Krisis Pangan Ancam Indonesia di 2025

NERACA

Jakarta - Peneliti Pusat Penelitian dan Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Andy Ahmad Zaelany memprediksi bahwa pada 2025, Indonesia akan terancam krisis pangan. Pasalnya krisis pangan terjadi dalam siklus 30 tahunan.

"Menurut catatan sejarah, krisis pangan yang besar pernah terjadi pada 1 dimana telah menewaskan 200 ribu penduduk di Demak akibat kemarau yang berkepanjangan. Jika dilihat keadaan sekarang, justru semakin parah karena selain isu global warming, lahan pertanian juga tidak bertambah," ungkap Andy di Jakarta, Kamis (8/11).

Dia menjelaskan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa dengan produksi beras hanya 33-38 juta ton. Sedangkan ketersediaan beras hanya 150-153 kg/kapita/tahun terlebih Indonesia masih tetap mengimpor beras 1-2 juta ton pertahun. "Jumlah produksi beras juga lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan penduduk yang begitu pesat," ujarnya.

Selain itu juga, tambah dia, fungsi lahan pertanian secara besar-besaran setiap tahun menjadi gedung, perumahan, infrastruktur dan lainnya yang menjadi penyebab utama penurunan produksi. Menurut Andy, fasilitas irigasi yang buruk dan sudah banyak yang rusak semakin mempersulit pengembangan pertanian pangan. Situasi ini juga mendorong bangsa menuju ke jurang krisis pangan.

"Salah satu solusinya adalah alih fungsi lahan pertanian segera dihentikan dan sebalik justru pemerintah mencetak lahan-lahan untuk pertanian. Selain itu juga, pemerintah perlu mempraktekkan pertanian terpadu dengan didukung dengan pengembangan teknologi dan peternakan," ucapnya.

Dikatakan dia, praktek pertanian terpadu merupakan salah satu solusi untuk menghadapi ancaman krisis pangan di negeri ini. Praktek pangan ini merupakan bentuk asosiasi petani pemilik lahan yang jujur dan berkemauan yang kuat untuk mengembangkan diri demi keberhasilan yang berkesinambungan. "Dampak positifnya dalam pertanian terpadu ini adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengembangkan teknologi pertanian dan peternakan sekaligus memelihara lingkungan hidup," tuturnya.

Kurang Responsif

Di tempat yang sama, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Effendi Pasandaran mengatakan pemerintah kurang responsif dalam menangani pangan, sebagai contoh tentang saluran irigasi.

"Sejak tahun 80an, Indonesia tidak pernah lagi membuat saluran irigasi. Pada tahun 80an, itupun yang membangun adalah Pemerintah Belanda. Padahal lahan pertanian sangat membutuhkan saluran irigasi, kalau tidak dibangun juga maka ancaman krisis pangan sudah semakin dekat," tambahnya.

Irigasi pada jaman Belanda atau pada 1950, kata dia, jumlah saluran irigasi mencapai 3,5 juta hektar tetapi ketika diambil alih oleh pemerintah hingga saat ini jumlahnya hanya mencapai 5 juta hektar. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah saluran irigasi dunia pada 1950 sekitar 80 juta hektar namun jumlah itu meningkat menjadi 240 juta hektar pada tahun 2000.

"Saya kira ini adalah kesalahan pemerintah karena pemerintah mengabaikan kemampuan petani dalam merintis irigasi. Kalau petani yang diberikan kesempatan untuk membangun irigasi maka manfaatnya juga akan dirasakan petani," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Effendi, ketersedian lahan pertanian juga terus menurun. Saat ini adalah 8 juta hektar sawan yang terdiri dari sawah irigasi dan salah tadah hujan telah digarap oleh 23 juta keluarga petani. "Sebagai perbandingan pada 1950, sekitar 4,5 juta hektar lahan yang terdiri dari 3 juta hektar sawah irigasi dan 1,5 juta hektar lahan tadah hujan yang hanya dimanfaatkan 6 juta keluarga. Inikan jauh sekali perbandingannya, artinya hampir 70% petani Indonesia tidak mempunyai lahan sehingga mereka tidak bisa berinovasi untuk meningkatkan produksi pangan," ujarnya.

Oleh karena itu, Ia meminta tiga langkah politik yang perlu diperkuat untuk membangun kemandirian petani dalam memperkokoh ketahanan pangan, yaitu politik kemitraan yang artinya membangun keterkaitan yang kuat melalui kemitraan, politik advokasi yang artinya membangun keteladanan melalui advokasi contoh yang baik dalam pendekatan terpadu dan politik regulasi yang artinga dukungan regulasi yang aspiratif.

Sementara itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarno mengatakan ada beberapa penyebab bahwa Indonesia akan kekurangan pangan yaitu luas lahan pertanian dan luas panen terlalu sempit bagi 240 juta penduduk Indonesia, pola konsumsi pangan yang seragam karena terlalu bertumpu pada beras, konsumsi beras sangat tinggi, prasarana irigasi yang hampir 40-50% rusak, masih terdapat senjang adopsi teknologi dan senjang hasil pangan, kerusakan tanaman, harga beras yang ditetapkan terlalu rendah dan konversi lahan pertanian subur menjadi non pertanian.

BERITA TERKAIT

Optimistis di 2019, BMW Indonesia Bakal Rilis 10 Mobil Baru

BMW Grup Indonesia akan meluncurkan sebanyak 10 mobil terbaru pada 2019, menunjukkan kepercayaan pabrikan mobil mewah asal Jerman itu dalam…

Ini Tantangan Baru Industri Pariwisata di Indonesia

Salah satu usaha mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun depan, Kementerian Pariwisata akan lebih fokus menggarap segmen pasar…

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia

TKN: Karakter Jokowi Dibutuhkan Untuk Memimpin Indonesia NERACA Jakarta - Debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2) malam siap digelar.…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sistem 3 in 1 Ditargetkan Jaring 72.000 Peserta

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan…

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Kompetensi SDM Industri Logam Bakal Diperkokoh

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini…