DPR Pesimis Penuntasan Kasus Anchor - Ditjen Pajak Dinilai Tak Berani

Ditjen Pajak Dinilai Tak Berani

DPR Pesimis Penuntasan Kasus Anchor

Jakarta—Penuntasan kasus pajak perusahaan milik anggota kabinet dinilai semakin kabur. Publik menyangsikan keberanian dan ketegasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membongkar kasus itu secara maksimal. “Saya pesimis Ditjen Pajak berani melakukan investigasi secara mendalam. Masalahnya ini melibatkan kepentingan Istana,” kata anggota Panitia Kerja (Panja) Pajak Komisi III DPR, Bukhori kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/5).

Menurut Bukhori, sampai saat ini Dirjen Pajak Fuad Rahmany belum pernah mengeluarkan statemen resmi mengenai kasus perusahaan milik anggota kabinet ini. "Begitu kuatnya kepentingan penguasa di balik kasus ini, kemungkinan untuk diintervensi itu sangat mungkin terjadi. Padahal, tekanan publik sudah sangat kuat,” tambahnya.

Lebih jauh politisi PKS ini menduga ada kecenderungan untuik mengendapkan kasus ini. “Ada upaya mempetieskan kasus ini bukan sekadar dugaan. Selain itu, anggapan pemerintah melindungi penjahat pajak itu bukan isapan jempol. Sudah terbukti dengan gagalnya hak angket mafia pajak kemarin,” tegas Bukhori.

Yang jelas, kata Bukhori, pihaknya siap memanggil Dirjen Pajak terkait belum tuntasnya penyelidikan kasus yang menyeret PT Ancora. “Kami tak akan tinggal diam. Panja Pajak akan mengagendakan guna memanggil Dirjen Pajak terkait dugaan kongkalikong dalam pengungkapan kasus pajak. Walaupun itu harus menyeret pejabat tinggi dan bersinggungan dengan kekuasaan. Hal ini kami lakukan justru untuk menyelamatkan kredibilitas pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, pihaknya sangat mendukung keberanian Ditjen Pajak mengambil langkah tegas dan transparan. Sejak awal, sikap F-PD sangat jelas tidak memberikan ruang bagi para pengambil kebijakan untuk berbuat salah.

“Kami minta Ditjen Pajak tidak main-main dengan penanganan kasus perusahaan milik anggota kabinet ini. Bagi kami, justru perusahaan-perusahaan besar yang terkena kasus pajak mestinya harus jadi sasaran utama untuk dibidik pertama kali oleh Ditjen Pajak.Bila terjadi, percuma saja Dirjen Pajak Fuad Rachmany duduk di kursi Dirjen. Kalau tidak ada gebrakan dan keberanian, percuma dia duduk berlama-lama di situ,” ujar Didi, Senin (2/5).

Didi menegaskan, pihaknya tentu tidak ragu mendesak pemerintah dan atasan Dirjen Pajak untuk mengambil langkah tegas. "Kalau ada yang bermain-main di Ditjen Pajak, beri sanski yang seberat-beratnya. Tidak boleh dikasih sanski ringan. Ini urusan keuangan negara yang ditilep. Saya mendukung secara politik kalau Dirjen takut mengungkap kasus besar," tukas Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PartaiDemokrat ini.

Walaupun demikian, Didi mengajak semua pihak untuk tidak buru-buru menyimpulkan hal yang negatif telah terjadi. Setiap keputusan yang diambil tentunya akan dilandasi oleh alasan dan bukti yang kuat. “Saya percaya Dirjen Pajak akan tetap profesional. Rekam jejaknya selama ini cukup baik. Saya berharap bisa tegas dan tidak pandang bulu. Berani ungkap kasus pajak tanpa melihat siapa yang terlibat di situ,” paparnya.

Didi berharap Dirjen Pajak masih tegas seperti saat memimpin Bapepam-LK. “Saya masih punya harapan karena ketika memimpin Bapepam-LK dikenal sebagai sosok yang tegas. Bahkan, perusahaan itu milik anggota kabinet ini pernah dijatuhi sanksi denda oleh lembaga itu di masa kepemimpinannya,” pungkas Didi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…