Berantas Upeti DPR atau Pencitraan?

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menurut rencana hari ini (5/11) akan membeberkan soal dugaan ada permintaan upeti dan sejenisnya oleh sejumlah anggota DPR. Padahal cerita pengungkapan ini bukan berita baru, karena sejak DPR periode 1999-2004 aroma permainan kotor anggota parlemen itu sudah terendus ke seluruh penjuru, menembus dinding beton kompleks gedung DPR Senayan.

Menneg BUMN sebelumnya (2004-2009) Sugiharto juga pernah terang-terangan menyatakan menolak praktik kolusi anggaran antara oknum BUMN dan DPR. Penolakan terhadap praktik kolusi anggaran juga sudah tegas dilakukan sejumlah dirut bank BUMN sejak beberapa tahun silam.

Tidak hanya itu. Mantan dirut Pertamina Ariffi Nawawi (2003-2004) mengungkapkan harus mondar-mandir ke Senayan, pernah dalam sebulan lebih dari dua kali dipanggil DPR, gara-gara pernyataannya ingin membebaskan Pertamina sebagai “sapi perah”.

Akibatnya, waktu habis untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR sehingga kinerjanya tidak maksimal. Ujung-ujungnya terkait dengan jatah proyek dan keuntungan lain. Pengalaman serupa pun diungkapkan mantan dirut Bulog Wijanarko Puspoyo, yang mengaku harus menyiapkan Rp 100 miliar terkait dengan pengadaan pesawat tempur Sukhoi pada 2003.

Kasus terbaru pengungkapan skandal pemberian cek pelawat terkait dengan pemilihan Deputi Senior Gubernur BI yang dimenangi Miranda S. Gultom oleh KPK, berhasil menjebloskan 24 anggota dewan periode 1999-2004, dari predikat wakil rakyat yang terhormat ke hotel prodeo, merupakan noda hitam dalam sejarah parlemen kita.

Belakangan praktik kotor itu bukannya makin surut melainkan sebaliknya, politikus Senayan makin berani dan terang-terangan minta jatah. Karena itu, publik harus mendukung langkah Dahlan Iskan yang ingin membongkar praktik kotor sejumlah wakil rakyat di Senayan. Lantas bagaimana dengan praktik kotor serupa yang dilakukan para pemangku kekuasaan atas BUMN. Menjadi tidak fair bila langkah Dahlan hanya tertuju pada politikus Senayan.

Sudah bukan rahasia umum lagi, praktik kotor menjadikan BUMN sebagai “sapi perah” tidak hanya didominasi politikus Senayan melainkan juga pejabat tinggi yang memiliki otoritas terkait dengan status BUMN. Bukankah ’’atasan’’ BUMN itu tidak hanya menteri BUMN, meski secara struktural tidak membawahi secara langsung.

Yang menarik sekarang, pengungkapan permintaan upeti anggota DPR oleh Dahlan yang siap menyebutkan nama anggota dewan itu benar-benar terjadi? Lantas atas dasar pengakuan apa direksi BUMN melapor ke Dahlan, atau jangan-jangan hanya pengakuan tanpa alat bukti?

Dari sudut teori hukum, Dahlan harus menjadi orang yang mengetahui, mendengar, melihat secara langsung upaya pemerasan itu. Ini sesuai dengan pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan saksi harus mendengar, melihat, meraba dan mengalami upaya pemerasan itu sendiri.

Sebab, jika tidak memenuhi ketentuan hukum itu, maka Dahlan hanya dalam lingkup beropini semata. Itu tidak berkekuatan hukum apapun, tidak bermakna bagi publik. Apalagi publik sudah bisa dengan cerdas memahami mana fakta dan yang bersifat pencitraan. Bagaimanapun, dugaan kolusi anggaran negara terjadi karena adanya kerja sama dua belah pihak yaitu legislatif dan eksekutif.

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Hari Lahir Pancasila Momentum Kenal Kemajemukan Bangsa

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Hari Lahir Pancasila Momentum Kenal Kemajemukan Bangsa  Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai…

Mudik Lebaran 2019: Jalan Tol Satu Arah, Solusi atau Masalah Baru?

Oleh: Ade Irwansyah Musim mudik Lebaran tahun 2019 bakal sedikit berbeda. Perjalanan pemudik dari Jakarta ke Jawa Tengah lewat jalan…

Mantan Ketua MK - Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah

Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua MK Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah Jakarta - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Standar Laporan Keuangan

Kemelut laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk ternyata belum usai. Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa hasil audit laporan keuangan maskapai BUMN…

Diversifikasi Ekonomi Daerah

Prediksi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019 (yoy) sebesar 5,2%, ternyata meleset pada hanya mencapai 5,07%, atau naik tipis…

Infrastruktur Jadi Tumpuan

Belum lama ini Bank Dunia menyampaikan kritik terhadap proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Indonesia, karena dinilai ada…