OJK Akan Integrasikan Regulasi Jasa Keuangan - Minimalkan Masalah

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mennyelaraskan dan memadukan semua regulasi atau aturan sektor jasa keuangan, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibentuk, pada 1 Januari 2013 mendatang. Upaya ini dilakukan agar tercipta fungsi pengaturan dan pengawasan satu pintu sehingga akan efektif dalam meminimalisir berbagai permasalahan di seluruh sektor jasa keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengakui bahwa selama ini pengawasan belum efektif karena masih belum terintegrasi. Hal itu disebabkan koordinasi antar otoritas masih sulit dilakukan. Akibatnya kewenangan otoritas pun ikut terbatas.

“Harmonisasi dan integrasi itu akan membuat data file tentang kegiatan dan produk industri jasa keuangan menjadi satu kesatuan, dan diharapkan pengawasannya juga seperti itu,” tutur Nurhaida di Jakarta, Senin (5/11).

Dia mengatakan, dalam pengharmonisasian dan integrasi berbagai peraturan yang ada, OJK akan menelaah masing-masing untuk melihat apakah ada saling ketersesuaian atau tidak. Hal pertama yang dilakukan OJK, kata Nurhaida, akan mengajak perwakilan dari industri untuk berdiskusi ketika akan mengeluarkan suatu peraturan.

“Ada proses rule making rule yang nanti akan diterapkan OJK. Agar pada saatnya nanti ada satu peraturan baru yang akan diterbitkan atau merevisi peraturan yang ada. Industri yang kita libatkan ini nanti akan memberikan masukan. Karena selama ini perbankan belum mengenal konsep tersebut dan belum mengajak industri. Tapi khusus di pasar modal, hal itu memang sesuatu yang rutin dilakukan,” ungkapnya.

Nurhaida juga mengemukakan, terdapat mekanisme tertentu yang akan dilakukan OJK dalam rangka meminta saran atau tanggapan dari industri, baik aturan itu yang sedang dibahas atau aturan yang akan segera dikeluarkan. Pertama, OJK akan menyampaikan draft kebijakan atau peraturan tersebut ke perwakilan perusahaan atau asosiasi, untuk kemudian dimintai sarannya.

Tapi, sambung Nurhaida, tidak semua saran dari industri akan diakomodir. “Setelah saran masuk lalu kita review kembali. Kita seleksi mana masukan (dari pelaku industri) yang sesuai dengan tujuan pengaturan, itulah yang kita akomodir,” jelasnya.

Grey area

Mengenai peraturan yang sudah, Nurhaida menuturkan, akan tetap digunakan sepanjang OJK belum mengeluarkan aturan baru tentang hal tersebut dan tidak bertentangan dengan UU OJK. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 7 UU OJK.

Dengan aturan yang masih belum efektif dan terintegrasi tersebut, jelas Nurhaida, memang ada permasalahan yang sudah terjadi, yaitu overlapping pengaturan, grey area, dan regulatory arbitrage. Grey area, di mana ada suatu produk yang diatur di dua lembaga otoritas, tapi masing-masing masih belum signifikan aturannya. Regulatory arbitrage adalah pengawasan di dua lembaga, tapi ada satu aturan yang lebih ketat dari yang lain.

“Contoh-contoh yang di grey area misalnya surat hutang yang kurang dari setahun itu sebenarnya tidak masuk produk keuangan. Jadi OJK akan menginventarisir produk-produk yang berhubungan dengan masyarakat. Jangan sampai ada produk yang tidak diawasi, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat luas. OJK akan mendeteksi produk itu dan persyaratannya seperti apa,” paparnya.

Nurhaida mencontohkan produk bancassurance yang juga masuk grey area. Karena berhubungan dengan perbankan dan perusahaan asuransi. Bank dan perusahaan asuransi tersebut tentunya juga sudah mempunyai aturan atau persyaratannya masing-masing tentang produk yang dikeluarkan.

“Nah, kalau kemudian kalau keduanya (bank dan perusahaan asuransi) sudah berada di bawah pengawasan OJK, artinya data-data tentang bank dan asuransi sudah ada di OJK. Sehingga itu bisa kita lihat apakah penjualannya sudah benar. Lalu produk yang dijual benar tidak, dan persyaratan banknya sudah benar atau belum,” papar dia. Nurhaida juga menegaskan, OJK tidak akan mengevaluasi atau merevisi ulang semua produk yang sudah keluar selama ini karena sebagian besar produk ini pasti sudah sesuai ketentuan. [ria]

BERITA TERKAIT

Masalah Inflator Kantong Udara, Toyota Tarik 1,7 Juta Kendaraan

Toyota Motor Corp mengatakan pada Rabu (9/1) bahwa pihaknya menarik 1,7 juta kendaraan di seluruh dunia terkait adanya potensi masalah…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Masalah PPP

  NERACA   Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…