NERACA

Jakarta  - Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemerintah akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan pelatihan kerja demi memenuhi permintaan investor akan ketersediaan pekerja ahli.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menyediakan pekerja ahli. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan swasta," kata Boediono kepada 500 peserta "Indonesia Investment Summit" dari berbagai negara di Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut Boediono, salah satu hambatan investasi di Indonesia adalah kurangnya pekerja ahli di berbagai sektor. “Hal tersebut dapat diatasi dengan kursus-kursus singkat yang disesuaikan dengan permintaan pasar,” kata Boediono seperti dilansir Antara.

Permintaan akan tenaga kerja ahli, menurut Boediono, adalah sebuah keniscayaan karena ekonomi Indonesia saat ini sedang bergerak dari ketergantungan pada ekspor bahan-bahan mentah ke barang olahan yang mempunyai rantai nilai yang lebih tinggi.

"Pergerakan ke sektor manufaktur tersebut harus didukung oleh tenaga kerja ahli yang lebih banyak agar dapat berkelanjutan," kata Boediono.

Insentif Fiskal

Secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menjelaskan, kerja sama dengan swasta untuk melatih tenaga kerja bisa dilakukan dalam bentuk insentif fiskal bagi perusahaan yang melakukan hal tersebut.

"Pemerintah bisa memberikan insentif fiskal tertentu bagi perusahaan-perusahaan yang bersedia melakukan pelatihan bagi pekerja-pekerjanya," kata Chatib.

Chatib mengatakan, praktik pelatihan kerja yang dilakukan secara mandiri oleh pihak swasta sebetulnya sudah dilakukan oleh sektor-sektor tertentu, terutama di sektor keuangan.

Namun jika Indonesia ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya, praktik tersebut harus diikuti oleh perusahaan yang bergerak di bidang lain.

Dia juga sependapat dengan Wakil Presiden mengenai keterlibatan pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja ahli ini.

Menurut Chatib, fasilitas di pusat-pusat pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan.

"Memang harus diakui bahwa Indonesia kekurangan tenaga kerja ahli. Ada calon investor yang urung menanam modal di Indonesia karena kebutuhan 3.000 pekerja dengan gelar 'doctor of philosophy' (PhD) tidak dapat dipenuhi," kata Chatib.

Chatib memproyeksikan, tenaga kerja ahli hasil dari pelatihan tersebut akan digunakan untuk mengisi 'missing middle' yang menjadi persoalan dalam industri manufaktur di Indonesia.

Jika persoalan tenaga kerja ahli tersebut bisa diselesaikan, Chatib optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga pada level di atas enam persen dan ketergantungan terhadap ekspor bahan-bahan mentah dapat dikurangi.

Keniscayaan Demokrasi

Menyinggung soal aksi demo buruh yang marak belakangan ini, Boediono menegaskan bahwa hal itu adalah keniscayaan yang harus diterima dalam sistem politik yang sudah demokratis.

"Kita harus menerima gerakan buruh sebagai sebuah keniscayaan dalam sistem politik demokrasi, lebih dari itu mereka juga harus dihormati," kata Boediono.

Dia menjelaskan, kesejahteraan buruh adalah salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang stabil pada level di atas 6%, para pekerja juga berhak menikmati kue ekonomi tersebut.

Namun, Boediono juga mengatakan bahwa segala macam tindakan gerakan buruh yang anarkis dan melanggar hukum akan ditindak dengan tegas.

"Segala bentuk intimidasi, gangguan, dan pelanggaran hukum harus dihindari karena inti dari kebebasan dalam demokrasi adalah ketaatan kepada hukum tertulis yang berlaku," kata Boediono.

Menurut Wapres kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah keseimbangan yang tepat antara kesejahteraan pekerja di satu sisi dan kenyamanan pemilik modal untuk berinvestasi di sisi lain.

"Kedua hal tersebut harus dibangun secara berkelanjutan agar keuntungan dari perumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dibagi secara berkeadilan," kata Boediono.

Stabil dan Aman

Di hadapan lebih dari 500 pemimpin perusahaan, pebisnis, ahli, akademisi, dan pejabat pemerintahan, Boediono meyakinkan para calon investor bahwa penerapan demokrasi di Indonesia telah menjamin adanya sistem politik yang stabil dan aman.

"Selain itu, politik desentralisasi yang memberi kewenangan lebih pada daerah juga membuat munculnya beberapa provinsi baru sebagai sentra-sentra ekonomi yang berpotensi menjadi tujuan investasi," kata dia.

Dengan sistem politik demokrasi stabil dan otonomi daerah yang semakin matang serta dibantu oleh investasi dari dalam maupun luar negeri, Boediono optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 6,8% pada 2013 mendatang akan tercapai. (doko)