NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengaku akan terus mendorong industrialialisasi dengan meningkatkan nilai tambah dari hulu sampai hilir di sektor yang dia pimpin. Yang paling anyar dari program industrialisasi tersebut tertuang dalam istilah yang dia sebut Kelautan dan Perikanan Incorporated.

“Kita mendorong Kelautan dan Perikanan Incorporated. Yaitu kerjasama pemerintah pusat daerah, swasta, masyarakat petambak, dan perbankan. Kita duduk sama-sama, memikirkan sama-sama,” kata Cicip dalam acara Chief Editors Meeting di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut dia, ide tersebut akan bisa berjalan jika sarana dan prasarana industrialisasi kelautan dan perikanan tercukupi. “Kelautan Perikanan Incorporated ini harus jalan. Kita minta perbaikan sarana prasarana, irigasi, pendalaman, produksi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Menteri Cicip, juga menandaskan, dalam industrialisasi perikanan, pihaknya juga akan mendorong penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). “Kita menyadari, ikan di Indonesia timur ini jauh lebih banyak. Kalau di dalam perairan Indonesia ini, 70% ikan ada di timur. Di Jawa, laut sudah tercemar. SLIN ini tujuannya adalah bahan baku dari timur bisa ke barat,” lanjutnya.

Sharif Cicip Sutardjo juga menjelaskan, logistik perikanan di Indonesia bagian timur memang masih butuh perbaikan. “Di timur itu, masalahnya adalah cold storage, termasuk angkutan kargo. Kita terus bicara pada perhubungan itu, kita berikan insentif dari timur ke barat. Kapal Indonesia ini jarang sekali yang pergi ke timur. Kapal dari Surabaya ke Indonesia timur jauh lebih tinggi  biayanya daripada Jawa ke Eropa,” terangnya.

Hulu Hilir Industri

Dalam pandangan Menteri KP, program industriliasasi merupakan cara untuk peningkatan nilai tambah dan kesetaraan hulu dan hilir sektor perikanan. Karena itu, pihaknya berupaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan industrialisasi perikanan dari barat sampai timur. “Pusat pertumbuhan industrialisasi perikanan tangkap ada 11. Antara lain PPN Belawan, PPN Bitung, PPN Ambon, PPN sorong, PPS NZ Jakarta, PPS Bungus, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Sibolga,” kata Cicip.

Cicip juga meyakini, program industrialisasi kelautan dan perikanan yang diusung KKP ini bakal menjadi jalan keluar untuk mengangkat taraf hidup para nelayan dan para pembudidaya. “Industri harus tumbuh. Tapi mereka minta jaminan security supply. Di timur industri hulu, barat industri hilirnya. Makanya industri kita dorong yang dekat dengan sumber bahan bakunya,” tambahnya.

Lebih jauh dia mendorong pihak swasta untuk turut serta mempercepat pembangunan industri kelautan dan perikanan. “Kami memberikan tempat-tempat swasta membangun industri. Ini adalah usaha yang kita lakukan agar industrialisasi ini berjalan. Kita tahu di Amerika, selama 200 tahun negara agraris. Tetapi yang terjadi sekarang hanya 35%, karena industrinya sudah maju. Jadi yang namanya petani ini sudah ada sedikit karena sudah ada mekanisasi. Dengan industrialisasi itu sudah ada mekanisme industri hulu. Pembelian bahan baku ini bisa meningkat,” lanjutnya.

Demi mempercepat industrialisasi tersebut, dia juga mengaku sudah berbicara dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Menurut dia, KKP lebih fokus untuk konsep industrialisasinya, sementara untuk penerapan industri lebih banyak oleh Kemenperin. “Saya sudah bicara dengan Menperin. Termasuk Menteri Perdagangan. Kita sudah menyepakati. Dengan hasil kesepakatan ini lebih ke industrialisasinya,” jelas Sharif.

Salah satu stategi industrialisasi, sambung Cicip, adalah meningkatkan produksi baik di perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. “Jadi pertama, produksi dari laut, dan kedua dari budidaya. Pertama sumber ikan di laut, kita mempunyai data populasi ikan 6,5 juta ton per tahun. Dimana kita hanya boleh menangkap 80%. Atau kurang lebih 5,5 juta ton. Budidaya sebenarnya tak terbatas. Kita baru menggarap tidak lebih 20% luas lahan laut yang ada,” tandasnya.

Usung Blue Economy

Di samping konsep industrialisasi dan kelautan incorporated, Menteri Cicip juga menjelaskan tentang betapa kementerian yang dia pimpin tengah mendorong apa yang dia sebut sebagai blue economy (ekonomi biru). “Konsep blue economy, kita kerjasama 16 kementerian/lembaga (K/L) antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian dan Kemendikbud,” tukas Cicip.

Dijelaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, konsep ekonomi biru sangat menarik jika berhasil dilakukan menjadi salah satu pondasi perekonomian bangsa. “Kekayaan laut tidak hanya ikan. Tapi juga bisa untuk kecantikan. Ada rumput lautnya, termasuk juga di dalamnya tambang mineral dan gas. Termasuk media transportasi di atas laut,” jelasnya.

Menjelaskan lebih jauh tentang konsep itu, menurut dia, prinsip blue economy adalah boleh membangun perekonomian dengan memaksimalkan potensi di laut, namun harus mematuhi kaidah pelestarian ekosistemnya. “Blue economy alternatif lain dari green economy. Ekonomi tanpa limbah. Laut ini punya potensi menurunkan emisi karbon. Termasuk terumbu karang bisa menurunkan emisi karbon. Kalau di darat habis hutannya, di laut masih bisa ikut menyerap karbon,” imbuhnya.