2014, Pemerintah Targetkan Tekan Kemiskinan Jadi 8%

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan di menjadi sebesar 8% pada 2014 dibandingkan saat ini sebesar 11% dari total 240 juta jiwa populasi.

"Tahun 2014 pemerintah menargetkan mudah-mudahan turun jadi 8%, atau paling minim 10% mengingat saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 30 juta masyarakat miskin dan berada di bawah kemiskinan atau sekitar 11%," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/11).

Untuk menekan angka kemiskinan dan mencapai target itu, pemerintah pada 2012 telah mengintensikan program keluarga harapan bantuan langsung tunai, namun bersyarat. "Syaratnya, sang ibu harus membawa anaknya ke sekolah dan ke posyandu," tutur dia, seraya menambahkan, jika ibu enggan melakukan hal itu, otomatis bantuan dibatalkan.

Menurut Salim, bantuan sebesar Rp1,4 juta per tahun kepada para ibu itu dinilai telah mencukupi.

Salin menyangkal jika dikatakan bahwa program tersebut banyak menemui kendala terutama memiliki kemiripan dengan program bantuan langsung tunai (BLT). "Tidak perlu khawatir karena itu tidak seperti BLT yang dulu. Kalau ini bersyarat," ujar Salim seperti dilansir Antara.

Dalam implementasinya, rumah tangga yang mendapat program itu diawasi oleh satu orang pendamping yang bertugas mengawasi 100-200 orang kepala keluarga.

Pendamping tersebut yang nantinya mengubah karakter rumah tangga khususnya bagi ibu untuk mendapat motivasi.

Menurutnya, program tersebut telah berhasil direalisasikan di beberapa daerah di Indonesia yang ditandai dengan semakin banyaknya posyandu dan jumlah anak yang sekolah.

Sementara itu, untuk 2012, sekitar 1,5 juta rumah tangga disasar untuk program ini dan sasarannya akan meningkat pada 2014 menjadi 2,4 juta rumah tangga miskin.

Genjot Pertanian

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani kepada NERACA mengatakan bahwa target pengurangan kemiskinan itu bisa dicapai dengan cara yang paling efektif, yaitu dengan meningkatkan pendapatan para petani Indonesia. “Kemiskinan itu kan paling tinggi di sektor pertanian. Jadi itu yang disasar,” katanya seraya menambahkan bahwa 20 juta orang akan terangkat dari kemiskinan jika menyasar sektor pertanian.

Menurut dia, yang menyebabkan petani Indonesia mempunyai pendapatan kecil adalah karena skala ekonomi yang kecil.

“Petani Indonesia tergolong petani gurem yang memiliki lahan hanya sebesar 0,3 hektar. Mereka perlu dibina, kemudian dibentuk berskala ekonomi. Beberapa petani harus membentuk kelompok. Dengan begitu mereka bisa mengumpulkan lahan mereka menjadi 5 hektare. Angka itu adalah angka yang menurut Kementerian Pertanian sudah memenuhi skala ekonomi,” kata Aviliani

Untuk menyasar para petani yang mayoritas ada di daerah tersebut, kata Aviliani, peran pemerintah daerah cukup besar.

Dia juga menilai bahwa BLT untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak memecahkan masalah. “Harus ada peningkatan pendapatan,” kata dia.

Menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), orang dikatakan miskin jika memiliki pendapatan kurang dari Rp 234 ribu/orang/bulan.

“Harus ada minimal 7 juta orang yang pendapatannya ditingkatkan dari di bawah Rp 234 ribu menjadi lebih dari itu untuk mencapai target yang dikatakan Mensos kata dia. (iqbal)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…