“Ada Usulan Saya Berhenti Dari Kabinet” - Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa ada pihak yang menginginkan dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). "Memang ada pihak yang mengusulkan agar saya diberhentikan dari kabinet," tutur Dahlan ketika dijumpai di kantor pusat Pertamina Persero, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku mengetahui pihak yang menginginkannya untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai menteri BUMN di KIB II. Namun, ia enggan membeberkannya. "Tahu-lah siapa orangnya. Saya kira wajar-lah dan kenapa disebut oknum," ungkapnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Dahlan Iskan akan dilengserkan dari kabinet. Isu ini berembus di tengah memanasnya perseteruan Dahlan dengan DPR terkait pernyataan mantan dirut PT PLN Persero itu yang menyebutkan oknum DPR meminta upeti kepada BUMN.

Dahlan menekankan keinginannya untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak manapun. Oleh sebab itu, ia berkeinginan semua pihak yang mendapatkan Surat Edaran Nomor 542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2013 dapat mengindahkannya.

Dahlan pernah berujar dirinya hanya meneruskan surat edaran itu untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum DPR, sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dahlan juga menyatakan kesiapannya untuk menerima tuntutan hukum apabila laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI tidak terbukti kebenarannya. "Karena yang saya lakukan ini, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," tutur Dahlan.

Dahlan menekankan bahwa laporan yang diberikan kepada BK DPR RI sebagai salah satu cara untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak lain, bukan untuk membereskan lembaga manapun. "Saya ingin bekerja untuk BUMN bukan untuk orang lain. Saya tidak mau ada kesan saya lebih rajin membongkar-bongkar rumah tangga orang lain, tetapi saya justru harus lebih rajin membongkar rumah tangga sendiri," ungkapnya.

Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporannya kepada BK DPR RI kepada lembaga yang berwenang.

BERITA TERKAIT

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin - Terapkan Prinsip Industri Hijau

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin Terapkan Prinsip Industri Hijau NERACA Jakarta – Dua unit industri Asia Pulp…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU NERACA Jakarta - Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…