Birokrasi Masih Hambat Informasi DIPA

Birokrasi Masih Hambat Informasi DIPA

Jakarta--Rantai birokrasi yang terlalu panjang dinilai masih menghambat masyarakat dalam upaya mengakses informasi public. Hal ini terkait dengan masih minimnya kementrian dan lembaga memberikan informasi tentanga Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). “Masih minim kementrian dan lembaga mau memberikan informasi terkait DIPA,” kata Koordinator Research and Development Seknas FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran), M Maulana, di Jakarta, Senin,2/5

Padahal, kata Maulana, Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah diberlakukan sekian lama. "Meski UU KIP sudah satu tahun diberlakukan, tetapi rantai birokrasi masih saja menghambat dalam upaya memperoleh informasi publik," tambahnya.

Maulana menambahkan setelah satu tahun UU KIP diberlakukan masih minim kepatuhan badan publik terhadap mekanisme pelayanan publik. Selain itu, aparatur negara yang paham mekanisme pelayanan informasi menurut UU KIP, juga masih minim. "Masih terjadi tebang pilih pelayanan informasi publik dan bias pelayanan informasi yang efektif dan efisien," katanya.

Pihaknya prihatin sebab pelayanan informasi belum dilaksanakan berdasarkan pada standar pelayanan. Bahkan kebijakan dan keputusan Komisi Informasi belum memiliki kekuatan mengeksekusi ketertutupan informasi. "Lembaga-lembaga negara terkait pengembangan keterbukaan informasi publik dukungannya masih setengah hati," kata Maulana.

Sampai saat ini pihaknya memantau belum ada badan publik yang menjadi "branch mark" pelayanan informasi yang baik. Alhasil, kata dia, keterbukaan informasi masih menjadi isu kelompok masyarakat menengah.

Menurut dia, dalam paradigma baru good governance, demokratisasi menuntut implementasi keterbukaan informasi. "Partisipasi masyarakat hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi," pungkasnya.**cahyo

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…