Kemenakertrans Berharap ‘Lockout’ Nasional Tidak Terjadi

NERACA

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berharap pengusaha tidak melakukan aksi penghentian produksi atau 'lock out’ nasional karena pemerintah sudah mengupayakan dialog dengan buruh untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

"Kami berharap mereka tidak 'lock out' nasional, karena kami sudah berusaha bicara dengan kawan-kawan pekerja dan mereka sanggup untuk duduk bersama," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handayani di Jakarta, Senin (5/11) seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah sudah mengakomodasi semua kepentingan baik pengusaha maupun buruh untuk menemukan titik temu penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

Proses itu, sambung Dia, dilakukan dalam lingkup tripartit antara pemerintah, buruh dan pengusaha dalam rapat pleno antar tiga unsur tersebut.

Menurut dia, secara khusus pemerintah juga sudah mengkomunikasikan dengan serikat pekerja untuk duduk bersama mencari penyelesaian masalah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kesejahteraan pekerja dan perlindungan pekerja.

"Kami meminta agar kawan-kawan buruh tidak melakukan kegiatan yang meresahkan seperti 'sweeping' dan saya kira kami sudah sepakat untuk duduk bersama," ujarnya.

Muji memahami ‘lock out’ dan aksi mogok semuanya diatur Undang-Undang untuk melakukannya, seperti proses dan prosedur pelaksanaannya. Untuk itu dia meminta kepada semua pihak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan itu agar kondisi tetap kondusif.

"Tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan bisa terjadi ‘deadlock’ lalu mogok, tapi itu diatur undang-undang. Lalu, jika ‘lock out’ dilakukan itu bukan sebagai tindakan balasan tetapi jika ada hal yang melanggar kesepakatan," kata Muji.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Asosiasi Nasional akan mempertimbangkan menghentikan proses produksi atau ‘lock out’ secara nasional bila penegakan hukum tidak bisa dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Kalau tidak ada tindakan dari pemerintah, 'lock out' atau penutupan pabrik nasional akan terjadi sebagai langkah terakhir," kata Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional Franky Sibarani di Jakarta, Jumat (2/11).

Dia mengatakan, selama ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait keamanan yang berdampak pada kerugian perusahaan di Indonesia. Menurut Franky, pengusaha menginginkan adanya langkah hukum dari pemerintah untuk melindungi dunia usaha.

"Kabar terakhir ada beberapa sektor yang akan merelokasi pabriknya seperti garmen, sepatu, elektronik, alat berat, dan makanan-minuman," ujar Franky.

Menurut dia, dirinya mewakili pengusaha menilai demo yang terjadi selama ini sudah bertindak kriminal dan aparat negara membiarkan tindakan itu. Keadaan itu menurut Franky telah mengakibatkan terjadinya konflik hirizontal diberbagai tempat dan berpotensi ‘chaos’. (doko)

BERITA TERKAIT

Kemendagri: Tidak Benar Sistem Pengaman KTP-el Jebol

Kemendagri: Tidak Benar Sistem Pengaman KTP-el Jebol NERACA Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pemberitaan menyebutkan sistem pengamanan KTP…

Pemeriksaan Penumpang di Bandara Tidak Seragam

Saat ini belum ada SOP yang seragam dalam pemeriksaan penumpang (body scanning) di Bandara. Di Soekarno Hatta, Tangerang dan Sepinggan,…

Jika Presiden Tidak Turun Tangan, SP PLN Ancam Mogok Kerja - Permasalahan Di PLN

      NERACA   Jakarta - Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…