Sukabumi - Ternyata bukan hanya kalangan nelayan produktif saja yang belum tersentuh Kredit Usaha rakyat (KUR). Pelaku koperasi Kabupaten Sukabumi, ternyata hanya 0,1 satu persen yang sudah bersentuhan dengan KUR. Hal itu terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan penyalur KUR.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sukabumi, Ruspandi kepada NERACA Rabu (7/11) memaparkan, dari 400 lebih koperasi berbadan hukum di Kabupaten Sukabumi, hanya empat yang mendapatkankan fasilitas KUR. “Hanya empat. Bahkan ada beberapa bank, enggan berhubungan dengan pihak koperasi,” terang Ruspandi.

Menurut Ruspandi, keengganan pihak perbankan berhubungan dengan pelaku koperasi, karena beberapa faktor. Salah satunya, kekurangprofesionalan pelaku koperasi dalam hal manajemen, serta adanya pengelola koperasi yang terkena BI cheking. “Kita pernah memfasilitasi antara bank penyalur KUR dengan pelaku Koperasi. Hasilnya, tidak sedikit pelaku koperasi yang kecewa,” tegas dia.

Alasan lainnya pelaku koperasi tidak mendapatkan KUR, karena modal untuk KUR itu bukan modal pemerintah, melainkan modal nasabah. “Alasan perbankan, mereka sangat hati-hati menyalurkan dana KUR, karena dana itu berasal dari nasabah. Pemerintah hanya mengeluarkan secarik kertas untuk melayani KUR,” ujar Ruspandi, menirukan ucapan seorang pegawai perbankan penyalur KUR.

Selain itu, peranan pemerintah daerah (Pemda) sebagai fasilitator pun, kata Ruspandi, sangat lemah. Penyebab utamanya, minimnya petugas yang memahami perkoperasian. “Saat ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) hanya memiliki belasan orang pegawai koperasi. Sedangkan yang memahami koperasi haya beberapa orang saja. Hal ini sudah pernah kita sampaikan kepada Pak Bupati, agar melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur Diskoperindag untuk lebih mendalami dunia koperasi,” papar dia.

Namun keinginan itu, tambah Ruspnadi, hingga kini belum terlaksana. “Jumlah Koperasi di Kabupaten Sukabumi sangat banyak. Sedikitnya diperlukan sekitar 50 pegawai yang menekuni dunia perkoperasian. Ini akan sangat membantu para pelaku koperasi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kemampuan manajemen. Sehngga mereka lebih mudah melakukan pendekatan terhadap dunia pebankan,” tukas Ruspandi.

Pada kesempatan itu, Ketua KUD Tani Subur, R. Muladi, mengatakan, KUR sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat memudahkan usaha, seyogyanya mendapat pengawalan ketat dari pemerintah. “Tapi mana? Pemerintah menggelontorkan saja program tanpa pengawasan yang jelas. Pemerintah hanya mengatur regulasinya saja. Pada kenyataannya, masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan koperasi, sulit mendapatkan KUR,” tegas Mulyadi.

Hingga saat ini, yang menjadi persoalan utama adalah, adanya aturan-aturan perbankan berkenaan dengan KUR yang kurang dipahami oleh pelaku koperasi karena bank kurang sosialisasi. “Kalau Menteri mengatakan tidak ada agunan pinjaman antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta, di bank mana itu berlaku. Setahu kami, ada agunan. Dan nilai agunan itu 40 persen dari nilai kredit yang diajukan, saya bingung. Mana yang benar antara Menteri Koperasi UKM atau perbankan,” imbuh Mulyadi.

Sementara Wakil Ketua Dekopinda Kabupaten Sukabumi Usep Ruchendi, menyatakan, tingkat kepercayaan perbankan akan koperasi sangat rendah. “Banyak alasannya, salah satunya pembukuan koperasi yang kurang tertib, penyusunan proposal yang kurang apik, dan lain-lain. KUR masih sulit dijangkau,” singkat lelaki yang akrab disapa Wa Asro ini. (ron)