NERACA

Jakarta - Pemerintah siap menindak pengusaha nakal yang diduga menyelundupkan barang impor asal China lewat dengan berbagai cara. Modus tersebut antara lain, memasukan barang impor dari pelabuhan dan dari negara negara tetangga.

“Kita siap mengawasi pengusaha yang terindikasi menyelundupkan barang ilegal asal China yang tidak memenuhi standart SNI,” kata Kepala Pengkajian dan Pengembangan Departemen Perdagangan Heri Sutanto dalam seminar “Strategi Menghadapi Perdagangan Bebas” di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok (2/5).

Menurut Heri, perdagangan bebas harus ditangani dengan baik dan membutuhkan dukungan dari segala bidang dan infrastruktur.

“Pengembangan di bidang usaha kecil mandiri ini merupakan salah satu hal yang terpenting karena dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dari dalam negeri,” tambah Heri.

Dia menyebut, saat ini perbaikan iklim usaha sudah mencapai tingkat yang cukup  baik. Itu terlihat dari melonjaknya pembelian masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri yang cukup tinggi. “Tampaknya mereka sudah sadar dan mulai memakai produk dalam negeri,” ungkap Heri.

Heri menambahkan, distribusi produk nasional untuk Indonesia nampaknya memang agak kurang merata karena adanya kendala geografis berupa wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan dan keadaan cuaca yang tidak menentu.

“Namun kami akan tidak tinggal diam untuk masalah itu. Kami juga bekerja sama dengan instansi lain untuk membantu menyalurkan produk domestik ke daerah daerah terpencil,” sambung Heri.

Salah satu strategi untuk mendorong kinerja dan peran UKM dalam pasar bebas serta mengatasi kesenjangan yang terjadi, ucap Heri, adalah dengan menumbuhkan usaha menengah yang kuat dalam membangun struktur industri.

Strategi pengembangan usaha menengah, tandasnya, praktis banyak dilupakan orang sejalan dengan kurang diperhatikannya entitas dan posisi usaha menengah dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam kebijakan pengembangan UKM.

Heri menyebut, sekalipun peran usaha menengah lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil. Namun dengan memperhatikan posisi strategis dan keunggulan yang dimilikinya, usaha menengah layak untuk didorong sebagai motor pengembangan UKM dalam persaingan bebas. Hal ini karena potensi teknologi dan sumberdaya manusianya jauh lebih tinggi dari pada usaha kecil.

Dia menuturkan, terkait upaya untuk meningkatkan daya saing, pengamanan perdagangan dalam negeri serta penguatan ekspor, pemerintah akan melaksanakan pembenahan infrastruktur dan energi agar Indonesia bisa bertahan dari gempuran serangan produk China.

Heri mengutarakan, strategi pemasaran domestik akan difokuskan kepada pengawasan pada tingkat border (pengamanan) serta peredaran barang di pasar lokal. Namun Heri mengaku, pihaknya juga akan melakukan promosi produk dalam negeri.

Sedangkan untuk penguatan daya saing produk dalam negeri, Kementrian Perdagangan berupaya mengoptimalkan pasar China dan ASEAN.

Defisit Dagang

Di tempat berbeda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyatakan, defisit perdagangan antara China dengan Indonesia kian besar. Hal ini terlihat dari meningkatnya impor dari China ke Indonesia per Maret 2011 yang mencapai US$ 1,37 miliar, dari bulan sebelumnya US$ 1,34 miliar.

“Tren defisit perdagangan dengan China memang membesar. Tapi, ekspor ke China juga naik,” katanya.

Berdasarkan data BPS untuk Maret 2011, defisit perdagangan produk non migas Indonesia-China mencapai US$ 668 juta, atau naik dari US$ 327 juta pada Januari 2011.

Makin besarnya defisit perdagangan Indonesia dengan China ini turut memengaruhi neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2011. Karena China merupakan pengimpor terbesar ke Indonesia.

Sebagai informasi, surplus perdagangan Indonesia per Maret 2011 mencapai US$ 1,6 miliar atau turun 1,25% dari Februari 2011. “Kami melihat belum ada keseimbangan dengan China,” ujarnya.

Dari data BPS, beberapa barang yang mayoritas diimpor dari China adalah barang modal dan barang konsumsi seperti telepon seluler sebesar US$ 107,7 juta dan laptop US$ 59,7 juta, serta buah-buahan segar US$ 24 juta. 

Menurutnya, barang-barang impor dari China memang tidak bisa dibendung masuk ke Indonesia karena harganya murah dan kompetitif. "Kami tidak perlu menahan impor dari China. Struktur impor yang besar dari China juga membawa teknologi dan investasi yang besar," ujarnya.

Rusman menilai kenaikan nilai impor dari China terlihat lebih tinggi karena catatan impor Indonesia lebih baik dengan adanya perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hal tersebut karena berkurangnya barang-barang selundupan.

“Barang impor yang tidak tercatat karena selundupan ini dampak dari FTA, mungkin dari dulu barang impornya sudah ada tapi diam-diam, sekarang karena nol persen jadi buat apa diselundupin sehingga barang selundupan pun berkurang,” jelasnya.