NERACA

Jakarta - Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Ma'mur Hasanuddin, menilai kebijakan pemerintah masih didominasi oleh paradigma importasi. Paradigma ini membuat pola pikir mengenai kedaulatan pangan tidak lepas dari impor. "Contoh kecil, selama ini pemerintah lebih mengutamakan importasi dan melegalkan konversi lahan pertanian terus-menerus," kata Ma'mur di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut dia, kebijakan impor bertolak belakang dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras. Ma'mur menyoroti wacana rencana pemerintah mengimpor beras dari Kamboja sebesar 100 ribu ton tahun ini. Legislator dari Jawa Barat ini menegaskan, selama ini rasio impor beras Indonesia terhadap konsumsi beras nasional terus meningkat hampir dua kali lipat. Ketergantungan terhadap beras impor akan mengakibatkan melemahnya semangat memproduksi yang menyebabkan tergerusnya anggaran negara.

Padahal di sisi lain, dia melanjutkan, Kementerian Pertanian didorong untuk meningkatkan produksi pertanian. Sayangnya, sejauh ini tidak ada kebijakan proteksi lahan dan revitalisasi infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Kementerian Perdagangan pun, ia menilai, hanya melihat beras sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan dan kecukupan stok, namun kurang mempertimbangkan keberpihakan terhadap petani lokal. "Bulog telah sering diingatkan untuk dapat secara maksimal menyerap gabah petani di masa panen, namun tidak pernah terealisasi dengan baik," katanya.

Penyerapan Bulog, dia menambahkan, harus seiring dengan Angka Ramalan (ARAM) II yang dirilis Badan Pusat Statistik bahwa Produksi padi 2012 diperkirakan sebesar 68,96 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik sebesar 3,20 juta ton (4,87 persen) dibandingkan dengan di 2011. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 2,09 juta ton dan di luar Jawa sebesar 1,11 juta ton.

"Penanganan pemerintah terhadap sistem perberasan nasional parsial dan tidak menyeluruh, sehingga sering kali perkembangan produksi hanya dilihat pada capaian hasil, bukan pada proses pencapaiannya. Sedangkan di sisi hilir importasi beras terus berlangsung yang mengakibatkan harga beras lokal terkoreksi rendah di pasaran," ujar Ma'mur.

Karena itulah, ia menyarankan disusunnya sebuah tatanan perberasan nasional yang menyeluruh dan mencakup berbagai aspek penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi petani dalam meningkatkan produksi, mendorong semangat pedagang beras, industri penggilingan, insentif permodalan ringan, dan konsumen. Dalam lima tahun terakhir pasar dunia mengalami surplus, namun Indonesia terus-menerus kekurangan.

"Indonesia menjadi konsumen utama beras dunia, karena kegagalan dalam diversifikasi pangan dan pengembangan infrastruktur pertanian penunjang produksi padi," ujar Ma'mur.

Sepanjang 2011, beras impor yang masuk ke Indonesia sebanyak 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar. Vietnam merupakan negara terbesar pemasok beras sebanyak 1,78 juta ton tahun lalu. Sementara beras dari Thailand sebanyak 938,7 ribu ton dengan nilai US$ 533 juta.

Ketergantungan Impor

Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengatakan kesalahan pemerintah telah berlangsung sejak lama, sehingga ketergantungan pada bahan pangan impor tidak dapat dihindari. Pertanian merupakan landasan atau pondasi dari pertumbuhan ekonomi dan pemerintah harus berpikir komprehensif dalam membangun pertanian.

"Pemerintah diharapkan meningkatkan sektor pertanian mulai dari hulu seperti lahan, input, kredit, infrastruktur, pemberdayaan manusia hingga ke hilir yakni industri yang menimbulkan nilai tambah dan efisiensi bagi petani. Selain itu, pemerintah tidak hanya berbicara fisik atau hasil produksi pertanian," katanya.

Bustanul menambahkan, kesejahteraan petani merupakan masalah utama yang harus menjadi prioritas. Meningkatkan produksi bukan suatu pekerjaan yang sulit, pengembangan teknologi baru dengan varietas unggul serta membudidayakannya merupakan salah satu cara meningkatkan produksi.

"Jika pemerintah pusat bisa melaksanakannya, tinggal mendesain sedemikian rupa kebijakan itu agar bisa dilaksanakan di lapangan (petani) atau pemerintah daerah. Swasembada merupakan target yang sulit dilakukan, namun yang paling penting adalah menyejahterakan petani, sebab swasembada hanya ekspor, impor dan masalah produksi," katanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengungkapkan sebagai negara agraris dan mempunyai kekayaan akan hasil alam yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain.

"Impor produk-produk pangan Indonesia setiap tahun makin tidak terbendung dan sudah pada tahap kronis. Hampir 65 % dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri kini dipenuhi dari impor," kata Natsir.

Sektor pangan, menurut Natsir, terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Faktor inovasi menjadi salah satu penyebab produktivitas selalu rendah.

"Masalah diversifikasi pangan saat ini hanya slogan saja. Pemerintah hanya mengejar target swasembada pangan di berbagai bidang seperti swasembada daging, namun hanya dipatok berdasarkan target-target normatif tanpa proses merealisasikan target yang konkret dan sistematis," paparnya.