Jakarta – Utang luar negeri Indonesia sepertinya sudah dalam posisi “lampu merah”. Lihat saja, berdasarkan data statistik Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan per Agustus 2012 lalu, jumlah utang luar negeri Indonesia sudah mencapai US$240 miliar, terdiri utang luar negeri pemerintah sebesar US$119 miliar dan utang luar negeri swasta sebesar US$122 miliar.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi dari EC-Think, Telisa Aulia Falianty, telah mulai terjadinya tren peningkatan utang luar negeri swasta yang sudah melebihi dari utang luar negeri pemerintah dan akan berlangsung selama tiga tahun ke depan. Apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan, maka peristiwa krisis tahun 1997-1998 akan terulang lagi. “Tren ini akan meningkat selama tiga tahun mendatang, bahwa utang luar negeri swasta akan lebih besar daripada utang luar negeri pemerintah, ditakutkan pola krisis tahun 1997-1998 dapat terulang lagi,” papar dia dalam bincang-bincang EC-Think tentang persoalan ekonomi dan double warning, waspada utang luar negeri swasta dan waspada perlambatan ekonomi di Jakarta, Rabu (7/11).

Telisa menjelaskan, ciri utang yang wajar oleh suatu negara adalah jumlah utang tidak boleh melebihi 40% dari PDB, tidak boleh melebihi 200% dari nilai ekspor suatu negara dan debt ratio service (DRS), yang menunjukkan rasio jumlah terhadap ekspor, tidak boleh melebihi dari 25%. "Perlu diwaspadai, walaupun rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 24%, tapi punya kecenderungan naik bisa ke 27%, sedangkan rasio utang swasta terhadap PDB 26%. Yang lebih mengkhawatirkan DSR pada bulan Juli 2012 sudah di atas batasnya, yaitu 30,5%,” terang Telisa.

Adapun, lanjut dia, tren peningkatan DSR banyak dipengaruhi turunnya ekspor akibat pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas dunia. Selain itu, likuiditas yang masuk ke Indonesia juga sedang mengalir deras disebabkan rating utang Indonesia yang positif.

Telisa menyarankan, agar pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap utang luar negeri swasta serta dialog terkait menajemen utang luar negeri agar tidak terjadi currency missmatch yang merupakan pemicu krisis pada tahun 1998. “Selain itu, perlu menghimbau perusahaan swasta yang tidak memiliki pendapatan valas agar tidak meminjam dalam bentuk dolar Amerika,” lanjutnya.

Menurut Telisa, jika perusahaan swasta berpenghasilan dalam bentuk rupiah atau tidak berorientasi ekspor melakukan pinjaman dalam bentuk valas dapat menggerus cadangan devisa. "Bahaya dari utang luar negeri swasta yang semakin tinggi itu kalau perusahaan tidak memiliki pendapatan dalam dolar, sementara dia harus bayar utangnya pakai dolar, sehingga banyak penarikan dolar dan tentunya cadangan devisa dapat tergerus dan akhirnya rupiah jadi terdepresiasi," tukas dia.

Dia juga mengkhawatirkan utang di sektor keuangan dapat memicu bubble yang bisa menyebabkan overheating. "Di sektor manufaktur serta pertambangan dan penggalian juga perlu diwaspadai karena akan meningkatkan impor, juga perlu diperhatikan karena justru akan mendorong banyaknya utang untuk eksploitasi," ujar Telisa.

Selain itu, Telisa mengingatkan, agar penggunaan utang luar negeri oleh perusahaan swasta tersebut harus hati-hati, karena dampak dari utang luar negeri yang tidak dikelola dengan baik, tentu akan berimbas terhadap perekonomian yang semakin tidak membaik, bahkan menuju kehancuran.

Utang Dikorupsi

Lebih jauh Telisa menjelaskan, penyebab kegagalan dalam menggunakan dana pinjaman antara lain ketidakmampuan negara memanfaatkan utang secara efektif, utang luar negeri lebih bermotifkan politik dibandingkan ekonomi, utang yang diterima dikorupsi oleh pejabat negara dan tidak bekerjanya mekanisme pasar akibat kegagal pasar (market failure), seperti monopoli dan oligopoli.

"Paling tidak sebaiknya penggunaan utang luar negeri swasta itu diarahkan ke sektor produktif, khususnya yang berorientasi ekspor dan mereka harus memiliki simpanan dolar. Pemerintah juga harus berusaha menurunkan suku bunga (kredit) domestik agar perusahaan tidak banyak melakukan utang luar negeri," jelas Telisa.

Pengamat ekonomi dari Indef, Enny Sri Hartati, mengamini analisis Telisa. Menurut Enny, potensi untuk terjadi lagi krisis seperti tahun 1998 bisa terjadi. ”Memang ada potensi seperti itu karena kondisi 1998 dengan kondisi sekarang hampir sama. Maksudnya adalah utang pihak swasta sama-sama besar apalagi kurs masih fluktuatif,” kata dia kepada Neraca, kemarin.

Enny menjelaskan, utang swasta sangat besar resikonya terlebih jika perusahaan tersebut tidak mempunyai menajemen utang yang baik. Utang swasta hanya digunakan untuk hal yang kurang efektif. ”Perusahaan mengutang dengan menggunakan kurs dollar tetapi disalurkan lewat rupiah. Terlebih disalurkan bukan berkaitan yang sifatnya ekspor. Karena hal itu tidak memberikan nilai tambah kepada negara,” tutur dia.

Enny menjelaskan, kalau perusahaan tidak menggunakan utang dengan baik maka bisa memicu overheating. ”Sebelumnya para analis juga telah memberikan sinyal, bahwa penggunaan utang swasta disalurkan dengan baik. karena kalau missmatch antara sumber pendanaan dengan pengeluaran maka berpotensi meningginya defisit,” imbuh dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar penggunaan utang oleh pihak swasta disalurkan untuk hal-hal yang menunjang ekspor. karena dengan hal itu, bisa membuat cadangan devisa Indonesia menjadi bertambah. ”Hasilnya utang menjadi efektif dan negara pun mendapatkan tambahan,” kata Enny.

Untuk menjaga agar utang swasta tidak terlalu besar, lanjut dia, Bank Indonesia harus memperketat pengawasan bagi perusahaan yang ingin berutang luar negeri. Hal ini perlu untuk menjaga kestabilan makro ekonomi Indonesia. ”Mestinya BI menanyakan untuk apa penggunaan utang tersebut, kalau perlu BI membuat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang penggunaan utang tersebut,” kata Enny.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah menyatakan, sejak tahun 2000 BI memberikan regulasi wajib lapor dari swasta terutama industri perbankan terkait utang luar negeri. “Jenis utang swasta ada beberapa, yakni trade financing, obligasi dalam negeri, suntikan dana dari perusahaan induk, obligasi yang diterbitkan di luar negeri, serta utang swasta berbentuk akad kredit”, ujarnya, Rabu.

Tak hanya itu, lanjut Difi, BI terus melakukan mitigasi risiko. “Kami mengetahui kapan swasta harus membayar utang luar negerinya”, tandas Difi lagi.

Memang diakui, instrumen utang luar negeri masih menjadi salah satu pembiayaan bagi perusahaan untuk mengembangkan industrinya. Bagi Difi, disini peranan BI masih sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan meminimalisir risiko agar tidak berdampak sistemik. “BI dalam fungsinya melihat kebutuhan valas dalam negeri sehingga kondisi pasar tetap stabil dan terjaga”, kata dia.

Menurut Difi, jika utang luar negeri digunakan untuk ekspor, maka risikonya sangat kecil. Akan tetapi jika sebaliknya maka besar sekali risikonya. “Swasta yang berutang ke luar negeri lebih disebabkan kepada bunga di luar negeri yang lebih kecil dan murah dibandingkan dalam negeri”, ungkap Difi.