Transmigrasi Picu Pembangunan Pertanian

Keluarga Mangun Wiyono merasa hidup di Desa Keboan, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Jogjakarta, serba susah. Ini bisa terjadi karena saudaranya banyak sehingga rumah yang ditempati serasa padat dan sesak. Sebab menanggung hidup orang banyak dan hasil pekerjaan tidak mencukupi maka hidup dalam serba kekurangan.

Menghadapai yang demikian, ketika ada program transmigrasi dari pemerintah, Mangun Wiyono ikut mendaftarkan diri, namun keikutsertaannya dalam program transmigrasi itu lebih banyak dilandasi spekulasi atau coba-coba saja. Setelah terdaftar, pada tahun 1971, ia bersama kepala keluarga lainnya diberangkatkan ke Desa Kolam Kiri Dalam, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Saat berangkat ke tempat tujuan, Mangun Wiyono bersama istri dan anaknya yang masih berumur belasan, namanya Soerono. Oleh pemerintah, ia diberi lahan seluas 1 ha dan lahan untuk bangunan rumah dan pekarangan seluas seperempat ha. Lahan yang diberikan itu belum berbentuk lahan sawah, namun masih berbentuk hutan, rawa, lahan gambut, dengan tingkat kemasaman yang tinggi sehingga kalau ditanami, tanamannya akan mati.

Untung saat itu ada Badan Penyuluh Pertanian (BPP), Dinas Pertanian, banyak penyuluh di lokasi itu. Oleh penyuluh disarankan atau disuluh agar lahan yang tingkat kemasamannya masih tinggi itu diberi kapur sehingga membuat lahan menjadi lebih netral kandungan mineralnya. Setelah saran itu dilakukan, maka lahan itu bisa ditanami dan selanjutnya dicetak menjadi sawah.

Dari cerita yang demikian, terungkap bahwa menjadi transmigran itu tidak langsung enak, namun harus usaha dan kerja keras. Saat itu pun akses ke pasar masih jauh dan jalan penghubung masih berupa tanah. Pada saat itu bila para transmigran mempunyai uang, mereka akan kembali ke Jawa, namun mereka tidak mempunyai uang sehingga tetap bertahan hidup di tempat transmigrasi. Sekitar 80% transmigran tetap bertahan di lokasi.

Lahan itu mulai bisa ditanami padi di tahun 1980-an. Untuk menyambung hidup sebelumnya, para transmigran menjadi tenaga kasar atau kuli bangunan di wilayah Kalimantan Selatan, seperti di Banjarmasin dan Banjarbaru. Setelah tanah bisa ditanami, baru mereka mulai menanami sawah dengan padi. Mereka memanfaatkan sawah secara maksimal, di kanan-kiri lahan sawah, ditanami sayur-sayuran. Mereka senang bisa menanam padi meski panen setahun sekali.

Di tahun 1980-an, Soerono menikah dengan anak seorang transmigran dari Wonosari, Gunung Kidul, Jogjakarta, namanya Sarinem. Dari pernikahan ini, Soerono mempunyai 4 anak, yakni Nurwahyudi, Sodiq Arifin, Yusuf Muzaki, dan Kanzan Nabila. Nurwahyudi sekolah di SDN 2 Kolam Kiri Dalam, SMPN 1 Barambai, SMAN 1 Marabahan, dan STPDN, Jatinangor, Jawa Barat. Sekarang ia bekerja di Pemerintah Daerah Barito Kuala. Sodiq Arifin sekolah di SDN 2 Kolam Kiri Dalam, SMPN 1 Barambai, dan Kelas 10 SMAN 1 Barambai. Yusuf Muzaki masih Kelas IV SDN 2 Kolam Kiri Dalam. Sedang Kanza Nabila masih berumur 2 tahun.

Menurut Nurwahyudi bila para transmigran hanya mengandalkan dari menanam padi dan sayuran, tentu biaya hidup tidak cukup. Untuk mensiasati yang demikian, selepas mereka tanam padi, mereka merantau ke Banjarmasin, Banjarbaru, atau kota lainnya di Kalimantan Selatan, untuk menjadi tenaga kasar bangunan, kuli bangunan. Bila saat panen tiba, mereka kembali ke lokasi transmigrasi. Dengan cara seperti itulah maka orangtuanya bisa menghidupi keluarga.

Semakin bertambahnya umur dan semakin majunya wilayah transmigrasi, Soerono tidak lagi menjadi tenaga kasar selepas tanam padi. Ia mengembangkan usaha lain, yakni menanam pohon jeruk dan usaha ternak lele. Dikatakan oleh Nurwahyudi, kebun jeruk milik orangtuanya panen setiap 3 bulan sekali. “Sekali panen bisa menghasilkan Rp2 juta hingga Rp3 juta,” ujarnya. Sedang usaha ternak lele baru dirintisnya.

Diungkapkan oleh Nurwahyudi saat dirinya di STPDN ia melakukan penelitian soal transmigrasi. Menurutnya transmigrasi pertama kali bukan dilakukan oleh Orde Baru, di masa Orde Lama dan era kolonialisme Belanda, transmigrasi sudah dilakukan. Menurutnya transmigrasi masih perlu dilakukan dengan alasan, pertama, di Indonesia terutama di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, masih banyak lahan kosong yang belum digarap. Orang-orang yang belum memiliki pekerjaan sebaiknya ditransmigrasikan di wilayah-wilayah itu.

Kedua, dengan membuka daerah transmigrasi, ia bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru. Contoh, dalam bidang pertanian, padi; dan sayuran, bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi kota-kota besar di provinsi itu. Jadi tidak perlu mendatangkan bahan pangan dari Jawa. Ketiga, dalam masa pembinaan para transmigran dalam dunia pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang memerlukan waktu 1 hingga 2 tahun, para transmigran bisa menggunakan waktu selanya untuk menjadi tenaga kerja kasar atau kuli bangunan di provinsi tempat para transmigran. “Mereka dibutuhkan sebagai tenaga kasar ketika ada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

RATAS PEMBANGUNAN PLTSA

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik…

Percepat Pembangunan di Jabar - Pemprov Jabar Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Besaranya minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, terus bertambah. Kali ini, pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menyampaikan…

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Investasi Industri Padat Karya Terus Didorong

  NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan insentif pajak terbaru berupa mini tax…

AMMDes Pengumpan Ambulans Jadi ‘Pilot Project’ di Banten

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di seluruh daerah Indonesia. Upaya ini selaras…

Pembajakan Masih Jadi Masalah Pemilik Kekayaan Intelektual

NERACA Jakarta – Mentor program Katapel milik Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Mochtar Sarman mengatakan pembajakan menjadi masalah yang kerap kali…