Pelaku Bisnis Desak Pemerintah Siapkan Standar Pembangunan Berkelanjutan

NERACA

Jakarta – Kalangan pelaku bisnis mendesak Pemerintah agar menyiapkan standar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan tujuan mendorong pelaku bisnis melaksanakan hal tersebut.

"Standarisasi menjadi hal penting mengingat saat ini banyak pelaku usaha yang mengklaim sudah melaksanakan sustainable development tetapi tidak ada ukuran yang jelas," kata Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Selasa.

Menurut Shinta, sebagai upaya mendorong pelaku bisnis untuk menggadopsi "sustainable development", IBCSD sebagai asosiasi menginduk kepada Kadin Indonesia yang selama ini menjadi wadah pelaku bisnis di Indonesia.

Shinta mengaku selama ini anggota IBCSD barulah berasal dari group usaha besar, harapannya mereka memiliki rantai usaha yang bermitra dengan usaha menengah dan kecil untuk kemudian dapat diajak menerapkan sustainable development dalam pekerjaannya.

Dia menyebut, IBCSD akan menyelenggarakan forum berkelanjutan (sustainable forum) dengan mengundang seluruh pelaku usaha di Indonesia pada tanggal 7 November 2012 bertempat di Hotel Kempinski Jakara dalam upaya memberikan edukasi manfaat penerapan sustainable development.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, forum bertajuk "Business Solution for Sustainable Indonesia" rencananya akan dihadiri 200 pimpinan usaha dan CEO di Indonesia tujuannya mereka akan berbagi pengalaman pelaksanaan sustainable development di perusahaan masing-masing.

Dia berharap, pemerintah dapat segera mengeluarkan regulasi dan standarisasi untuk sustainable development apabila seluruh sektor usaha sudah mengadopsi hal ini.

“Pelaksanaan sustainable development dimulai dari kita sebagai pelaku bisnis, kalau ini sudah diadopsi maka pemerintah dapat mengeluarkan standarisasi,” ujar dia.

Sementara itu, Executive Chairman IBCSD, Kusnan Rahmin mengatakan, sebagian pelaku usaha masih menganggap penerapan sustainable development sebagai biaya padahal kenyataan dalam janga panjang manfaat sangat besar.

“Bayangkan kalau kita tidak menerapkan sustainable development kemudian proyek diganggu karena unjuk rasa yang dilakukan masyarakat setempat sehingga justru menimbulkan biaya baru yang justru tidak kecil,” jelasnya.

Kusnan yang juga menjadi Presiden Direktur Riau Pulp mengungkap, pelaku usaha untuk menerapkan sustainable development juga tidak sulit saat ini sudah banyak konsultan yang menggarap hal ini memang butuh biaya tetapi manfaatnya akan dirasakan lebih besar lagi.

“Ukurannya antara lain bisa dihitung dari gas karbon yang dikeluarkan, targetnya seharusnya zero karbon. Sebagai contoh kalau ada industri yang menghasilkan gas metan maka harus ada proses produksi menjadikannya sebagai energi ini yang akan dihitung sebagai pengurang,” terang Dia.

Sementara Direktur Eksekutif Tiur Rumondang mengatakan, mengatakan forum ini akan membahas solusi mengenai tantangan yang dihadapi, seperti bagaimana mendorong para pebisnis yang sudah tahu dan mengerti, untuk memulai langkah-langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam operasi perusahaan.

Menurut Tiur, baru sejumlah kecil perusahaan telah melaksanakan dan melakukan dengan baik, tetapi sebagian besar masih terganggu dengan berbagai masalah, termasuk masalah pemahaman dan tidak tersedianya sumber daya untuk dapat mulai menerapkan pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek praktik bisnis.

IBCSD yang baru diluncurkan 27 April 2011 baru beranggotakan 13 perusahaan, 6 perusahaan diantaranya menjadi pendiri. Sedangkan di dunia World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sudah berada di 25 negara di dunia sebagian besar merupakan negara berkembang.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sistem 3 in 1 Ditargetkan Jaring 72.000 Peserta

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus menggelar program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan…

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Kompetensi SDM Industri Logam Bakal Diperkokoh

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini…