BI Balikpapan Larang Praktik Biaya Transaksi

NERACA

Balikpapan - Bank Indonesia (BI) melarang adanya praktik menaikkan harga barang dengan alasan mengenakan biaya transaksi (surcharge) saat dibayar dengan kartu kredit, meskipun tiga persen, tegas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Tutuk SH Cahyono di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/11). Jumlah tiga persen adalah jumlah yang lazim ditarik oleh pemilik gerai barang atau jasa atas pembayaran melalui kartu kredit.

Dengan begitu, harga barang Rp1 juta akan menjadi Rp1.030.000 di toko yang mengenakan surcharge ini. Padahal, lanjut Tutuk, pedagang sudah pasti mendapat untung sekian persen dari harga yang Rp1 juta. “Sebelum menetapkan harga pembayaran dengan kartu kredit, pedagang mestinya sudah dapat menghitung jumlah keuntungannya tanpa harus menambah lagi biaya dengan alasan biaya transaksi,” jelas Tutuk.

Pelarangan itu tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, sebagai perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Mengenakan biaya transaksi kepada pembeli yang membayar dengan menggunakan kartu kredit dianggap merugikan pembeli tersebut dan juga bank penerbit kartu kredit tersebut. Pedagang dilarang menarik biaya transaksi kepada pedagang karena sesungguhnya bank sudah membayar harga barang atau jasa tersebut, termasuk sudah memberi keuntungan kepada pedagang sesuai jumlah yang wajar dari barang atau jasa tersebut.

“Jadi tidak pada tempatnya pembeli kemudian disuruh menanggung biaya transaksi, meski hanya tiga persen,” tambahnya. Apalagi sesungguhnya membeli dengan kartu kredit bukan berarti gratis. Si pemegang kartu kredit hanya diberikan kemudahan untuk membayar tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Pemegang kartu kredit terikat perjanjian dengan bank untuk membayar apa yang sudah dibelinya lengkap dengan bunganya.

Sebab itu pula, Bank Indonesia meminta bank-bank penerbit kartu kredit melakukan edukasi dan pembinaan kepada mitranya agar tidak melakukan hal tersebut. Bank sentral juga meminta bank menghentikan kerja sama dengan pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran melakukan tindakan yang merugikan tersebut. “Bahkan pedagang tersebut bisa dimasukkan dalam daftar hitam atau merchant blacklist,” papar Tutuk. [ant/ardi]

BERITA TERKAIT

Pendanaan Jangka Panjang - SSMS Siapkan Transaksi Afiliasi Rp 2,52 Triliun

NERACA Jakarta – Rencanakan ekspansi penghiliran sawit dan tambahan pendanaan dalam jangka panjang, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) menyiapkan…

Transaksi GPI Ditargetkan Meningkat Hingga 20%

    NERACA   Jakarta - Industri Pernikahan merupakan salah satu industri kreatif yang berkembang sangat pesat di tanah air.…

Libur Lebaran, Transaksi Elektronik Mandiri Syariah Tumbuh

    NERACA   Jakarta - Selama libur lebaran Mei 2019, transaksi kanal elektronik (electronic channel) PT Bank Syariah Mandiri…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pangkas Biaya Transfer Kliring Jadi Rp3.500/Transaksi

NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memangkas biaya transfer yang dibebankan perbankan kepada nasabah melalui sistem kliring nasional menjadi…

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang…

BNI Salurkan KUR Rp245 Miliar di Empat Provinsi

  NERACA   Manado - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado mencapai Rp 245,42 miliar…