo itu tidak terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat yang ditemui di tempat yang sama mengatakan hampir semua buruh perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) skala menengah dan besar sudah memiliki gaji minimum di atas Rp2 juta/bulan. "Take home pay mereka sudah di atas Rp2 juta/bulan, kecuali untuk mereka yang bekerja di perusahaan skala UKM," ujar Ade.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Wijarnako yang ditemui usai dialog Indonesia-UE itu mengakui saat ini upah minimum tertinggi buruh sepatu sekitar Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta/bulan. "Tapi kami mengarah ke sana (Rp2 juta/bulan)," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Jangan Anggap Enteng Krisis

Pelemahan nilai tukar sebenarnya sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan praktis tidak ada upaya kebijakan yang signifikan dan cukup…

“Emak-Emak” Jangan Risau, Harga Bahan Pokok Masih Terjangkau

  Oleh : Muhammad Ridwan, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Belakangan ini istilah “emak-emak” mulai ramai menghiasi pemberitaan, khususnya oleh…

Menteri ATR/BPN - Praktik Mafia Tanah Sulit Dibuktikan

Sofyan A Djalil Menteri ATR/BPN Praktik Mafia Tanah Sulit Dibuktikan Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…