Sukabumi - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sukabumi sosialisasikan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi kepada aparat pemerintahan desa dan kecamatan. Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Sukabumi ini diikuti sekitar 282 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono, kepada wartawan, Kamis (8/11) mengatakan, terdapat perbedaan signifikan antara undang-undang pajak daerah yang lama dengan yang sekarang. “Melihat itu, kita perlu lakukan sosialisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Sekda seusai membuka acara sosialisasi.

Kini, tambah Adjo, ada pembatasan jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah, dan oleh pusat maupun tingkat provinsi. “Pemda hanya meningkatkan pengawasan atau pemungutan pajak daerah untuk pajak yang diserahkan ke Provinsi maupun ke Pusat,” sambung Adjo.

Bagi pajak yang tidak ditarik oleh daerah, sebagai kompensasinya, diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum, perluasaan obyek pajak dan pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah.

Sosialiasi ini, kata Sekda, juga bertujuan mengoptimalkan dan menggali potensi pajak bumi dan bangunan (PBB). “Ujung tombak penagihan PBB ad pada perangkat pemerintahan desa. Sehingga kita juga menghimbau teman-teman di desa mengotimalkan pencapaian target PBB,” ulas dia.