Rumor Lembaga Kliring

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kehadiran industri bursa berjangka di negeri ini belum banyak dilirik masyarakat sebagai alternatif investasi. Pasalnya, sosialisasi dan edukasi masih minim dilakukan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), yang memiliki peran bagaimana meningkatkan jumlah investor. Alhasil, bisa dihitung dengan jari jumlah investor bursa berjangka saat ini. Ini tidak bisa dipungkiri dampak minimnya informasi yang lengkap soal industri bursa berjangka, akhirnya membuat masyarakat menilai negatif soal investasi bursa berjangka.

Meski industri bursa berjangka dalam negeri minim transaksi, tidak membuat ciut BBJ mematok target transaksi lebih besar. Tahun ini, BBJ menargetkan peningkatan volume transaksi mencapai 1.500 lot per hari dan sejauh ini, namun kenyataannya transaksi di bursa komoditas tersebut masih di bawah target yaitu 850 lot per hari.

Tercatat total transaski BBJ pada Agustus mencapai 599.021 lot atau naik 0,9% dibandingkan pada Juli. Dari total tersebut hanya sebanyak 16.091 lot yang merupakan transaksi multilateral dan selebihnya merupakan transaksi bilateral. Volume transaski di BBJ masih didominasi oleh transaski bilateral yang mencapai 25.000 lot per hari, dibandingkan transaksi multilateral.

Rupanya, industri bursa berjangka dalam negeri perlu bekerja lebih keras lagi bagaimana meningkatkan volume transaksi dan termasuk jumlah investor. Belum juga target ini tercapai, BBJ dikabarkan mendirikan lembaga kliring baru yang berada di bawah langsung otoritas BBJ. Padahal, selama ini setiap kliring yang terjadi di BBJ harus dicatatkan di PT Kriling Berjangka Indonesia (KBI). Sehingga munculnya lembaga baru dengan fungsi yang sama itu (jika benar), tentunya akan menimbulkan permasalahan sendiri, karena dapat menimbulkan potential lost fee yang diperoleh KBI.

Apapun alasan yang dilakukan BBJ dengan mendirikan lembaga kliring yang baru, tentunya harus disampaikan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan KBI sebagai mitra selama ini, dan bukan sebaliknya dilakukan secara diam-diam. Sebab, hal ini akan memperburuk kordinasi antar lembaga dan ujungnya akan merugikan investor lantaran ada dua lembaga kliring yang sama-sama dimiliki BBJ.

Bila masalah ini belum terpecahkan, maka tidak mustahil investor akan meninggalkan investasi di sektor ini lantaran dinilai tidak efisien, tidak transparan dan cost yang tinggi karena adanya dua lembaga dengan fungsi yang sama. Tentu, imbasnya akan mempengaruhi daya saing lembaga BBJ terhadap negara tetangga. Merespon hal tersebut, Bapepeti sebagai regulator sejatinya harus bisa mengambil sikap dan meminta kejelasan soal munculnya dua lembaga baru agar tidak menjadikan polemik yang panjang bagi investor.

Tentu banyak pekerjaaan rumah (PR) yang harus dilakukan BBJ, selain meributkan dua lembaga baru yang sama. Sebut saja, masalah klasik adalah tuntutan menghadirkan produk baru selain produk komoditas dan yang terpenting adalah bagaimana Indonesia dengan produksi komoditas terbesar di dunia menjadi patokan pasar dan bukan sebaliknya, menjadi pengikut harga komoditas dari negara lain.

BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar Dorong Lembaga Jasa Keuangan Masuk Desa

Pemprov Jabar Dorong Lembaga Jasa Keuangan Masuk Desa NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan…

Kementerian-Lembaga Diminta Laksanakan Inpres Soal PLBN

Kementerian-Lembaga Diminta Laksanakan Inpres Soal PLBN NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta…

Bank NTB Syariah Jalin Kemitraan dengan 34 Lembaga

      NERACA   Mataram - Bank NTB Syariah menjalin kemitraan dengan 34 lembaga pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pelaku…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Berharap Dana Riset dan Pengembangan Swasta

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef, Centre of Innovation and Digital Economy Seminggu ini publik dihebohkan oleh salah satu cuitan…

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Sinkronisasi RTRW Jabodetabek

  Oleh: Yayat Supriatna Pengamat Tata Kota Presiden Jokowi telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata…