NERACA

Jakarta - Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Franky Sibarani, mengatakan masih ada sekitar 400 pabrik lokal yang membutuhkan pasokan energi gas untuk mendukung kelancaran produksi. “Masih ada 400 pabrik yang butuh gas. Pasokan gasnya masih ada tapi hanya sedikit dan tidak lancar,” kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, selama ini kuota gas untuk ekspor lebih besar dibandingkan untuk dalam negeri. Hal itu menurut Franky menyebabkan pasokan gas bagi industri berkurang sehingga menyebabkan daya saingnya menurun. Dia mencontohkan di China yang fokus memenuhi kebutuhan energi seperti gas dalam negeri, dan itu menunjukkan cara pandang dengan pemerintah Indonesia.

Dia menjelaskan, Indonesia tidak bisa mencukupi pasokan gas dalam negeri karena pemerintah lebih mementingkan ekspor gas bagi pemasukan devisa dibandingkan mecukupi kebutuhan energi dalam negeri. “Industri kita bisa bersaing jika gas dan batu bara kita difokuskan untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah direncanakan akan menaikkan harga gas sebanyak dua tahap yaitu di sisi hilir untuk tahap pertama harga jual gas dari PGN akan naik sebesar 35% pada 1 September 2012. Kenaikan tahap kedua sebesar 15% akan dilakukan pada April 2013, sehingga total kenaikan harga jual mencapai 50%. Franky menilai pemerintah seharusnya menunda kenaikan harga jual gas tersebut pada April 2013.

Franky menilai seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan gas nasional agar kuotanya tercukupi terutama untuk sektor industri. “Kalau pemerintah bilang harga gas dalam negeri lebih rendah dibanding ekspor, itu bohong,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini kebijakan pemerintah lebih mendorong pada sektor konsumtif tetapi mengorbankan sektor produktif. Dia mencontohkan, saat ini ada indikasi pemerintah akan memberikan cukai untuk kemasan plastik dan minuman soda, yang menandakan pemerintah ingin menambah pemasukan. “Kalau Bahan Bakar Minyak tidak naik, maka industri yang akan ditekan karena kebijakannya bersifat politis serta mengorbankan sektor produktif untuk mengamankan sektor konsumtif,” tambahnya.

Oleh karena itu, Ia meminta pemerintah untuk memiliki pemikiran yang terintegrasi dalam mengatasi masalah industri, mulai dari regulasi, upah buruh dan energi gas dan listrik. Menurut dia, penyelesaiannya jangan setengah-tengah, artinya perlu penyelesaian secara bersama-sama terkait masalah yang dihadapi dalam industri.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Achmad Widjaya mengatakan bahwa selama ini kalangan industri masih kekurangan pasokan gas. Dikaranakan kekurangan gas tersebut, lanjut Widjaya, produksi dari industri manufaktur terancam turun. Karena itu, pelaku usaha merhinta pemerintah untuk memaksimalkan potensi pasokan gas untuk industri.

"Sejak September pemerintah lelah menaikkan harga gas untuk industri namun yang jadi permasalahan adalah pasokan gas ke industri tidak ada pergerakannya sama sekali padahal sektor industri pertumbuhannnya cukup signifikan.yaitu 6,8%," ungkap dia.

Widjaya mengatakan akibat seretnya pasokan gas dari produsen gas ke industri telah mengancam keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri. "Secara tidak langsung industri manufaktur merasa terancam karena memang energi yang diandalkan adalah gas, kalau gas nya terhambat maka produksinya juga terhambat dan akibatnya adalah perusahaan menjadi terganggu," katanya. Ia menambahkan bahwa saat ini industri mengaJami kekurangan pasokan gas sebesar 200 MMscfd.

Untuk itu, dia mengusulkan agar ada beberapa perusahaan yang belum dimaksimalkan potensi gas nya untuk bisa dimanfaatkan untuk industri, yaitu PGN-PLN di Muara Tawar yang masih bisa dimanfaatkan gas nya sebesar 120 Mmscfd, Premier Oil Natuna-PLNBatam sebesar 55 Mmscfd, LNG Indonesia-NR Bontang sebesar 40 Mmscfd, Chevron Riau Lifting Oil yang akan berakhir bisa dimanfaatkan gas nya sebesar 380 Mmscfd, 40% alokasi domestik gas tangguh sebesar 400 Mmscfd dan alokasi Sempra di Tangguh Holding sebesar 250 Mmscfd. "Jika pemerintah serius mengatur semuanya, maka kebutuhan industri akan gas bisa terpenuhi," tuturnya.