“UMR Jangan di Bawah Gaji PNS” - MS Hidayat, Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan upah minimum regional untuk buruh tidak boleh di bawah gaji terendah pegawai negeri sipil. "Gaji PNS saja minimum Rp2 juta per bulan," kata Hidayat ketika ditanya tentang kebijakan upah dan keberatan pengusaha terhadap kenaikan UMR usai menghadiri dialog bisnis Indonesia - Uni Eropa (UE) di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Ia menegaskan gaji minimum sektor swasta tidak boleh lebih rendah dari PNS. "Itu kebijakan dasarnya," kata Hidayat.

Ia mengimbau para pengusaha di Indonesia memiliki keinginan baik untuk menaikkan upah minimum buruh. Menurut dia, jangan sampai gaji minumum PNS lebih tinggi dari gaji minimum pekerja di sektor swasta.

Hidayat juga menegaskan bahwa kenaikan UMR menjadi sekitar Rp2 juta/bulan tidak akan mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi, khususnya di sektor padat karya. "Saya mengerti cara menghitungnya dan saya tentu menghitung UMR dengan mempertimbangkan daya saing tidak sampai jatuh," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mengeluarkan pernyataan tentang penghentian produksi sejumlah perusahaan karena berdampak negatif bagi industri dan iklim investasi di dalam negeri. "Saya akan membuat kekhawatiran Apindo itu tidak terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat yang ditemui di tempat yang sama mengatakan hampir semua buruh perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) skala menengah dan besar sudah memiliki gaji minimum di atas Rp2 juta/bulan. "Take home pay mereka sudah di atas Rp2 juta/bulan, kecuali untuk mereka yang bekerja di perusahaan skala UKM," ujar Ade.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Wijarnako yang ditemui usai dialog Indonesia-UE itu mengakui saat ini upah minimum tertinggi buruh sepatu sekitar Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta/bulan. "Tapi kami mengarah ke sana (Rp2 juta/bulan)," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…

Jangan Politisasi Nasehat Ulama

  Oleh: Zarima Sakun, Pemerhati Sosial Politik Belakangan kita mendengar pernyataan dari cawapres kubu Jokowi yaitu KH Maruf Amin yang…

Menteri Dalam Negeri - Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Dana Operasional Kepala Desa Cegah Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah

Idrus Bantah Terima Uang untuk Keperluan Umrah NERACA Jakarta - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (IM) membantah menerima 50.000 dolar…

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar

KPK: Pengembalian Suap DPRD Sumut Rp8 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian sekitar Rp8 miliar dari…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…