“Ada Usulan Saya Berhenti Dari Kabinet” - Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa ada pihak yang menginginkan dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). "Memang ada pihak yang mengusulkan agar saya diberhentikan dari kabinet," tutur Dahlan ketika dijumpai di kantor pusat Pertamina Persero, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku mengetahui pihak yang menginginkannya untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai menteri BUMN di KIB II. Namun, ia enggan membeberkannya. "Tahu-lah siapa orangnya. Saya kira wajar-lah dan kenapa disebut oknum," ungkapnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Dahlan Iskan akan dilengserkan dari kabinet. Isu ini berembus di tengah memanasnya perseteruan Dahlan dengan DPR terkait pernyataan mantan dirut PT PLN Persero itu yang menyebutkan oknum DPR meminta upeti kepada BUMN.

Dahlan menekankan keinginannya untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak manapun. Oleh sebab itu, ia berkeinginan semua pihak yang mendapatkan Surat Edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2013 dapat mengindahkannya.

Dahlan pernah berujar dirinya hanya meneruskan surat edaran itu untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum DPR, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan juga menyatakan kesiapannya untuk menerima tuntutan hukum apabila laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI tidak terbukti kebenarannya. "Karena yang saya lakukan ini, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," tutur Dahlan.

Dahlan menekankan bahwa laporan yang diberikan kepada BK DPR RI sebagai salah satu cara untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak lain, bukan untuk membereskan lembaga manapun. "Saya ingin bekerja untuk BUMN bukan untuk orang lain. Saya tidak mau ada kesan saya lebih rajin membongkar-bongkar rumah tangga orang lain, tetapi saya justru harus lebih rajin membongkar rumah tangga sendiri," ungkapnya.

Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporannya kepada BK DPR RI kepada lembaga yang berwenang.

BERITA TERKAIT

Menteri Sosial - Hoaks Jadi Penyebab Masalah Sosial

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Hoaks Jadi Penyebab Masalah Sosial  Bandung - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keberadaan kabar…

Menteri LHK: Pemulihan Lingkungan Era Jokowi Dilakukan dengan Langkah Berani

Menteri LHK: Pemulihan Lingkungan Era Jokowi Dilakukan dengan Langkah Berani NERACA Jakarta - Masyarakat dapat melihat dan membuktikan langkah-langkah berani…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali

KPK Fasilitasi Kejaksaan Tangkap DPO Perkara Korupsi di Bali NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Kejaksaan Agung membantu…

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…