Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum - Himpunan Kawasan Industri

Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum kepada pengusaha, jika tidak maka investor semakin mengurangi kegiatan usahanya di Indonesia. "Kalau Presiden tidak mengambil langkah tersebut, maka investor khususnya industri padat karya akan mengurangi kegiatan usahanya atau minimal tidak mampu menyerap tenaga kerja baru," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, dampak lain yang ditimbulkan adalah pekerja informal tidak bisa meningkat untuk bekerja di sektor formal namun menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

Menurut Sanny, dalam pertemuan antara sembilan pengurus Kantor Perwakilan Bisnis Luar Negeri dengan Apindo Selasa (6/11) mereka sepakat tidak adanya penegakan hukum menjadikan investor menunda rencana investasi di Indonesia. "Sebagian dari mereka juga ada yang membatalkan rencana investasi di Indonesia," ujarnya.

Sanny mengatakan, sembilan pengurus itu mengeluhkan tidak seriusnya aparat keamanan melindungi kegiatan industri dari aksi-aksi penekanan dan anarkisme oleh massa yang mengatasnamakan Serikat Pekerja.

Menurut dia, dari berbagai penekanan ini manajemen perusahaan dipaksa menandatangani kesepakatan dengan serikat pekerja yang sebagian isinya bukan kewajiban normatif perusahaan sesuai peraturan ketenagakerjaan.

Dia mengatakan, sebab lain adalah pelanggaran berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanny mencontohkan salah satunya adalah Kepala Daerah menetapkan sepihak besaran Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota (UMP dan UMK) diluar mekanisme tripatrit Dewan Pengupahan Daerah. "Misalnya Gubernur Kalimantan Timur dibawah tekanan aksi demo menetapkan sepihak besaran UMP 2013 menjadi Rp1.752.000 naik 48,8 persen dari Rp1.177.000 di tahun ini," ujarnya.

Selain itu dia mencontohkan Bupati Sukabumi menetapkan sepihak UMK sebesar Rp1.201.020 tahun 2013, naik 35,7 persen dari tahun ini sejumlah Rp885.000. Menurut dia dalam kasus itu unsur pengusaha dan serikat pekerja sudah sepakat upah yang ditetapkan sebesar Rp1.022.175.

Menurut dia, mengutip pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (6/11), tingkat pertumbuhan investasi di tahun ini menurun ditandai melambatnya pertumbuhan impor barang modal. Selain itu menurut dia adanya gejala penundaan realisasi penanaman modal asing yang sudah mulai terjadi.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan rasio non-performing loan…

Dunia Usaha - Berperan Strategis, Pertumbuhan Kawasan Industri Terus Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong tumbuhnya kawasan industri karena berperan strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional.…

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor

KPK: Penegakan Hukum RKUHP Lebih Lunak Dibandingkan UU Tipikor NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dirut LPDB KUMKM - Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum

Braman Setyo Dirut LPDB KUMKM  Banyak UKM Belum Punya Badan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan…

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK

Kapolri Harapkan Ada Unsur Polri Dalam Komisioner KPK  NERACA Jakarta - Kepala Kepolisian (Kapolri) RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan…

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA

Ombudsman Ungkap Dua Masalah Utama PPDB Sekolah SMP-SMA NERACA Kupang - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan setidaknya terdapat dua masalah…