DJSN Harmonisasi Nomor Identitas dengan Jaminan Sosial - Gandeng Tiga Kementerian

NERACA

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan telah membentuk kelompok kerja (pokja) dengan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat (kemenkokesra), kementerian kesehatan (kemenkes), dan kementerian tenaga kerja (kemenaker). Anggota DJSN, Haris E. Santoso mengemukakan, pihaknya kini tengah berusaha membuat satu nomor identitas (single identity number) yang dapat dipakai sebagai nomor jaminan sosial (social security number).

“Identitas pribadi warga negara ini nantinya akan dibuat berdasarkan satu ketentuan, melalui digit yang disamakan. Teknologi informasinya saat ini sedang bekerja untuk mensinkronkan antara single identity number oleh Kemendagri, dengan tujuan social security,” jelas Haris di Jakarta, Selasa (6/11).

Dia juga mengaku kalau social security number tersebut memang sedang dibentuk. Saat ini, lanjut Haris, sedang di tata by name, address, dan profession. Contohnya seperti self employment. Karena tidak memiliki pendapatan maka mereka harus membayar sendiri sehingga iurannya dalam bentuk nominal. Sedangkan kalau bekerja di perusahaan, iurannya dalam bentuk persentase. Inilah yang wajib dibedakan.

Nomor jaminan sosial ini, kata Haris, tidak bisa disamakan dengan e-KTP, karena data di KTP tidak mencantumkan apakah seseorang itu kaya atau miskin.Sehingga data di KTP itu harus digabungkan salah satunya dengan data akta kelahiran dari kantor pencatatan sipil.

“Padahal dalam BPJS nanti akan ada yang namanya Penerima Bantuan Iuran (PBI). Maka itu harus digabungkan. Tidak hanya KTP, tapi misalnya data akta kelahiran dari catatan sipil. Ini memang tidak sesederhana yang kita perkirakan dan masih butuh waktu proses,” paparnya. Selain persoalan harmonisasi nomor identitas, Haris juga menerangkan tantangan yang lain dalam penerapan BPJS, khususnya bidang kesehatan.

Yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang BPJS, fasilitas kesehatan, dan tata cara pembayaran iuran. “Sosialisasi masih menjadi persoalan karena kita tahu pengetahuan masyarakat tentang jaminan sosial masih sangat rendah. Misalnya, dulu kita kenal Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional. Nah, jaminan sosial juga harus menjadi gerakan nasional, supaya semua lapisan masyarakat tahu hak dan kewajiban,” ulas Haris.

Terkait fasilitas kesehatan, Haris mengatakan bahwa masih sedikitnya jumlah dokter di Indonesia, apalagi distribusi praktiknya tidak merata di seluruh propinsi. “Itu yang harus kita tata juga, jangan sampai ada satu propinsi yang tidak ada (ahli) anestesinya. Kalau dalam satu propinsi, (ahli) anestesinya cuma satu, dan dia sakit, bagaimana dia bisa operasi?” jelasnya.

Penghimpunan iuran, tutur dia, juga harus memperhatikan pendapatan dari orang yang ditarik preminya tersebut. “Misal petani cengkeh, kan mereka kaya, tapi tidak panen setiap bulan, jadi bagaimana cara membayarnya? Iuran kan berdasarkan pendapatan, misalnya nelayan yang miskin dibayar pemerintah, yang kaya bayar sendiri. Jadi untuk menghimpun iuran bukan hal yang mudah,” tutur dia.

Untuk tarif iuran BPJS sendiri, menurut Haris, hal itu sudah ditentukan yakni sebesar Rp22.200. Namun ini masih dalam proses berkelanjutan di DPR untuk memastikan besarannya. “Di DJSN saya juga sebagai (anggota) Tim Tarif. Dan jumlah itu adalah hasil kesepakatan dari semua pihak, juga berdasarkan pengalaman tarif yang saat ini ada, kemudian juga dari studi yang sudah dilakukan Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek. Nanti keputusannya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan. Tapi arah (iurannya) kelihatannya sebesar itu,” pungkasnya. [ria]

BERITA TERKAIT

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

Kementerian BUMN Siapkan Langkah Bikin Sehat Jiwasraya

    NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pemerintah memiliki solusi dalam menyehatkan kondisi PT Asuransi Jiwasraya…

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…