Manufaktur Terbelit Masalah dari Segala Penjuru

NERACA

Jakarta – Industri manufaktur di Indonesia kini "dikeroyok" masalah hampir dari segala penjuru. Dari dalam negeri, industri padat karya ini seperti tergencet oleh ketidakkeberpihakan regulasi, terbelit masalah permodalan, infrastruktur, dan tentu saja persoalan ketenagakerjaan atau buruh. Sementara dari faktor eksternal, krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat nyata-nyata telah memukul kinerja ekspor produk manufaktur, dan di saat yang sama juga menghambat produksi lantaran mayoritas bahan baku dan bahan penolong masih tergantung dengan produk impor.

Itulah sebabnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lewat ketua umumnya, menyatakan rasa pesimismenya terhadap target pertumbuhan industri manufaktur yang dipatok oleh Kementerian Perindustrian sebesar 7% lebih sepanjang 2012 ini. Bahkan, dengan nada sedikit nyinyir, Apindo memperkirakan pertumbuhan sektor manufaktur bisa menyusut dari pencapaian tahun lalu sebesar 7%. Hal ini tentu saja merujuk pada begitu banyak persoalan yang membelit industri manufaktur menyusul aksi sweeping yang marak dilakukan buruh belakangan ini.

Sinyalemen redupnya industri manufaktur yang dilontarkan Apindo itu pun seperti dikonfirmasi oleh Kemenperin. Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin Harris Munandar di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan pemerintah menurunkan target pertumbuhan industri pada ketiga sektor yaitu industri tekstil, barang kulit dan alas kaki. Pihaknya menurunkan target pertumbuhan industri di tiga sektor itu pada tahun ini dari 3,75% menjadi 2,65%. “Demikian juga untuk tahun depan, target dikoreksi menjadi 3,92% dari rencana 4,13%," ujar Harris.

Praktik Penyelundupan

Revisi tersebut didasarkan pada pencapian industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yang sampai dengan September tumbuh 2,86%, jauh dari target pertumbuhan 3,75% sepanjang tahun ini. Menurut kajian Harris, melambatnya pertumbuhan karena pasar tradisional tujuan ekspor tekstil, barang kulit dan alas kaki Indonesia untuk daerah Eropa masih mengalami kontraksi. Spesifik industri kulit, barang kulit, dan alas kaki, tambah Harris, bisa tumbuh negatif terutama disebabkan karena pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk impor dan masih maraknya praktik penyelundupan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Edi Wijanarko, mengatakan selain faktor krisis Eropa dan hambatan regulasi, konflik perburuhan juga turut mengganggu kegiatan produksi. Menurut dia, yang paling mengganggu adalah unjuk rasa buruh, karena pakai sweeping dan ancaman. “Penurunan masih akan berlanjut pada kuartal terakhir karena buruh mengancam akan demo dua minggu sekali sampai akhir tahun,” katanya.

Senada dengan Edi, Ketua Dewan Penasihat Aprisindo, Anton J. Supit menegaskan, akibat tindakan aksi buruh yang melakukan sweeping serikat pekerja, pihaknya menilai target ekspor sepatu yang ditargetkan bisa mencapai US$ 5 miliar akan sulit tercapai, terlebih sebagian produsen di Indonesia berencana merelokasi pabriknya ke negara lain atau menggentikan operasionalnya. Anton menjelaskan bahwa penurunan produksi pada industri alas kaki membuat kinerja eskpor semakin menurun.

Investasi di sektor alas kaki, lanjut Anton, akan terhenti karena tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah. Anton menambahkan, investor lebih memilih Myanmar dan Bangladesh untuk menanamkan modalnya di sektor alas kaki karena kedua negara itu memiliki kepastian hukum. “Kalau investor sepatu sekali hengkang dari Indonesia, mereka tidak akan kembali lagi menanamkan modalnya. Pelaku usaha setuju jika upah dinaikkan, asalkan daya dukung di dalam negeri kondusif,” ucapnya.

Perihal aksi buruh ini juga dikomentari oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat. Dia mengatakan Indonesia pada tahun depan ingin menjadi negara tujuan investasi, sepertinya akan sulit terwujud bila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap aksi-aksi sweeping dan unjukrasa yang dilakukan sejumlah serikat pekerja di berbagai sektor industri. “Aksi sweeping membuat investasi menjadi terhambat dan pelaku usaha siap merelokasi pabriknya ke negara lain. Sistem pengupahan tidak ditentukan oleh tindakan sweeping serikat kerja, namun ditentukan sesuai dengan aturan pemerintah,” tandasnya. bari/munib

BERITA TERKAIT

Mengurangi Masalah Sampah Pendakian di Gunung Rinjani

Sebagai salah satu kawasan geopark dunia, Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik bagi siapapun yang…

PPDB 2018 Kacau Akibat Kecanduan Tuntaskan Masalah via Adhoc

Oleh: Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN) Kali ini Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA/SMK…

Mengapa Penetapan Capres-Cawapres 2019 dari Kubu Oposisi Seret?

  Oleh: Muhammad AS Hikam, Pengamat Politik dan Dosen di President University                   Sampai tulisan ini diposting, parpol-parpol yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

DI TENGAH ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 - Presiden Minta Koperasi Melek Teknologi

Jakarta-Presiden Jokowi berharap koperasi di Indonesia bisa mendunia. Untuk itu, Presiden minta koperasi di negeri ini mencontoh koperasi terbaik di…

POLEMIK PRODUK SUSU KENTAL MANIS - Pengusaha Wajib Patuhi Regulasi Kemasan Pangan

NERACA Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengingatkan perusahaan yang mengeluarkan produk makanan dan minuman untuk benar-benar mematuhi…