MP3EI Masih Terkendala, BNI Butuh Kejelasan

NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk menilai proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) perlu ada kejelasan yang pasti untuk diterapkan. Soalnya, BNI masih melihat ada beberapa kendala yang ditakutkan berdampak kepada terhambatnya realisasi MP3EI.

“Hasil kajian kami itu ada beberapa yang menghambat MP3EI. Setidaknya ada dua hal”, kata Direktur Utama BNI, Gatot Mudiantoro Suwondo di Jakarta, Senin. Pertama, kata Gatot, permasalahan minimnya tata ruang, di mana ego sektoral masih dikedepankan. Kedua, adanya sense of belonging, yang berdampak kepada ketidaktahuan seseorang dalam suatu sistem akan proyek MP3EI.

“Untuk tata ruang, yang sudah ada tapi tidak transparan. Tata ruang penting. Nanti masalah investasinya bagaimana. Lalu untuk sense of belonging, masa Gubernur Jambi tidak memberitahu bawahannya kalau Jambi termasuk MP3EI. Kan itu masalah,” jelas Gatot.

Menurut dia, permasalahan tersebut perlu segera dituntaskan. Hal ini diperlukan untuk mensukseskan program MP3EI. Apalagi ekonomi Indonesia akan terakselerasi dengan cepat bila program MP3EI bisa efektif dan efisien.

“Banyak caranya. Peran BNI sendiri akan berkontribusi dan mendukung proyek MP3EI. Apalagi kita adalah bank BUMN. Kemarin Pak Dahlan Iskan sudah berdiskusi dengan kami. Kami juga akan dukung program pemerintah”, tutur Gatot.

Dia juga menilai, yang terpenting dari kesuksesan program MP3EI adalah keberanian untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Apalagi banyak daerah di Indonesia perlu dikembangkan. MP3EI merupakan salah satu cara untuk kembangkan potensi daerah.

“Sekali lagi tergantng eksekusi dilapangan. Yang harus dihadapi adalah hal itu. Perlu diperbincangkan. Dengan itu akan memengaruhi kebijakan MP3EI,” papar dia. Gatot menambahkan, pembangunan kawasan Indonesia bagian Timur perlu dibangun oleh pemerintah terlebih dahulu.

Pasalnya, BNI hanya bersifat fasilitator, sehingga perlu ada pergerakan dari pemerintah sebagai motor pembangunan Indonesia bagian Timur. “Harus secara bersamaan. Bukan bank sendiri. Pemerintah daerah-nya dan sektornya juga bergerak. Itu arahnya,” tegasnya.

Namun, Gatot belum berani memproyeksikan kapan Indonesia bagian Timur siap digarap secara maksimal oleh persero. Menurut dia, ada skenario-skenario yang tidak diinginkan bisa terjadi, sehingga membuat persero melihat situasi dan kondisi di Indonesia bagian Timur terlebih dahulu sebelum menggarap.

“Kita bisa memproyeksikan sesuatu, tapi kan ada hal yang tidak menentu. Itu diluar kontrol kita. Itu sulit. Kalau kita mau alokasikan sekian triliun lalu tidak ada penyerapan karena faktor lain kan susah juga”, pungkas Gatot. [ardi]

BERITA TERKAIT

Hingga Akhir Tahun 2018, Udang Masih Jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan

  NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hingga akhir tahun ekspor hasil perikanan jelang akhir tahun 2018…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Sinkronisasi Pusat – Daerah Masih Jadi Hambatan Investasi

      NERACA   Jakarta - Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Entrepreneur Daring Diminta Manfaatkan Kredit UMKM

    NERACA   Jakarta - Entrepreneur muda yang kini duduk sebagai anggota DPR, Ahmad Sahroni mendorong wirausahawan muda untuk…

Allianz Life Dukung Pengembangan Keuangan Syariah

      NERACA   Jakarta - Allianz Indonesia mendukung acara “Islamic Finance in Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Asset…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…