“UMR Jangan di Bawah Gaji PNS” - MS Hidayat, Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan upah minimum regional untuk buruh tidak boleh di bawah gaji terendah pegawai negeri sipil. "Gaji PNS saja minimum Rp2 juta per bulan," kata Hidayat ketika ditanya tentang kebijakan upah dan keberatan pengusaha terhadap kenaikan UMR usai menghadiri dialog bisnis Indonesia - Uni Eropa (UE) di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Ia menegaskan gaji minimum sektor swasta tidak boleh lebih rendah dari PNS. "Itu kebijakan dasarnya," kata Hidayat.

Ia mengimbau para pengusaha di Indonesia memiliki keinginan baik untuk menaikkan upah minimum buruh. Menurut dia, jangan sampai gaji minumum PNS lebih tinggi dari gaji minimum pekerja di sektor swasta.

Hidayat juga menegaskan bahwa kenaikan UMR menjadi sekitar Rp2 juta/bulan tidak akan mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi, khususnya di sektor padat karya. "Saya mengerti cara menghitungnya dan saya tentu menghitung UMR dengan mempertimbangkan daya saing tidak sampai jatuh," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mengeluarkan pernyataan tentang penghentian produksi sejumlah perusahaan karena berdampak negatif bagi industri dan iklim investasi di dalam negeri. "Saya akan membuat kekhawatiran Apindo itu tidak terjadi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat yang ditemui di tempat yang sama mengatakan hampir semua buruh perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) skala menengah dan besar sudah memiliki gaji minimum di atas Rp2 juta/bulan. "Take home pay mereka sudah di atas Rp2 juta/bulan, kecuali untuk mereka yang bekerja di perusahaan skala UKM," ujar Ade.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Wijarnako yang ditemui usai dialog Indonesia-UE itu mengakui saat ini upah minimum tertinggi buruh sepatu sekitar Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta/bulan. "Tapi kami mengarah ke sana (Rp2 juta/bulan)," ujarnya.

BERITA TERKAIT

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa

Apkasi Sambut Baik Kenaikan Gaji Perangkat Desa NERACA Jakarta - Pemerintahan desa yang juga memiliki andil cukup besar dalam menjalankan…

Isu Hukum dan HAM Jangan Hanya Jadi Dagangan

Oleh: Dyah Dwi Astuti Ada kekhawatiran bahwa debat pertama capres-cawapres tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan berlangsung normatif karena…

Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah

Jadi Entrepreneur Jangan Mudah Menyerah NERACA Jakarta - Staf khusus Menkop dan UKM Hermawan Kartajaya menegaskan menjadi entrepreneur atau wirausahawan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…