NERACA

Jakarta  - Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meyakini impor beras akan terus dilakukan hingga 2014 karena saat ini Bulog masih mengalami kesulitan dalam menyerap beras petani.

"Keterbatasan anggaran, infrastruktur dan kewenangan menjadikan bulog tak akan bisa melampaui angka 10 persen dalam penyerapannya. Jika demikian gudang Bulog akan terus mengalami kekosongan. Impor menjadi cara jitu memenuhinya," kata Said Abdullah seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin.

Kedua, imbuh dia, menjadi sebuah kemustahilan dalam dua tahun kedepan tingkat produksi meningkat rata-rata 6,2% untuk mengejar 10 juta ton cadangan beras nasional.

"Catatan data menunjukkan yang terjadi justru produksi dalam negeri terus menurun. Peningkatan produksi padi di Indonesia mengalami akselerasi hanya pada 1980-an. Laju pertumbuhan produksi padi rata-rata meningkat dari 1,10% per tahun pada periode 1970-1979 menjadi 5,32% per tahun pada periode 1980-1989," kata dia.

Namun pada periode 1990-1999, produksi terus menurunan rata-rata menjadi 1,29% per tahun dan 0,71% per tahun pada periode 2000-2011.

Menurut dia, pemerintah menargetkan memiliki cadangan beras nasional 10 juta ton pada 2014 yang bersumber dari produksi dalam negeri. Target ini dirasa tidak akan tercapai kecuali melalui impor.

"Apakah kontrak kerjasama impor beras dengan negara produsen semacam Thailand, Vietnam, dan Kamboja merupakan alternatif pemenuhan target tersebut," kata dia.

Hal tersebut patut diawasi, kata dia, karena jika demikian adanya, target 10 juta ton itu tak lebih dari target dagang belaka.

Ia mengatakan jika saat ini cadangan pangan hanya 2 juta ton, maka ada 8 juta ton yang harus dipenuhi. Jumlah sebanyak itu tidaklah sedikit baik dalam hal jumlah maupun keuntungan yang dihasilkan jika impor dilakukan.

Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, pada tahap awal, Pemerintah Kamboja akan mendatangkan 100 ribu ton beras ke Tanah Air pada Desember 2012 dan pada 2013 sebanyak 1 juta ton. Komitmen ini diperoleh setelah ada kesepakatan antara Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perdagangan Kamboja Cham Prasidh pada 28 Agustus lalu di Kamboja.

"Nantinya Bulog bisa beroperasi di Kamboja, beras tidak perlu semua dikirim ke Indonesia, tetapi dijadikan stok di sana, bisa untuk komersial (dijual lagi) dan bisa diambil sewaktu-sewaktu untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri," kata dia. (doko)