Perlu Aturan Terpisah antara Bank Khusus dengan Bank Umum - Tangani Sektor Produktif

NERACA

Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai sebaiknya indikator efektifitas bank umum dan khusus dibuat berbeda agar manfaatnya lebih terasa terutama di sektor yang tidak tersentuh perbankan. Peneliti LIPI, Latif Adam mengungkapkan, yang dimaksud perbedaan indikator efektifitas adalah peraturannya itu sendiri.

"Peraturannya harus benar-benar berbeda. Dari indikator efektifitas, misalnya, seperti rasio penyediaan modal minimum atau kredit macet antara bank khusus dan bank umum," kata Latif di Jakarta, Jumat (2/11) pekan lalu. Dia berpendapat, wacana pembentukan bank khusus yang diusulkan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) tidaklah mudah.

Selain karena aturannya yang belum disepakati, dirinya juga meragukan kemungkinan peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai wacana tersebut. "Apakah peraturan mengenai indikator efektifitas kinerja antara bank khusus dan bank umum sama atau tidak. Seandainya berbeda, itu dimungkinkan atau tidak," ungkapnya.

Lebih lanjut Latif menerangkan, bank khusus atau bank per sektor yang secara khusus menangani pembiayaan sektor produktif, seperti infrastruktur atau pertanian, tentu harus mendapat perlakuan yang berbeda. Hal ini berguna agar bank khusus nantinya tidak menghindari sektor yang menjadi tanggungannya.

Latif menambahkan, banyak perbankan yang tidak tertarik membiayai sektor berisiko tinggi dan berjenjang waktu lama seperti pertanian atau infrastruktur. "Sektor yang berisiko tinggi seperti itu biasanya dihindari perbankan," tambahnya.

Pendapat serupa juga diutarakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati. Menurut dia, sektor berisiko tinggi itu sangat rentan di mata perbankan. "Karena itu harus ada penjaminan atas sektor (yang berisiko tinggi) itu melalui skema khusus," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menilai wacana bank umum dan bank khusus masih perlu dipertimbangkan lagi. Yang artinya, menkeu masih belum merestui atas pembagian bank tersebut. Alasan penolakan tersebut, kata Agus, dikarenakan jumlah bank di Indonesia sudah terlampau banyak, di mana hanya bank besar yang menguasai sebagian pangsa pasar.

"Saat ini, 10 bank besar yang menguasai 85% dari perbankan nasional. Jadi masalah pengelompokkan ini harus dipertimbangkan kembali," katanya di Jakarta, akhir Oktober lalu. Menurut dia, ciri dari perbankan adalah menghimpun dana masyarakat. Itu sebabnya perlu ada pertimbangan lebih cermat untuk pengelompokkan sehingga jangan sampai ada penyimpangan dalam penghimpunan dana tersebut.

Wacana pembagian bank ini memang keluar dari pernyataan Perbanas yang rencananya akan dimasukkan ke dalam cetak biru perbankan nasional. Bank khusus merupakan bank yang beroperasi di bisnis dan wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembiayaan yang dilakukan secara khusus di satu sektor saja.

"Jadi ini hanya sebatas ide saja karena kebetulan cetak biru perbankan saat ini belum ada. Ditambah lagi saat ini sedang dalam masa peralihan dari BI ke OJK," jelas Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Riswinandi yang juga ketua panitia Kongres XVIII Perbanas 2012.

Kendati demikian, Riswinandi menyebut pengelompokkan jenis bank belum perlu dilakukan mengingat bank umum memang masih mampu memberikan kredit ke beberapa sektor, seperti contohnya ke sektor infrastruktur. Namun di masa depan, bisa saja ide ini terealisasi. [ardi]

BERITA TERKAIT

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tugas dan kewenangan antara kurator…

Tingkatkan Loyalitas Nasabah dengan CIMB Niaga Xtra Xpo

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menggelar pameran perbankan ritel bertajuk…

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

Gubernur BI Rombak 18 Pejabat

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Senin, melantik 18 pejabat baru BI, di antaranya…

BPR Diminta Konsolidasi Untuk Perkuat Modal

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat…