Anggaran Wajib Belajar 9 Tahun Capai Rp250 T

Anggaran Wajib Belajar 9 Tahun Capai Rp250 T

Jakarta--Pemerintah menargetkan pendidikan wajib belajar 9 tahun segera terealisasi dalam waktu secepatnya. Bahkan anggaran yang disediakan mencapai Rp250 triliun. Namun program itu tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. "Anggaran fungsi pendidikan 2011 yang mencapai Rp250 triliun, tersebar di 17 kementerian dan badan-badan,” kata Menko Kesra, Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta,2/5.

Agung memberi contoh, Kementerian Agama, misalnya, untuk pendidikan mencapai Rp27,5 triliun, sementara untuk pendidikan agama saja hanya Rp4 triliun. Lalu Kementerian Kesehatan, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp2 triliun, Kementerian Perhubungan sekitar Rp1,5 triliun. Kementerian lain ada yang Rp800 miliar. "Karena itu, saya optimis pencapaian wajar 9 tahun sesuai target," tambahnya.

Lebih jauh kata Wakil Ketua umum Partai Golkar ini, diperlukan langkah optimal anggaran fungsi pendidikan yang tersebar di sejumlah kementerian. Karena itu ditekankan anggaran itu bisa betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan transparan.

Menko Kesra menambahkan ada 5 prioritas program pembangunan pendidikan hingga 2014. Pertama, peningkatan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Kedua, peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan vokasi. Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, penuntasan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Dan kelima, peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Kemenko Kesra sendiri fokus menurunkan tingkat kemiskinan, salah satunya melalui pendidikan. Kebodohan akan membuat kemiskinan semakin subur. Dengan adanya pendidikan yang baik, maka upaya-upaya percepatan dalam mengolah berbagai sumber daya alam akan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat," kata Agung.

Menurut dia, pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Caranya, melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, serta kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah juga akan menekan jumlah siswa di luar usia pendidikan dasar (7-12 tahun, dan 13-15 tahun). Saat ini, APM 2009 SD/MI mencapai 95,23%. Penyebabnya a.l. banyak anak usia di bawah 7 tahun sudah masuk SD/MI. **cahyo

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…