Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum - Himpunan Kawasan Industri

Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pengusaha, jika tidak maka investor semakin mengurangi kegiatan usahanya di Indonesia. "Kalau Presiden tidak mengambil langkah tersebut, maka investor khususnya industri padat karya akan mengurangi kegiatan usahanya atau minimal tidak mampu menyerap tenaga kerja baru," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, dampak lain yang ditimbulkan adalah pekerja informal tidak bisa meningkat untuk bekerja di sektor formal namun menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

Menurut Sanny, dalam pertemuan antara sembilan pengurus Kantor Perwakilan Bisnis Luar Negeri dengan Apindo Selasa (6/11) mereka sepakat tidak adanya penegakan hukum menjadikan investor menunda rencana investasi di Indonesia. "Sebagian dari mereka juga ada yang membatalkan rencana investasi di Indonesia," ujarnya.

Sanny mengatakan, sembilan pengurus itu mengeluhkan tidak seriusnya aparat keamanan melindungi kegiatan industri dari aksi-aksi penekanan dan anarkisme oleh massa yang mengatasnamakan Serikat Pekerja.

Menurut dia, dari berbagai penekanan ini manajemen perusahaan dipaksa menandatangani kesepakatan dengan serikat pekerja yang sebagian isinya bukan kewajiban normatif perusahaan sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Dia mengatakan, sebab lain adalah pelanggaran berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanny mencontohkan salah satunya adalah Kepala Daerah menetapkan sepihak besaran Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota (UMP dan UMK) diluar mekanisme tripatrit Dewan Pengupahan Daerah. "Misalnya Gubernur Kalimantan Timur dibawah tekanan aksi demo menetapkan sepihak besaran UMP 2013 menjadi Rp1.752.000 naik 48,8 persen dari Rp1.177.000 di tahun ini," ujarnya.

Selain itu dia mencontohkan Bupati Sukabumi menetapkan sepihak UMK sebesar Rp1.201.020 tahun 2013, naik 35,7 persen dari tahun ini sejumlah Rp885.000. Menurut dia dalam kasus itu unsur pengusaha dan serikat pekerja sudah sepakat upah yang ditetapkan sebesar Rp1.022.175.

Menurut dia, mengutip pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (6/11), tingkat pertumbuhan investasi di tahun ini menurun ditandai melambatnya pertumbuhan impor barang modal. Selain itu menurut dia adanya gejala penundaan realisasi penanaman modal asing yang sudah mulai terjadi.

BERITA TERKAIT

Industri di Papua Berpeluang Go Public

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jayapura berupaya mendorong pelaku industri di Papua untuk mengakses permodalan dari pasar modal untuk…

UPN VETERAN JAKARTA SIAP HADAPI INDUSTRI 4.0

Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta DR Erna Hernawati AK, CPMA, CA (ke empat dari kiri) berpose salam Bela…

Ragukan Data Pemerintah, Pengusaha Lebih Suka Cari Data Sendiri

    NERACA   Jakarta – Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja menilai pengusaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU

Mitra Pengemudi Laporkan Grab ke KPPU NERACA Jakarta - Mitra pengemudi melaporkan Grab ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…