“Ada Usulan Saya Berhenti Dari Kabinet” - Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa ada pihak yang menginginkan dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). "Memang ada pihak yang mengusulkan agar saya diberhentikan dari kabinet," tutur Dahlan ketika dijumpai di kantor pusat Pertamina Persero, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku mengetahui pihak yang menginginkannya untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai menteri BUMN di KIB II. Namun, ia enggan membeberkannya. "Tahu-lah siapa orangnya. Saya kira wajar-lah dan kenapa disebut oknum," ungkapnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Dahlan Iskan akan dilengserkan dari kabinet. Isu ini berembus di tengah memanasnya perseteruan Dahlan dengan DPR terkait pernyataan mantan dirut PT PLN Persero itu yang menyebutkan oknum DPR meminta upeti kepada BUMN.

Dahlan menekankan keinginannya untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak manapun. Oleh sebab itu, ia berkeinginan semua pihak yang mendapatkan Surat Edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2013 dapat mengindahkannya.

Dahlan pernah berujar dirinya hanya meneruskan surat edaran itu untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum DPR, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan juga menyatakan kesiapannya untuk menerima tuntutan hukum apabila laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI tidak terbukti kebenarannya. "Karena yang saya lakukan ini, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," tutur Dahlan.

Dahlan menekankan bahwa laporan yang diberikan kepada BK DPR RI sebagai salah satu cara untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak lain, bukan untuk membereskan lembaga manapun. "Saya ingin bekerja untuk BUMN bukan untuk orang lain. Saya tidak mau ada kesan saya lebih rajin membongkar-bongkar rumah tangga orang lain, tetapi saya justru harus lebih rajin membongkar rumah tangga sendiri," ungkapnya.

Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporannya kepada BK DPR RI kepada lembaga yang berwenang.

BERITA TERKAIT

Menteri LHK: Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20 di Jepang Positif untuk Penanganan Sampah Plastik

Menteri LHK: Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G-20 di Jepang Positif untuk Penanganan Sampah Plastik NERACA Karuizawa, Jepang - Penanganan sampah…

Menteri LHK : Indonesia Angkat Langkah Sistematis Indonesia Sektor Lingkungan Hidup dan Energi

Menteri LHK : Indonesia Angkat Langkah Sistematis Indonesia Sektor Lingkungan Hidup dan Energi NERACA Karuizawa, Jepang - Menteri Lingkungan Hidup…

Menteri Pertahanan - Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK

Ryamizad Ryacudu Menteri Pertahanan Situasi Keamanan Baik Jelang Sidang PHPU di MK  Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menjamin kondisi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Divonis 8 Tahun Penjara, Hakim Anwar Menyatakan Karen Tidak Terbukti Bersalah

Divonis 8 Tahun Penjara, Hakim Anwar Menyatakan Karen Tidak Terbukti Bersalah NERACA Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero),…

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Jaksa Agung Siapkan Jaksa Terbaik Ikuti Seleksi Capim KPK

Jaksa Agung Siapkan Jaksa Terbaik Ikuti Seleksi Capim KPK NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menyiapkan jaksa-jaksa terbaik untuk…