Manufaktur Terbelit Masalah dari Segala Penjuru

NERACA

Jakarta – Industri manufaktur di Indonesia kini "dikeroyok" masalah hampir dari segala penjuru. Dari dalam negeri, industri padat karya ini seperti tergencet oleh ketidakkeberpihakan regulasi, terbelit masalah permodalan, infrastruktur, dan tentu saja persoalan ketenagakerjaan atau buruh. Sementara dari faktor eksternal, krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat nyata-nyata telah memukul kinerja ekspor produk manufaktur, dan di saat yang sama juga menghambat produksi lantaran mayoritas bahan baku dan bahan penolong masih tergantung dengan produk impor.

Itulah sebabnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lewat ketua umumnya, menyatakan rasa pesimismenya terhadap target pertumbuhan industri manufaktur yang dipatok oleh Kementerian Perindustrian sebesar 7% lebih sepanjang 2012 ini. Bahkan, dengan nada sedikit nyinyir, Apindo memperkirakan pertumbuhan sektor manufaktur bisa menyusut dari pencapaian tahun lalu sebesar 7%. Hal ini tentu saja merujuk pada begitu banyak persoalan yang membelit industri manufaktur menyusul aksi sweeping yang marak dilakukan buruh belakangan ini.

Sinyalemen redupnya industri manufaktur yang dilontarkan Apindo itu pun seperti dikonfirmasi oleh Kemenperin. Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kemenperin Harris Munandar di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan pemerintah menurunkan target pertumbuhan industri pada ketiga sektor yaitu industri tekstil, barang kulit dan alas kaki. Pihaknya menurunkan target pertumbuhan industri di tiga sektor itu pada tahun ini dari 3,75% menjadi 2,65%. “Demikian juga untuk tahun depan, target dikoreksi menjadi 3,92% dari rencana 4,13%," ujar Harris.

Praktik Penyelundupan

Revisi tersebut didasarkan pada pencapian industri tekstil, barang kulit dan alas kaki yang sampai dengan September tumbuh 2,86%, jauh dari target pertumbuhan 3,75% sepanjang tahun ini. Menurut kajian Harris, melambatnya pertumbuhan karena pasar tradisional tujuan ekspor tekstil, barang kulit dan alas kaki Indonesia untuk daerah Eropa masih mengalami kontraksi. Spesifik industri kulit, barang kulit, dan alas kaki, tambah Harris, bisa tumbuh negatif terutama disebabkan karena pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk impor dan masih maraknya praktik penyelundupan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Edi Wijanarko, mengatakan selain faktor krisis Eropa dan hambatan regulasi, konflik perburuhan juga turut mengganggu kegiatan produksi. Menurut dia, yang paling mengganggu adalah unjuk rasa buruh, karena pakai sweeping dan ancaman. “Penurunan masih akan berlanjut pada kuartal terakhir karena buruh mengancam akan demo dua minggu sekali sampai akhir tahun,” katanya.

Senada dengan Edi, Ketua Dewan Penasihat Aprisindo, Anton J. Supit menegaskan, akibat tindakan aksi buruh yang melakukan sweeping serikat pekerja, pihaknya menilai target ekspor sepatu yang ditargetkan bisa mencapai US$ 5 miliar akan sulit tercapai, terlebih sebagian produsen di Indonesia berencana merelokasi pabriknya ke negara lain atau menggentikan operasionalnya. Anton menjelaskan bahwa penurunan produksi pada industri alas kaki membuat kinerja eskpor semakin menurun.

Investasi di sektor alas kaki, lanjut Anton, akan terhenti karena tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah. Anton menambahkan, investor lebih memilih Myanmar dan Bangladesh untuk menanamkan modalnya di sektor alas kaki karena kedua negara itu memiliki kepastian hukum. “Kalau investor sepatu sekali hengkang dari Indonesia, mereka tidak akan kembali lagi menanamkan modalnya. Pelaku usaha setuju jika upah dinaikkan, asalkan daya dukung di dalam negeri kondusif,” ucapnya.

Perihal aksi buruh ini juga dikomentari oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat. Dia mengatakan Indonesia pada tahun depan ingin menjadi negara tujuan investasi, sepertinya akan sulit terwujud bila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap aksi-aksi sweeping dan unjukrasa yang dilakukan sejumlah serikat pekerja di berbagai sektor industri. “Aksi sweeping membuat investasi menjadi terhambat dan pelaku usaha siap merelokasi pabriknya ke negara lain. Sistem pengupahan tidak ditentukan oleh tindakan sweeping serikat kerja, namun ditentukan sesuai dengan aturan pemerintah,” tandasnya. bari/munib

BERITA TERKAIT

YDBA Ajak Binaannya Kunjungi GS Battery di Semarang - Tingkatkan Daya Saing UKM Manufaktur

Dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai best practice pengembangan bisnis di bidang manufaktur, Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) mengajak 42 usaha…

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech

NERACA Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sepanjang tahun ini telah menerima 200 aduan dari masyarakat yang menjadi nasabah dari…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…