Kriminalisasi LAZ Perlu Dikaji Ulang - Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pakar Hukum Islam Prof Azyumardi Azra mengatakan adanya ancaman kriminalisasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak memperoleh izin dari pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat perlu dikaji ulang. "Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap LAZ atau pengurusnya," kata Azyumardi, saat dimintai keterangan sebagai ahli dalam sidang pengujian UU Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

Menurut dia, memungut zakat dari masyarakat kepada lembaga manapun merupakan bagian dari kebebasan beragama. Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat mengancam siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.

Pasal 38 yang dirujuk mengatur larangan bagi siapapun yang dengan sengaja mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Untuk itu, Azyumardi mengusulkan agar pemerintah menyempurnakan UU Pengelolaan Zakat ini khususnya aturan yang menyangkut kriminalisasi terhadap LAZ. "Adanya pasal kriminalisasi harus menjadi perhatian pemerintah untuk disempurnakan dan dikaji ulang, katanya.

Namun, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menegaskan bahwa pengelolaan dana zakat harus tetap ada di tangan umat Islam baik yang berbentuk tradisional maupun LAZ yang berbadan hukum resmi karena potensi zakat di Indonesia sangat besar seiring meningkatnya jumlah masyarakat muslim menengah. "Sangat penting adanya transparansi pengelolaan dana zakat," kata ahli yang dihadirkan pihak MK ini.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin sepakat zakat tetap dikelola masyarakat, tetapi mesti ada pengaturan. "Pendapat Pak Azyumardi sebenarnya tidak bertentangan dengan kami, tetapi harapan beliau pengeloaan zakat dikelola masyarakat, tetapi perlu pengaturan. Jadi sebenarnya Baznas juga masyarakat yang ditunjuk pemerintah," kata Didin usai mengikuti sidang.

Didin menegaskan pada hakikatnya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menyerahkan zakatnya ke LAZ konvensional, tetapi pengelolaan zakat dibutuhkan keteraturan "LAZ tradisional tetap boleh menerima, menyalurkan zakat, asalkan ada keteraturan sesuai UU Pengelolaan Zakat ini. Jika tidak ada pengaturan (zakat), akan berbahaya. Semangat UU Pengelolaan Zakat ini agar ada pengaturan manajemen zakat yang jelas dan koordinasi antar LAZ dan Baznas, sehingga tidak liar," katanya.

Seperti diketahui, sebanyak 20 pemohon yang terdiri atas sembilan lembaga amil zakat (LAZ) dan 11 perorangan menguji UU Pengelolaan Zakat ke MK.

Para pemohon yang berasal dari lembaga itu diantaranya Yayasan Dompet Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP Sabua Ade Bima NTB dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo.

BERITA TERKAIT

Perlu Kajian Matang - HOME Batalkan Divestasi Aset Anak Usaha

NERACA Jakarta – Emiten properti dan juga perhotelan, PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME) mengurungkan rencana untuk melakukan divestasi atas…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…

TKN: Prabowo Kalah Debat, Tidak Perlu Cari Alasan

TKN: Prabowo Kalah Debat, Tidak Perlu Cari Alasan NERACA Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - KH Maruf…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly…

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara dugaan persekongkolan…

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas…