Subsidi vs Kesenjangan Sosial

Menyimak berita utama The Economist ( Sept.2012) yang menyoroti pentingnya penerapan proteksi sosial di negara Asia yang saat ini menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini sebagai kompensasi positif bagi negara di kawasan itu yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, sehingga butuh investasi sosial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia berjangka panjang.

Menurut data media tersebut, tingkat kemajuan Indonesia sekarang setara dengan kondisi Amerika Serikat pada 1935, saat Social Security Act mulai diberlakukan di negara Paman Sam itu. Ini terungkap dari data Bank Pembangunan Asia, dimana indeks proteksi sosial Indonesia baru 1,5%, jauh dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, China, Vietnam, India, apalagi Korea Selatan dan Jepang. Di Jepang, rasio pengeluaran sosial terhadap produk domestik bruto (PDB) per penduduk hampir mencapai 14%, sedangkan Korea Selatan sekitar 7%.

Sejumlah pengamat ekonomi melihat pemerintah tampaknya sama sekali belum melakukan langkah untuk mengantisipasi perubahan indeks proteksi tersebut. Ini terlihat dari kebijakan fiskal 2013, dimana alokasi anggaran subsidi RAPBN 2013 direncanakan Rp 316,1 triliun setara dengan 3,4% terhadap PDB. Dibandingkan APBN-P 2012 naik Rp 71 triliun. Subsidi energi akan menjadi subsidi terbesar, Rp 274,7 triliun, meliputi subsidi BBM dan listrik. Sementara subsidi non-energi (pangan, pupuk, bunga kredit) Rp 80,9 triliun.

Kita memandang subsidi listrik masih tetap dianggap perlu mengingat besarnya kesenjangan antara tarif tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$100 per barel, nilai tukar rupiah Rp 9.300 per US$, serta dilakukan penyesuaian rata-rata tarif listrik 15%, subsidi yang diperlukan masih Rp 80,9 triliun, yang setara dengan 0,9% dari PDB. Nilai itu naik Rp 16 triliun dibandingkan subsidi listrik dalam APBN-P 2012.

Hal yang sama terjadi dengan subsidi BBM, dimana pemerintah mencanangkan program penghematan melalui pengaturan, pengawasan, dan manajemen distribusi. Tapi faktanya, pemerintah tahun ini justeru menambah kuota BBM sebesar 4,04 juta kiloliter sehingga konsumsi BBM 2012 menjadi 44 juta kiloliter. Kenaikan kuota itu tentu menambah besaran subsidi BBM sekitar Rp 15 triliun.

Melalui kebijakan business as usual, dapat dipastikan kebutuhan BBM 2013 makin tak terkejar. Apalagi jika pertumbuhan ekonomi membaik, manufaktur, dan permintaan domestik secara alamiah akan mendorong konsumsi BBM. Bayangkan saja, bila target penjualan mobil naik 1 juta unit dan sepeda motor 10 juta unit pada 2013 tercapai, berapa besar peningkatan penggunaan BBM tersebut.

Namun dalam postur anggaran pemerintah pusat, belanja subsidi masih menjadi alokasi terbesar (27,8%), diikuti belanja pegawai (21%), belanja modal (17%), belanja barang (14%). Sedangkan alokasi bantuan sosial hanya 5,2%. Ini mencerminkan komitmen anggaran masih bersifat konservatif. Tidak ada sinyal pemerintah berupaya mengubah pola subsidi menjadi lebih produktif. Pola seperti itu menunjukkan tidak ada insentif sama sekali untuk mengembangkan sumber daya energi alternatif.

Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempersiapkan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi itu? Karena melihat postur anggaran 2013 tidak terlihat ada komitmen meningkatkan produktivitas perekonomian dengan menekan ketergantungan pada sumber daya energi konvensional.

Selain ketersediaan energi, tantangan lain yang patut diperhatikan pemerintah jika ingin mencapai kapasitas pertumbuhan 7%, adalah perlu memacu meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 60%. Mampukah meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita dari semula 2,9% (2000-2010) menjadi 4,6% pada periode 2010-2030?

BERITA TERKAIT

ALOKASI PUPUK SUBSIDI TAHUN 2019

Petani merawat tanaman bawang merah di areal pertanian Terasering, Argapura, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). Berdasarkan Permentan No. 47 tahun…

Menteri Sosial - Pengawalan Bansos untuk Capai 6T

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Pengawalan Bansos untuk Capai 6T  Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama…

Bencana dan Tanggung Jawab Sosial

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Refleksi akhir tahun terkait maraknya bencana sepanjang tahun 2018…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Praktik Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Kapolri Jenderal Pol…

Tekan Defisit Migas

Meski Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini inflasi akan tetap terkendali tahun ini yang diprediksi berada di bawah 3,5%, ini tentu…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…